Tahun Politik Harga BBM Naik, Kenapa?

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memang hampir selalu memicu aksi demonstrasi. Maklum, harga energi, khususnya harga BBM, berpengaruh besar terhadap kemaslahatan masyarakat luas yang masih sangat tergantung BBM.

Melihat pengalaman tersebut, banyak kalangan yang memprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan menaikkan harga BBM pada ‘tahun politik’ 2018. Pada tahun ini Indonesia menggelar 171 pemilihan kepala daerah dan pendaftaran calon presiden. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan menambah riuh situasi politik dan berpotensi mengganggu stabilitas. Benarkah?

Namun anggapan banyak kalangan itu meleset. Justru di tahun politik ini, pemerintah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM, kendati terkesan ‘diam-diam’. Diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM jenis Pertalite. Sebelumnya harga Solar juga naik sebesar Rp1.000 per liter. Namun untuk per hari ini Sabtu, (24/3/2018) ini, harga Pertalite naik Rp 200 per liter per. Kenaikan harga Pertalite bukan berarti harga di seluruh Indonesia sama. Perbedaan itu karena besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBBKB di masing-masing daerah tidak sama.

Sebagai contoh, sesuai dengan pengumuman yang tertera di situs Pertamina, harga Pertalite di Jakarta, menjadi Rp 7.800 per liter. Sedangkan di Riau bisa Rp 8.150 per liter dan Papua Rp 8.000 per liter.

Sebelumnya harga Pertalite sudah naik Rp 300 per liter sejak awal tahun. Pertamina sudah menaikkan harga Pertalite pada 20 Januari 2018 sebesar Rp 100 per liter.

Salah satu pertimbangannya, seperti dikatakan Vice Presiden Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito, adalah kenaikan harga bahan baku berokan 90 tersebut di atas US$ 60 per barel. Catatan Pertamina, konsumsi BBM di Indonesia telah jauh melebihi produksi. Dalam data itu disebutkan, konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi minyak mentah Indonesia terus menurun dan saat ini kurang dari 800 ribu barel per hari.

Pertamina sendiri saat ini menanggung kerugian sebesar Rp ‎3,9 triliun pada Januari-Februari 2018. Ini akibat menjual harga BBM jenis Premium dan Solar bersubsidi yang harganya tidak disesuaikan pergerakan minyak dunia pada kisaran US$ 44 per barel, Sedangkan harga minyak dunia sudah berada di level US$ 60 per barel.

Dengan kenaikan harga BBM jenis Pertalite ini, pihak Pertamina telah menghitung total potensi kerugian pendapatan (potential lost revenue) atau biaya tambahan akibat menjual BBM sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Adiatma, Pertamina memang selalu memantau perkembangan harga minyak dunia. Jika selisih harga keekonomian terlalu tinggi dengan yang dijual masyarakat, perusahaan pelat merah itu akan mengambil kebijakan.

Kebijakan menaikkan harga Pertalite ini juga sudah diberitahukan kepada Pemerintah. Namun, untuk menaikkan harga Pertalite itu tidak perlu izin dari pemerintah dan mengumumkannya. Ini mengacu Peraturan Presiden/Perpres Nomor 191 tahun 2014, Pertalite merupakan Bahan Bakar Umum/BBU.

Atas dasar hukum itu, harga Pertalite diputuskan badan usaha. Jadi Pertamina bisa kapan saja menaikkan dan menurunkan harga. “Ada dasar hukumnya yakni mengacu Perpres 191 tahun 2014,” ujar Adiatma, Sabtu (24/3/2018).

Bukan Semata-mata Tahun Politik, Pertimbangan Daya Beli  

Memang keputusan menaikkan harga BBM sangat berat, mengingat diambil di tengah kondisi finansial PT Pertamina tidak bisa dibilang menggembirakan. Apalagi BUMN tersebut pada saat yang sama harus menjalankan agenda strategis pemerintah yakni “BBM Satu Harga” dan pembangunan kilang untuk Pertamina.

Sementara di sisi lain, pemerintah tampaknya sudah menyiapkan exit strategy menghadapi situasi pelik tersebut. Pertamina, misalnya, diberi hak untuk mengelola blok-blok migas yang habis masa kontrak. Salah satu blok migas besar yang pengelolaannya sudah beralih ke Pertamina adalah Blok Mahakam, yang sebelumnya dikelola oleh Total E&P Indonesie. Sementara delapan blok migas lagi yang rencananya akan diberikan kepada Pertamina adalah Blok Ogan Komering, Blok Sanga-sanga, Blok Tuban, Blok Tengah, Blok East South East Sumatera, Blok East Kalimantan, Blok NSO, dan Blok Attaka.

Pemerintah juga sudah berjanji akan menghitung risiko yang harus ditanggung APBN akibat naiknya subsidi terhadap harga BBM, termasuk tarif listrik. Kenaikan subsidi tentu akan mengubah postur APBN. Rencananya, besaran subsidi akan diajukan ke Komisi VII DPR untuk dimintakan persetujuan.

Jadi, keputusan menaikkan harga BBM, sebenarnya tidak didasari atas pertimbangan tahun politik. Keputusan ini semata-mata didasari pertimbangan daya beli masyarakat. Pertimbangan utama tersebut banyak benarnya. Naiknya harga BBM memang akan melemahkan daya beli masyarakat, lantaran kemungkinan naiknya harga-harga barang. Akibatnya, anggaran pemerintah untuk subsidi bengkak sekitar Rp4 triliun. Pembengkakan belanja subsidi sebesar Rp4 triliun adalah harga yang harus dibayar pemerintah guna mempertahankan elektabilitasnya di tahun politik, selain demi menjaga daya beli masyarakat.

