Siapa Bertanggungjawab Jika Data NIK dan KK Register Prabayar Bocor?

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Rakyat “dipaksa” menyerahkan identitasnya ke pihak lain lewat aturan. Seharusnya jika terjadi masalah maka yang bertanggungjawab adalah yang memaksa rakyat tersebut.

Menyerahkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dalam registrasi kartu prabayar saat ini dianggap sangat menakutkan bagi masyarakat. Karena hal itu rawan penyalahgunaan. Terutama di masa KTP elektronik (e-KTP) karena memang khawatir disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Mantan Sekretaris Kemen BUMN Said Didu menyikapi bocornya data KK dan NIK terkait kewajiban registrasi bagi pelanggan kartu seluler prabayar.

“Rakyat ‘dipaksa’ menyerahkan identitasnya ke pihak lain lewat aturan – harusnya jika terjadi apa-apa maka yang bertanggung jawab adalah yang memaksa rakyat tersebut,” tulis Said Didu di akun Twitter @saididu mengomentari tulisan bertajuk “Kemenkominfo Akui Ada Penyalahgunakan NIK dan KK”.

Pengamat kebijakan publik Manik Sukoco turut mempertanyakan sisi negatif kewajiban registrasi kartu pelanggan kartu prabayar. Siapa yang bertanggungjawab jika NIK dan KK bocor?

“Dulu kabarnya jika data pelanggan bocor, operator telekomunikasi bisa dikenai denda miliaran rupiah dan ada sanksi pidananya. Akankah ada yang didenda atau dikenai sanksi pidana?” tulis Manik di akun @maniksukoco.

Manik juga menyebut kebijakan registrasi kartu pra bayar sebagai regulasi yang “aneh”, mengingat tujuannya untuk keamanan.

“Data NIK dan KK bocor? Kemudian ada pelanggan yang NIK dan KK-nya dipakai oleh 50 nomor walau sebenarnya punya satu nomor? Sementara tujuan registrasi kartu prabayar adalah untuk keamanan dan hanya membolehkan 1 NIK untuk punya 3 kartu. Regulasi yang aneh,” tegas @maniksukoco.

Sejak awal kekhawatiran masyarakat, akademisi, pengamat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah security data kependudukan yang bocor atau disalahgunakan. Ketika NIK dan KK yang bersifat pribadi tersebut sudah menjadi milik publik, maka tamat lah riwayat si pemilik data.

Mengapa tamat? Karena data itu bisa dipergunakan untuk kegiatan kriminal, pemerasan, transaksi narkoba, bahkan sampai pembunuhan. Tanpa harus si pemilik data mengetahuinya, tiba-tiba dirinya menjadi pesakitan polisi lantaran datanya tercecer.

Fenomena paling mutakhir sebagai pintu masuk bocor atau disalahgunakannya data NIK dan KK adalah pada saat redistrasi kartu prabayar diwajibkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) paling akhir 28 Februari 2018 lalu.

Memang sudah lebih 98% pemilik kartu prabayar yang mencapai 300 juta mendaftar. Tapi dibalik pendaftaran yang menggunakan NIK dan KK tersebut, ada kasus dimana data itu disalahgunakan.

Bentuk penyalahgunaan data NIK dan KK warga masyarakat sebenarnya ada dua modus. Pertama, NIK dan KK satu warga digunakan untuk mendaftar puluhan atau bahkan ratusan nomor telepon seluler tanpa diketahui oleh si pemilik data.

Kejadian ini sudah ditemukan presedennya dan beberapa pemilik NIK dan KK sudah melaporkan ke perusahaan seluler tempat dimana NIK dan KK itu didaftarkan. Kemudian perusahaan seluler mematikan nomor telepon seluler yang menggunakan nama si nasabah tadi.

Kedua, data NIK dan KK yang sudah ditangan pemerintah kabarnya menggunakan vendor asing untuk menyimpan dan mengelola data tersebut. Walaupun presedennya belum terjadi, jenis pelanggaran kedua ini yang sebenarnya paling ditakuti.

Sebab pada saat si pemilik NIK dan KK tak merasa melakukan transaksi, tindak kriminal atau penipuan, di tempat lain ada pihak yang dengan leluasa menggunakan data NIK dan KK nasabah untuk melanggar hukum. Kalau ini terjadi sungguh sangat mengerikan.

Kemenkominfo sendiri membantah adanya kebocoran data NIK yang digunakan untuk registrasi nomor seluler, melainkan adanya penyalahgunaan NIK dan KK. Hal itu disampaikan Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo Noor Iza. Noor Iza mengatakan terdapat laporan masyarakat terkait pendaftaran sejumlah nomor dengan satu NIK.

Selanjutnya dilakukan pendalaman dan ditemukan penyalahgunaan penggunaan NIK dan KK dengan berbagai modus mengingat NIK dan KK seseorang bisa diperoleh dengan berbagai cara.

“Yang terjadi saat ini dan menjadi berita adalah penyalahgunaan NIK dan KK yang digunakan registrasi secara tanpa hak dan bukan terjadi kebocoran data,” ucap Noor Iza.

Dia menegaskan penyalahgunaan identitas kependudukan dalam registrasi merupakan pelanggaran hukum.

Sebelumnya, Kemenkominfo sudah mengantisipasi dengan menyediakan fitur cek NIK agar masyarakat mengetahui nomor seluler yang terdaftar atas NIK miliknya. Masyarakat yang merasa NIK dan KK miliknya digunakan orang lain secara tidak bertanggung jawab diimbau menghubungi gerai operator.

Kemenkominfo mengimbau kembali kepada masyarakat untuk berhati-hati dan menjaga identitas individu serta tidak memberitahukan kepada orang lain agar tidak disalahgunakan. Misalnya saat meminta bantuan melakukan registrasi seluler.

“Jangan sampai dicatat, difoto, di-‘fotocopy’, kecuali pada gerai milik operator langsung,” kata Noor Iza. Suksesnya registrasi prabayar, kata dia, akan memberikan perlindungan hukum untuk masyarakat dari tindak-tindak kriminal seperti penipuan, terorisme, pemerasan dan kejahatan di internet.

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post