Diduga Korupsi Rp 477 Miliar, Eks Dirut PLN Batubara Ditahan

Di Tengah Skandal Besar Sewa 5 Kapal Turki yang Merugikan Negara Hingga Triliun

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Setelah belasan pejabat PLN era Pemerintahan SBY dijebloskan penjara, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kembali mengobrak-abrik dugaan penyimpangan manajemen PLN era SBY. Mantan Direktur Utama PT PLN Batubara, Khairil Wahyuni, yang sudah tiga tahun pensiun, kini ditahan atas tuduhan dugaan korupsi proyek pengadaan batubara untuk PLTU tujuh tahun lalu (2011), dan dianggap merugikan Negara Rp 477 Miliar.

Selain menahan eks Dirut PLN Batubara (PLN BB) itu, Kejati sejak Jumat lalu (2/3/2018) juga menahan Dirut PT Tansri Madjid Energi (TME), Kokos Leo Lim. Pihak swasta ini juga dijadikan tersangka sebagai pelaksana proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara yang merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero).

“Tim penyidik memiliki alasan cukup kuat untuk menahan. Mereka ditahan selama 20 hari,  dapat diperpanjang demi kepentingan penyidikan, kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Sarjono Turin kepada wartawan, di Kejati DKI.

Khairil yang alumni Fakultas Hukum UGM saat dinyatakan resmi ditahan, tidak banyak berkomentar. Tapi, Erwan Suryadi kuasa hukum Khairil menerangkan, kliennya bingung kenapa di tengah persoalan besar dan heboh di internal PLN, terkait dugaan penyimpangan sewa 5 kapal Turki yang merugikan Negara lebih seratus triliun era Dirut PT PLN Sofyan Basir, justru dirinya yang sudah berstatus pensiun PLN dikorbankan.

“Khairil itu tenaga profesional  dari dalam PLN yang paling menentang keras kebijakan Sofyan Basir.  Sampai-sampai dia pensiun dini. Dia dimusuhi, karena dianggap pejabat PLN yang membahayakan kebijakan sewa kapal Turki untuk proyek energi listrik tenaga diesel, yang kini dikabarkan bermasalah besar,” kata Erwan Suryadi, SH kuasa hukum Khairil saat dikonfirmasi, Minggu (4/3/2018).

Terkait tuduhan terhadap dua tersangka itu, Aspidsus Turin mengaku akan terus mengembangkan penyidikan. “Sesuai AD/ART harus diputus lewat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), ternyata tidak dilakukan. Ini yang akan kita kembangkan,” jelas Turin.

PT TME dalam melaksanakan proyek batubara di Sumatera Selatan itu, sebagaimana yang dituduhkan, pelaksanaannya baik kualitas dan kuantitas tidak sesuai kontrak  antara TME dan PT PLN Batubara (PLN BB). Dianggap merugikan PLN, karena PLN sudah mengeluarkan uang pembiayaan dalam dua tahap, yaitu Rp30 miliar tahun 2011 dan Rp 477 miliar tahun 2011. Khairil juga dituduh dalam menjalankan proyek itu tidak diputuskan lewat RUPS.

Menanggapi tuduhan  itu, Suryadi membantah dan menduga pihak-pihak yang terancam kasus kapal Turki sengaja memelintir laporan ke Kejati demi menjebloskan Khairil dan kawan-kawan.

“MOU PT PLN BB dengan PT TME itu sudah berdasarkan arahan RUPS RKAP tahun 2011. Bahkan, RUPS PT PLN BB tahun 2012 mengesahkan laporan keuangan tahun 2011, berarti RUPS menerima pengikatan cadangan batubara dengan PT TME. Semua sudah ada bukti-bukti konkret yang dilakukan Khairil tidak ada yang di luar keputusan RUPS. Ini aneh, klien saya dipaksakan untuk jadi korban mengalihkan dugaan mega kasus PLN,” tegas Suryadi lagi.

Menurut Suryadi, tahun 2015, klienya pernah diperiksa Jaksa Agung Muda Intelejen di Kejaksaan Agung terkterkait penyelidikan masalah yang sama. Itu pun tidak berlanjut dan tidak ditemukan tindakan melawan hukum, karena ada bukti hasil pemeriksaan di BPK ( Badan Periksa Keuangan) yang merekomendasikan bahwa tambang PLN Batubara di Sumsel yang dikerjakan PT TME menguntungkan PT PLN Batubara dan PT PLN.   Juga dikuatkan bukti laporan keuangan lembaga akuntan publik internasional, Price Waterhouse Copers (PWC), wajar tanpa pengecualian.

“Tiga tahun lalu, Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan dan tidak mengeluarkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan). Klien saya bisa membuktikan tidak bersalah. Sekarang, ketika persoalan kapal Turki ramai di media dan kabarnya sudah masuk KPK, justru klien saya akan dijadikan tumbal PLN di Kejaksaan Tinggi DKI,” ungkap Suryadi.

Ditanya tuduhan pelaksanaan proyek secara kuantitas dan kualitas tidak sesuai kontrak, Kuasa hukum Khairil membantah. Ia mengungkapkan, sebelum Khairil pensiun dini sebagai karyawan PLN tahun 2015, Dirut PLN Sofyan Basir pada tahun itu juga membuat keputusan RUPS sirkuler. Isinya, RUPS belum dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab direksi dan komisaris PT PLN BB era Khairil. Artinya, Basir menolak laporan keuangan PLN BB hasil audit lembaga akuntan publik PWC.

“Saat RUPS itu, direksi PT PLN BB, Khairil dan kawan-kawan oleh Sofyan Basir tidak boleh masuk ruang RUPS. Yang jadi pertanyaan klien saya, kenapa Sofyan Basir membuat keputusan RUPS bertentangan dengan laporan keuangan lembaga akuntan internasional PWC.  Itulah sebabnya di internal PLN berkembang isu Khairil harus disingkirkan, karena termasuk profesional produk internal PLN pesaing Sofyan Basir,” ungkap Suryadi.

Suryadi menilai tidak ‘fair’ jika benar kliennya dipaksakan jadi tumbal dengan tujuan agar mega kasus sewa 5 kapal Turki untuk PLTD yang disinyalir merugikan Negara lebih seratus triliun, tidak diproses hukum. “Tidak fair kalau tenaga professional dari internal PLN yang juga pernah studi di University of Missouri Amerika harus dijadikan tumbal,” kata Suryadi.

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post