Sejumlah Pengamat Kebijakan Publik menilai, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM sudah tepat untuk menghadapi tahun politik yang berlangsung tahun ini dan tahun depan. Kendati keuntungan tersebut nantinya hanya bisa dinikmati sebagian pihak saja.

Sebaliknya, presiden akan sangat kerepotan apabila tidak menaikan subsidi Solar dan harga Pertalite dalam menghadapi konstelasi politik di dua tahun ini. Sebab tidak ada pilihan selain menaikkannya.

Justru kenaikan harga BBM ini wujud dari stabilitas ekonomi nasional menjelang tahun politik. Pasalnya, energi merupakan komponen utama biaya produksi, dan pemerintah menetapkan ini sebagai salah satu langkah untuk menciptakan harga stabil. Stabilisasi harga tersebut juga dibutuhkan untuk menghadapi ketidakstabilan ekonomi dunia akibat kebijakan yang ditempuh pemerintah Amerika Serikat.

Kebijakan pemerintah banyak dikritik tapi juga banyak yang mendukung, karena lebih sehat untuk kas negara maupun Pertamina, selaku importir sekaligus distributor BBM. Sebab kebijakan ini masih konsisten dan dilanjutkan di 2015 dan 2016. Seiring dengan penurunan harga minyak dunia, harga bensin pun kembali mengalami penyesuaian. Untuk jenis premium harga diturunkan ke level Rp 6.450- 6.500 per liter.

Ini terlihat dari angka subsidi BBM dan LPG yang menurun drastis pada tahun 2016, dimana realisasinya tercatat sebesar Rp 43,69 triliun, atau menurun 28,09% dari realisasi 2015. Namun demikian, dampak kembali menguatnya harga minyak dunia sejak semester II 2016 mulai terasa di tahun 2017. Pada awal tahun ini, realisasi subsidi energi BBM dan LPG diumumkan mencapai Rp 47 triliun, lebih besar dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 44,5 triliun.

Jebolnya subsidi BBM dan LPG pada tahun 2017 diperkirakan terjadi salah satunya akibat melesetnya asumsi harga minyak di APBN. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) memang hanya diasumsikan sebesar US$ 45/barel pada APBN 2017, yang kemudian direvisi menjadi US$ 50/barel pada APBN-P 2017. Sementara, rata-rata harga ICP Januari-Desember 2017 aktual sebesar US$ 51,19/barel.

Realisasi subsidi yang melebihi target berpotensi terulang pada APBN 2018, dimana harga minyak mentah diasumsikan sebesar US$ 48/barel pada tahun politik ini, dengan alokasi subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 46,86 triliun.

Melihat tren kenaikan harga minyak, memang cukup aneh dan menjadi pertanyaan melihat asumsi harga minyak di APBN 2018 malah dipatok lebih rendah dari asumsi APBN-P 2017 sebesar US$ 50/barel. Hingga akhir Februari realisasi ICP rata-rata sudah mencapai US$ 61,61/barel, senada dengan rata-rata harga minyak mentah global jenis light sweet pada bulan Februari yang berada di level US 62,18/barel.

Nah, terkait dengan dampak kenaikan BBM secara politik, hal itu sama sekali tidak berimbas pada kegiatan politik termasuk ‘belanja politik’. Sebab, selama ini belanja politik tidak berkembang, dan tidak merata secara distribusi ekonomi. Maklum saja, ekonomi di tahun politik ini belum dapat merata secara nasional, karena masih terpusat di titik-titik tertentu seperti di Pulau Jawa.

Masuknya tahun politik justru bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Sebab, dengan banyaknya Pilkada justru akan membuat banyak uang yang digelontorkan para kandidat yang bertarung dalam 171 Pilkada di tahun ini.

Hal itu seperti yang disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, tahun politik uang beredar cukup banyak. Kinerja perekonomian semua menunjukkan data yang positif, jadi tidak ada kekhawatiran. “Begitu selesai mulai pendaftaran (pasangan calon), orang banyak kumpul. ‎Walaupun katanya jangan kirim sembako tapi tidak usah dengan sembako, ada acara kumpul-kumpul, ada acara pembinaan saksi, ada acara sosialisasi, ini pasti jumlah uang beredarnya pasti meningkat,” ujar Mendag.

Bahkan, lanjut Enggar, jumlah uang beredar di tahun ini akan meningkat 10 persen dari tahun sebelumnya. Uang beredar tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif sehingga akan menggerakkan kegiatan ekonomi perdagangan.

“Diprediksi oleh BI kalau tidak salah ada 10 persen peningkatan uang kartal. Jadi mulai bulan depan pasti meningkat. Saya pernah jadi caleg tiga periode, kita ngumpulin makanan, mulai dari jagung rebus dan lain-lain. Jadi tidak perlu khawatir,” kata dia.

Dampak positif dari Pilkada ini akan dirasakan jika gelaran pesta demokrasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Terkait dengan kenaikan harga BBM, jika semua dapat terkendali, maka dipastikan stabilitas politik dan ekonomi yang diinginkan pemerintah kemungkinan besar akan terkendali pula. Dalam arti, keuangan negara terbukti mampu menahan naiknya subsidi terhadap harga BBM untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan suhu politik di tahun politik ini diharapkan lebih sejuk asal kenaikan BBM tidak diplintir dengan isu politik. Dengan begitu investasi akan masuk.nv

Up Next

Related Posts

Discussion about this post