Beranda Headline Menunggu KPK yang “Gaduh”

Menunggu KPK yang “Gaduh”

17
0
Ruangan hakim WNN yang disegel KPK dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Tangerang, Tangerang, Banten, Selasa (13/3/2018).

SIAGAINDONESIA.COM Kemarin (12/3/2018), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai Pengadilan Negeri Tangerang, yang diduga terkait transkasi pekara perdata di pengadilan tersebut. Dalam penindakan kali ini, KPK mengamankan tujuh orang yang terdiri dari unsur hakim, panitera, penasihat hukum, dan swasta.

Tahun sebelumnya, gebrakan KPK penuh dengan penindakan dan ramai melakukan OTT juga. Sekaligus menghapus bersih sorotan tajam yang dialamatkan kepada mereka sebagai produk pilihan Komisi Hukum DPR.

Sorotan tajam publik itu bukan tanpa dasar. Ada segudang alasan mengapa mereka mengkritisi KPK jilid IV pilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena, mereka dipilih dengan cara kurang elegan: voting. Justru yang memvoting lembaga yang dituding track record-nya paling korup. Iapun sumber pelemahan KPK yang ngotot merevisi Undang-Undang KPK, bahkan mau membubarkan KPK. Betapa sangat ironis fakta-fakta itu bagi upaya meningkatkan indeks persepsi korupsi kita yang begitu rendah.

Cemooh dan Cibiran DPR terhadap KPK

Banyak anggota DPR yang mencemooh KPK, bahwa kerja KPK hampir semua bergantung pada alat sadap, kemudian ditindaklanjuti OTT, maka sudah pasti yang didapat nilainya kecil. Bahkan ada anggota DPR yang mengatakan, kalau KPK bekerja dengan nalar hukum yang canggih, dengan mendasarkan pada hasil audit BPK, pasti korupsi yang dibongkar nilainya ratusan miliar bahkan triliunan.

DPR juga mencibir, bahwa OTT yang akhir-akhir ini semakin marak dilakukan KPK, dinilainya tidak signifikan. Bahkan Panitia Angket DPR terhadap KPK justru melihat berbagai prestasi OTT yang dilakukan KPK sebagai pencitraan semata, serta melanggar peraturan perundang-undangan.

Tidak mengherankan jika banyak kalangan mencibir langkah politik DPR yang hendak menyelidiki KPK melalui penggunaan hak angket. Ratusan guru besar dari puluhan pergururuan tinggi terkemuka di Indonesia melayangkan protes kepada DPR. Bahkan sebaliknya, mendukung langkah-langkah yang diambil KPK dalam menindak para pelaku tindak pidana suap dan korupsi. Gugatan atas langkah DPR dan dukungan terhadap KPK juga dilakukan para pengajar hukum tata negara, aktivis organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa dan alumni dari berbagai kampus, serta kalangan artis dan selebriti.

Langkah tujuh partai politik di DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki KPK, dianggap cacat politik atau melenceng dari koridor yang seharusnya. Hal ini dikarenakan, KPK bukan bagian dari pemerintah yang menjadi fokus fungsi kontrol DPR. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengamanatkan, bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan mana pun. (Syamsuddin Haris, 2017).

Dengan kata lain, KPK bukanlah lembaga pemerintah yang bisa menjadi subjek penggunaan hak angket DPR. Sebagai pembentuk undang-undang bersama-sama dengan Presiden. Kalangan DPR semestinya memahami posisi konstitusional KPK, sehingga DPR tidak perlu memaksakan untuk menggunakan hak angket terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Musik Cadas

Meski telah banyak capain yang dilakukan KPK dalam mengungkap kasus korupsi, namun kita berharap di tahun 2018 akan jauh lebih baik dibanding tahun 2017. Pada tahun 2017, banyak sekali pencapaian KPK seperti penyelesaian beberapa kasus besar seperti korupsi KTP-elektronik ataupun kasus yang berhubungan dengan BLBI. Bahkan, 18 operasi tangkap tangan yang dilakukan pada tahun 2017 merupakan yang terbanyak sepanjang KPK berdiri.

Kini KPK di tangan Agus Rahardjo terbukti telah menampilkan gerak yang sublim. Gerak yang agung, akbar, besar dan top penuh kejutan dalam menindak korupsi. Sangat melegakan. Bukan seperti yang dipersepsikan sebelumnya sebagai KPK yang subtil, KPK yang kecil, soft, lemah lembut. Bukan KPK yang ibarat musik adalah musik dengan langgam keroncong membuat pendengarnya asyik duduk rengeng-rengeng menikmati kegalauannya sambil matanya mengantuk. Bukan saja pendengar dan yang memainkan keroncong kebanyakan para orang tua, yang keluar dari suara penyanyinya pun begitu mendayu-dayu. Tak ada semangat dan gerak dinamis di situ yang bisa menggugah. Semuanya penuh ketenangan. Padahal masyarakat berharap KPK di tangan Agus Rahardjo sebagai konduktornya mampu memainkan musik-musik cadas bergenre metal. Setidaknya seperti yang dilakukan KPK saat ini, dan seterusnya.