Merasa Dikriminalisasi, Mantan Dirut PLN Batubara Tempuh Jalur Praperadilan

BPK Sebut Tidak Ada Kerugian Negara Rp 477 Miliar, Ada Campur Tangan Sofyan Basir

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Merasa dikriminalisasi, mantan Direktur Utama PT PLN Batubara –anak perusahaan PT PLN (Persero)— Khairil Wahyuni, SH, MBA menggugat praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sejak dirinya ditahan 2 Maret 2018 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas tuduhan korupsi terkait proyek PLTU Mulut Tambang di Sumatera Selatan 6 tahun 2011/2012, pihak Khairil menyebut telah menjadi korban kesewenang-wenangan tindakan hukum.

Erwan Suryadi, SH, kuasa hukum Khairil Wahyuni membenarkan kliennya mengajukan gugatan praperadilan atas penahanan yang terkesan janggal tersebut.

“Klien saya menggugat praperadilan karena saat ditetapkan tersangka dan langsung ditahan, ada kejanggalan yang tidak sesuai Hukum Acara Pidana,” kata Erwan di Jakarta, Sabtu (17/3/2018).

Erwan mengungkap beberapa kejanggalan terkait penahanan kliennya. Pada tahun 2015, Khairil dengan kasus sama pernah diusut Kejagung, tapi tidak berlanjut lantaran tidak ditemukan ada pelanggaran pidana. Awal Maret lalu saat dia ditetapkan jadi tersangka dan  langsung ditahan ada bukti dipaksakan.

“Itu terlihat Khairil pada tanggal 2 Maret 2018 saat akan ditahan diminta jaksa penyidik menandatangani surat penetapan tersangka, tapi tanggalnya justru tertulis mundur 28 Februari 2018,” ungkapnya.

Kata Erwan, Khairil meyakini dirinya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Justru dia telah menjadi korban kriminalisasi. Dia juga protes karena dikait-kaitkan dengan terbongkarnya dugaan kasus mega korupsi di balik sewa lima kapal Turki, yang nilainya jauh lebih besar dari skandal e-KTP. Kasus itu belakangan heboh di media hingga KPK turun tangan.

“Khairil menolak keras dirinya dianggap aktor terkuaknya dugaan mega korupsi lebih seratus triliun, termasuk kasus mark up besar-besaran soal pembayaran kontrak biaya BBM yang nilainya di atas prosentase kapasitas masing-masing kapal. Dia merasa elit PLN sengaja menjadikan dirinya sebagai tumbal, dengan memberikan kesaksian jebakan di Kejaksaan Tinggi Jakarta,” sebut Erwan.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Acmad Guntur mengakui, pihaknya menerima permohonan gugatan mantan Dirut PT PLN Batubara (2011-2014) Khairil yang pensiun dini sebagai karyawan PLN sejak 2015.

“Ya, hakim sudah menetapkan hari sidang pada tanggal 2 April 2018. Tapi, tanggal 14 Maret dicabut, setelah dicabut memasukkan lagi (hari yang sama),” kata Humas PN Jaksel saat dikonfirmasi awak media, Jumat (18/3/2018).

Pencabutan itu, lanjut Ahmad, karena termohon yang semula Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta diralat jadi Kajati DKI Jakarta. Ahmad menambahkan, sidang yang semua dijadwalkan berlangsung 2 April 2018, dijwadwalkan mundur 9 April 2018 mendatang.

“Hakim sudah menetapkan sidang pada 2 April, tapi tanggal 14 Maret dicabut,” ungkap Humas yang saat dihubungi sedang mengajar di Pusdiklat kejaksaan di Jakarta ini.

Ahmad juga melansir petitum permohonan, yaitu menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No. TAP-05/0.1.5/Fd.1/02/2018, tanggal 28 Februari2018, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi cadangan batubara oleh PT PLN Batubara yang bekerjasama dengan PT Tansri Majid Energy (PT TME) senilai Rp 1,35 Triilun yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara Tahun 2011/2012, dengan sangkaan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18 (1) huruf b UU No.31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka aq. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat.

Selain itu, pemohon  juga memohon hakim menyatakan Surat penetapan Tersangka No: TAP-05/0.1.5/Fd.1/02/2018 tertanggal 28 Februari 2018 berdasarkan sprindik Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No. PRIN-241/0/.1/Fd.1/02/2018 tanggal 2 Februari adalah tidak sah. Lainnya, memerintahkan agar termohon menghentikan penyidikan, dan menyatakan Surat Perintah Penahanan No PRIN-463/0.1.1/Fd.1/03/2018 Tanggal 2 Maret 2018 adalah tidak sah. Selanjutnya, antara lain, termohon harus mengeluarkan pemohon dari tahanan.

