Beranda Headline Merasa Dikriminalisasi, Mantan Dirut PLN Batubara Tempuh Jalur Praperadilan

Merasa Dikriminalisasi, Mantan Dirut PLN Batubara Tempuh Jalur Praperadilan

31

SIAGAINDONESIA.COM Merasa dikriminalisasi, mantan Direktur Utama PT PLN Batubara –anak perusahaan PT PLN (Persero)— Khairil Wahyuni, SH, MBA menggugat praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sejak dirinya ditahan 2 Maret 2018 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas tuduhan korupsi terkait proyek PLTU Mulut Tambang di Sumatera Selatan 6 tahun 2011/2012, pihak Khairil menyebut telah menjadi korban kesewenang-wenangan tindakan hukum.

Erwan Suryadi, SH, kuasa hukum Khairil Wahyuni membenarkan kliennya mengajukan gugatan praperadilan atas penahanan yang terkesan janggal tersebut.

“Klien saya menggugat praperadilan karena saat ditetapkan tersangka dan langsung ditahan, ada kejanggalan yang tidak sesuai Hukum Acara Pidana,” kata Erwan di Jakarta, Sabtu (17/3/2018).

Erwan mengungkap beberapa kejanggalan terkait penahanan kliennya. Pada tahun 2015, Khairil dengan kasus sama pernah diusut Kejagung, tapi tidak berlanjut lantaran tidak ditemukan ada pelanggaran pidana. Awal Maret lalu saat dia ditetapkan jadi tersangka dan  langsung ditahan ada bukti dipaksakan.

“Itu terlihat Khairil pada tanggal 2 Maret 2018 saat akan ditahan diminta jaksa penyidik menandatangani surat penetapan tersangka, tapi tanggalnya justru tertulis mundur 28 Februari 2018,” ungkapnya.

Kata Erwan, Khairil meyakini dirinya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Justru dia telah menjadi korban kriminalisasi. Dia juga protes karena dikait-kaitkan dengan terbongkarnya dugaan kasus mega korupsi di balik sewa lima kapal Turki, yang nilainya jauh lebih besar dari skandal e-KTP. Kasus itu belakangan heboh di media hingga KPK turun tangan.

“Khairil menolak keras dirinya dianggap aktor terkuaknya dugaan mega korupsi lebih seratus triliun, termasuk kasus mark up besar-besaran soal pembayaran kontrak biaya BBM yang nilainya di atas prosentase kapasitas masing-masing kapal. Dia merasa elit PLN sengaja menjadikan dirinya sebagai tumbal, dengan memberikan kesaksian jebakan di Kejaksaan Tinggi Jakarta,” sebut Erwan.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Acmad Guntur mengakui, pihaknya menerima permohonan gugatan mantan Dirut PT PLN Batubara (2011-2014) Khairil yang pensiun dini sebagai karyawan PLN sejak 2015.

“Ya, hakim sudah menetapkan hari sidang pada tanggal 2 April 2018. Tapi, tanggal 14 Maret dicabut, setelah dicabut memasukkan lagi (hari yang sama),” kata Humas PN Jaksel saat dikonfirmasi awak media, Jumat (18/3/2018).

Pencabutan itu, lanjut Ahmad, karena termohon yang semula Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta diralat jadi Kajati DKI Jakarta. Ahmad menambahkan, sidang yang semua dijadwalkan berlangsung 2 April 2018, dijwadwalkan mundur 9 April 2018 mendatang.

“Hakim sudah menetapkan sidang pada 2 April, tapi tanggal 14 Maret dicabut,” ungkap Humas yang saat dihubungi sedang mengajar di Pusdiklat kejaksaan di Jakarta ini.

Ahmad juga melansir petitum permohonan, yaitu menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No. TAP-05/0.1.5/Fd.1/02/2018, tanggal 28 Februari2018, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi cadangan batubara oleh PT PLN Batubara yang bekerjasama dengan PT Tansri Majid Energy (PT TME) senilai Rp 1,35 Triilun yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara Tahun 2011/2012, dengan sangkaan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18 (1) huruf b UU No.31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka aq. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat.