Tolak UU MD3, Mahasiswa PMII Bentrok dengan Aparat

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Gelombang demo penolakan UU MD3 yang memberikan hak imunitas terhadap dewan mulai bergerak. Kali ini kantor DPRD Surabaya didemo ratusan mahasiswa dari PC Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya.

Aksi demontrasi di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (19/2/2018), sebenarnya tertib dan orasi yang digelar dipintu keluar sebelah utara kantor DPRD. Masa meneriakkan untuk menolak UU 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang direvisi dan ditetapkan MPR RI.

Saat itu tujuan mahasiswa minta bertemu dengan ketua DPRD Kota Surabaya, Armudji. Mereka meminta penyataan tegas dari Armudji yang menolak atau menerima pengesahan UU MD3.

Karena Ketua DPRD Surabaya tidak juga menemui demontran diluar gedung anggota dewan, massa pun panas, dan meneriakkan kata-kata menghujat Armuji, “Seret armuji, bakar gedung dewan, suruh sini Armuji, ” terak mahasiswa yang semakin panas itu.

Tuntutan mahasiswa untuk minta Armuji hadir didepan mahasiswa tidak direspon, para mahasiswa pun teriak lebih keras yang kata-kata tidak sopan “Kapan Armuji Mati, Kapan Armuji Mati”.

Hampir 30 menit aksi mahasiswa PMII itu yang minta Armuji keluar dan menemui mahasiswa akhirnya kesampaian juga. Tapi kali ini Armuji enggan melangkah keluar gedung dewan untuk menemui mahasiswa, malah meminta mahasiswa untuk datang didepan joglo gedung dewan.

“Kalau anda mau menemui saya suruh masuk teman-temanmu disini,” ujar Armuji saat itu pada perwakilan mahasiswa.

Entah kenapa Armuji ogah menemui para demontran tersebut di luar gedung dewan, mungkin cuaca siang itu cukup panas, yang membuat enggan Armuji berpanas-panas ria bareng mahasiswa, atau Ketua Dewan DPRD Surabaya sudah terbiasa dengan hawa sejuk AC gedung dewan hingga tidak mau melangkah keluar gedung dewan.

Setelah terjadi tarik ulur antara massa demontran dengan Armuji cukup alot, akhirnya mahasiswa menyerah dan masuk kelokasi Joglo depan pintu masuk.

Cuaca siang itu memang panas dan menyengat kulit, suhu panas ini mempengaruhi emosi para mahasiswa yang kebanyakan masih muda-muda. Sampai didepan joglo Armudji yang menemui massa menyampaikan dukungan pada aksi mahasiswa.
Namun pernyataannya dinilai tidak tegas untuk menyatakan menolak atau mendukung.

“Kami hanya minta Pak Armudji menyatakan menolak atau menerima UU MD3,” kata Katua PMII Surabaya Fathur Rosy.

“Pak Armudji ini tidak menyatakan dengan jelas. Kami tanya menerima atau menolak,” kata Rosy lagi.

Armudji lalu meninggalkan para demontran dan masuk ke dalam gedung dewan.

Tidakan Armuji tersebut membuat kecewa dengan sikap Armudji, masa terpancing sehingga mengakibatkan bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Saling dorong dan pukul serta tendangan pun tak terelakkan hingga membuat mahasiswa lari kocar-kacir keluar gedung dewan.

Tidak berhenti sampai disitu, mahasiswa yang sudah babak belur diusir paksa oleh aparat keamanan dari kepolisian tersebut, berusaha memblokir jalan raya depan gedung dewan, hingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang parah.

Di tengah jalan raya kendaraan yang melintaspun diminta berhenti, tapi pihak polisi minta mahasiswa menepi, dan tindakan ini membuat ricuh hingga berujung bentrokkan lagi, tapi sempat diredam masing-masing.

Pada ahkirnya aparat sempat meredam para para mahasiswa yang berorasi ditengah jalan itu untuk segera bubar karena memacetkan jalan. Bahkan pihak kepolisian sempat mendatangkan mobil water canon yang berhenti dengah jalan yang siap menyemprot warga bila tidak mau bubar dan berbuat anarkis. Dengan langkah gontai dan lemah akhirnya mahasiswa PC PMII membubarkan diri dengan jalan kaki menuju kearah selatan.

Penolakan pada revisi UU MD3 yang telah ditetapkan MPR RI tersebut disebabkan ada beberapa pasal yang menurut mereka tidak sesuai dengan asas demokrasi. Beberapa pasal dinilai menjadi pasal imunitas atau memberi kekebalan hukum bagi lembaga-lembaga tersebut.

“Menurut kami pengesahan UU MD3 terkesan sangat cepat dan dipaksakan yang kita anggap sebagai alat persiapan menjelang akhir periodeatau menjelang pesta demokrasi 2019. Banyak sekali ketimpangannya dalam revisi Uandang-undang tersebut. Hasil rapat paripurna akan menjadikan DPR sebagai lembaga super power yang akan sulit disentuh oleh proses hukum di Indonesia,” ujar Rozy.

Bahkan, tambah Fathur, pada akhirnya nanti anggota DPR tidak dapat diperiksa tanpa adanya izin dari presiden dan pertimbangan dari MKD yang tertuang dalam pasal 245.gat

Up Next

Related Posts

Discussion about this post