Dialihkan Investor China

Sebagai pemohon, Khairil yang kariernya di PLN melesat di era Dirut Dahlan Iskan ini, menurut  Erwan, tuduhan merugikan Negara Rp 477 Miliar adalah rekayasa di tubuh PLN untuk menghabisi dirinya karena dianggap aktor terkuaknya kasus mega koruptif kapal Turki.

“Khairil sempat curhat bernasib sudah dijatuhkan, masih ditimpahi tangga. Proyek PLTU Batubara yang digagasnya distop, keadaan membuatnya harus rela pensiun dini saat kariernya sebagai karyawan potensial di PLN menuju puncak. Setelah dua tahun pensiun, sekarang dipaksa jadi tersangka dan ditahan dengan tuduhan yang tidak dilakukannya,” ungkap Erwan.

Terbukti tahun 2015, saat Khairil diusut Kejaksaan Agung terkait kasus yang sama, tidak ditemukan bukti untuk berlanjut.

Penyebabnya,  kata Erwan, proyek PT PLN Batubara (era Dirut Dahlan Iskan) tidak diteruskan karena pelaksanaannya oleh PT TME dihentikan Dirut PLN Sofyan Basir.

“Padahal BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI merekomendasi PT TME meneruskan proyek,:” tegas Erwan.

Yang jadi tanda tanya,  lanjut Erwan, tahun 2017 oleh Sofyan Basir proyek yang dihentikan itu justru diserahkan ke investor dari China Huadian dan PT BA, dan dikerjakan sampai sekarang.

“Apa ini ada kaitannya dengan direksi PLN mengabaikan rekomendasi BPK, itulah yang seharusnya dikejar penyidik,” kata Erwan.

Akibat tak berlanjut, PT TME yang mendapat kucuran dana pengingat selama kontrak yaitu Rp477 Miliar yang dibayar dua kali, mengalami kerugian sedikitnya Rp 1 triliun hasil pinjaman bank yang digunakan untuk proses pembangunan tahap awal proyek tersebut.

Padahal, lanjut Erwan, ada bukti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 yang diminta Sofyan Basir untuk audit, hasilnya menyatakan proyek yang kerjasama operasionalnya (KSO) PT PLN Batubara yang dipimpin Khairil dan PT TME layak dilanjutkan karena menguntungkan PT PLN dan PT PLN Batubara.

“Saat diperiksa Kejaksaan Agung tahun 2015, Khairil sudah menjelaskan semua. Karena proyek dihentikan, PT TME sebagai pemenang tender justru dirugikan. karena uang hasil pinjaman bank Rp 1 triliun sudah dipakai untuk proses pembangunan PLTU Mulut Tambang Sumsel 6 itu,” tambahnya.

Erwan menilai penetapan Khairil sebagai tersangka adalah prematur, karena pemeriksaan pada 28 Februari 2018 masih sebagai saksi yang belum selesai, dan dilanjutkan 2 Maret 2018.

“Khairil tanggal 28 Februari 2018 dipanggil untuk pemeriksaan sebagai saksi.   Bahkan, 2 Maret juga masih dipanggil sebagai saksi. Tapi, langsung ditahan dan diminta menandatangi  sebagai tersangka yang tanggalnya mundur itu,” ungkap pengacara ini.

Menurut Erwan, tindakan semena-mena itu di antaranya sangat bertentangan dengan Pasal 77 huruf a UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, nomor 76, tambahan Lembaran Negara RI No 3209) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

“Penetapan tersangka dan penahanan secara tiba-tiba itu sangat membuat shock klien kami. Dia tidak pernah menyangka bakal jadi tersangka dan ditahan. Apalagi, dikait-kaitkan masalah  proyek PLTD sewa lima kapal Turki yang mengingkari  semangat Presiden Jokowi mengembangkan PLN,” tegas Erwan, lagi.

Khairil saat diperiksa penyidik Kejati, kata Erwan, juga sudah membeberkan bahwa tuduhan merugikan Negara Rp 477 Miliar tidak akan ada apabila Dirut PLN Sofyan Basir tidak menyetop proyek tambang batubara untuk PLTU Tambang Sumsel 6, yang kemudian diberikan investor China dan PT BA.

“Saya dianggap bersalah dalam melaksakan eksekusi tambang batubara tahun 2011 dan 2012 itu. Padahal menurut BPK pasarnya sudah jelas, yaitu ekspansi PLTU Simpang Belimbing eks PLTU Mulut Tambang Sumsel 6. Bahkan, kerja sama operasi (KSO) PT TME direkomendasikan BPK untuk dilanjutkan, karena menguntungkan PT PLN dan PT PLNBB,”  kata Erwan menirukan  Khairil.nv

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post