Beranda aneka Kantor Satlantas Polres Gresik, Disidak Deputi Pelayanan Publik

Kantor Satlantas Polres Gresik, Disidak Deputi Pelayanan Publik

21
0
SIAGAINDONESIA.COM Agar Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Mendorong seluruh instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah (Pemda), untuk lebih inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Karena, pemerintah telah menyiapkan insentif bagi Pemda yang inovasinya dinilai bagus.
Hal tersebut, dikatakan Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa saat mengunjungi Kantor Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Gresik, Jawa Timur, Kamis (22/2/2018). “Pertimbangan  pemberian alokasi Dana Insentif Daerah (DID), untuk daerah yang memberikan pelayanan publik dengan baik. Telah di anggarkan, untuk tahun 2018 ini,” ujarnya.
“Untuk itu, Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), telah menetapkan
Jawa Timur termasuk Kabupaten/Kota yang mendapat DID paling besar karena inovasinya. Sebab, hasil Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2017. Jawa Timur menjadi salah satu daerah dari 10 kategori terbaik,” tuturnya.
Oleh karena itu, Diah mendorong kepada bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar jangan ragu dan malu untuk menanyakan kunci sukses Jawa Timur dalam membangun pelayan publiknya. “Jangan malu, mumpung ada di Jawa Timur, tanyakan apa resepnya,” ujar Deputi dalam pengarahan pada Sosialisasi KIPP di Surabaya, Kamis (22/02).
Di tambahkan Diah, saat ini  lebih dari 50 inovasi telah direplikasi oleh lebih dari 300 Unit Pelayanan Publik (UPP) dari berbagai instansi pemerintah. Jumlah ini seperti fenomena gunung es, jumlah riilnya mungkin jauh lebih dari itu, karena terbatasnya pencatatan dan monitoring yang kita lakukan. “Insya Allah tahun ini kita akan monitor, sehingga kita mendapatkan jumlah yang lebih pasti dari replikasi yang terjadi,” ucapnya.
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan langkah strategis untuk menjaring inovasi pelayanan publik yang dilahirkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk BUMN dan BUMD. Pembinaan inovasi pelayanan publik tidak berhenti di kompetisi, di mana data inovasi hasil kompetisi dijadikan bahan pembelajaran untuk proses replikasi dan studi tiru, sehingga inovasi pelayanan publik menyebar di berbagai instansi lain. Dengan cara ini kita dapat melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Kementerian PANRB juga melakukan sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N) berbasis online dengan aplikasi LAPOR! ( Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). “Saat ini terdapat 304 Pemda yang sudah terhubung dengan LAPOR!. Kami ingin seluruh provinsi kabupaten/kota dalam tahun 2018 ini terhubung dengan LAPOR!, sehingga kita secara bersama dapat melakukan pendistribusian pengaduan dan penyelesaian pengaduan pelayanan publik yang terpantau secara nasional,” lanjutnya.
Dalam kesempatan ini juga dilakukan sosialisasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).  SIPP bertujuan untuk mendapatkan peta nasional pelayanan publik berbasis spasial dan bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat. Saat ini input data sangat terbatas dan baru 163 pemerintah daerah yang terhubung. “Tahun 2018 ini kami mengharapkan seluruh pemda terhubung sambil menuntaskan input data pelayanannya masing-masing,” lanjut Diah.
Sosialisasi    Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang merupakan angka nasional yang menjadi nilai dari setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melihat kemajuan pelayanan publik juga dilakukan. “Pemahaman IPP ini penting untuk mengetahui apa saja yang menjadi indikator kemajuan pelayanan publik,” cetusnya.
Tidak sampai di situ, Kementerian PANRB juga menosialisasikan Forum Konsultasi Publik (FKP). Menurutnya,  pembentukan forum ini penting, karena dasar pelayanan publik  adalah partisipasi masyarakat yang diwadahi forum tersebut,” tandasnya.
Tidak ketinggalan, dalam.kesempatan itu juga dilakukan sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Menurut Diah,  SKM ini banyak dilakukan oleh pemda dengan menggunakan berbagai metode. Diharapkan,  sosialisasi ini dapat menjelaskan mengenai pelaksanaan SKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. Zer