Status Narapidana Ahok Dipertanyakan

Kemenkumham Tidak Selayaknya Memberi Remisi

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali disorot. Bukan karena Pengajuan Kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung (MA), melainkan status tahanannya yang tetap berada di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua Depok.

Ya, Ahok benar-benar diperlakukan “istimewa” sejak pertama kali mendekam dalam tahanan. Dengan alasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Cipinang tidak kondusif karena penghuninya mencapai 3.730 dan petugas 20 orang beserta pengunjungnya. Di dalam sendiri, Lapas Cipinang sudah melebihi kapasitas yakni 1.136.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly pernah menyampaikan alasan lain pemindahan Ahok. Salah satunya disebabkan banyak narapidana yang tidak memilih Ahok saat Pilkada DKI Jakarta. Apalagi di dalam Lapas Cipinang terdapat narapidana teroris.

Sementara Kabag Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ( Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Ade Kusmanto mengatakan, Ahok tidak dipindahkan dari

Rutan Mako Brimob. Hal itu sesuai Permenkumham Nomor 01.PR.07.03 Tahun 2007 tentang Tempat Tahanan pada Markas Kepolisian RI Tertentu Sebagai Cabang Rumah Tahanan.

“Ahok dapat menjalani pidananya di Mako Brimob. Karena Mako Brimob juga telah ditetapkan sebagai salah satu cabang rumah tahanan dari Rutan Salemba oleh Menkumham, seperti cabang rutan BNN,” ujar Ade, Jumat (30/3/2018) lalu.

Dijelaskan Ade, seorang terpidana yang divonis di bawah pidana lima tahun bisa menjalani hukuman di rutan dan cabang rutan. Dengan hukuman Ahok di bawah lima tahun, maka dia bisa ditempatkan di cabang rutan seperti Mako Brimob.

Hingga kini status penahanan Ahok masih tetap menjadi polemik. Sebagian kalangan menilai status penahanan Ahok di Mako Brimob sebagai narapidana yang telah divonis tidak tepat. Padahal usai vonis dijatuhkan, Ahok wajib dibina di Lapas. Terlepas dari pertimbangan kelebihan kapasitas dan sebagainya, yang namanya narapidana wajib menjalani masa hukuman.

Pengamat Hukum Pidana Kasrudin Noor mengatakan, tidak ada dasar bagi seorang dengan status narapidana ditahan di rutan. “Kalau dia sudah berstatus narapidana, tapi tidak ditahan di Lapas, sampai masa waktunya yang sama dengan vonisnya habis, tetap saja dia belum bisa dikatakan menjalani masa tahanan,” ujar Kaspudin, belum lama ini.

Mantan komisioner Komnas Komisi Kejaksaan ini menilai, sebagai terpidana sepatutnya Ahok ditaruh di Lapas. Sebab penahanan narapidana di Lapas bertujuan untuk pembinaan agar dapat kembali diterima di masyarakat luas. Sementara rutan adalah tempat penahanan tersangka atau terdakwa sebelum pengadilan berkekuatan hukum tetap menjatuhkan putusan.

“Ahok ini sudah putusan tetap, statusnya narapidana, bahkan PK-nya ditolak. Harusnya ditaruh di Lapas, bukan Rutan. Mako Brimob itu apakah Lapas? Silakan dicek,” tambah anggota Komisi Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini.

Sebaliknya, jika Ahok tetap ditahan di Rutan Mako Brimob hingga masa vonisnya berakhir, dia tetap tidak bisa dikatakan telah menjalani masa tahanan sebagaimana mestinya. Sebab Ahok tidak memenuhi syarat dan proses pembinaan di dalam Lapas.

“Sampai berapa tahun pun dia (Ahok) ditahan di Rutan, artinya dia belum dibina, dan belum memenuhi syarat pembinaannya. Kalau alasannya ada napi prioritas, itu tidak bisa jadi alasan. Karena ada asas hukum yang dilanggar, yakni equality before the law, semua orang sama di mata hukum, tak terkecuali Ahok,” tegasnya.

Melanggar UU Pemasyarakatan

Tidak segera dikembalikannya terpidana kasus penodaan agama (Ahok) ke Lapas Cipinang menunjukkan bahwa aparat negeri ini telah melanggar Undang-undang 12/1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam sistem peradilan kita sudah jelas dinyatakan, para narapidana (orang yang melalui proses peradilan terbukti melakukan tindak pidana atau kejahatan dan dijatuhi hukuman) dikategorikan sebagai “warga binaan pemasyarakatan”. Disebut warga binaan pemasyarakatan karena menjadi bagian upaya penegakan hukum yang bertujuan agar terpidana sadar akan kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Nah, Undang-undang 12/1995 tentang Pemasyarakatan mengatur upaya dan kegiatan pembinaan terhadap para narapidana (warga binaan) sebagai bagian akhir dari sistem dan proses pemidanaan.

Pakar Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf mengemukakan, sesungguhnya kalau sudah inkrah, dan PK (Peninjauan Kembali) ditolak, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak menempatkan di Lapas. Apabila tidak dilakukan, ini sudah bentuk pelanggaran betul terhadap Undang-undang 12/1995 tentang Pemasyarakatan.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU 12/1995, Lapas adalah tempat membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan Rutan, seperti dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHP, adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Masa penahanan Ahok di Rutan Mako Brimob seharusnya tidak mengurangi hukuman penjara. Penghitungan hukuman terhadap terpidana semestinya dimulai saat ditempatkan di Lapas sebagai tempat pembinaan narapidana.

“Ketika narapidana tidak ditempatkan di Lapas, hemat saya harusnya tidak dihitung, karena itu kan masa penahanan. Masa penahanan berbeda dengan masa pembinaan,” kata Asep, Minggu (1/4/2018).

Sesuai prosedur yang berlaku, pihak kejaksaan mempunyai tugas untuk mengeksekusi putusan pengadilan terhadap Ahok. Setelah Kejaksaan mengeksekusi, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan bertugas menempatkan terpidana ke Lapas. Ditjen ini menentukan Lapas mana yang akan dihuni oleh terpidana.

Sayangnya banyak peraturan yang telah dilanggar oleh lembaga yudikatif. Kejaksaan Agung bahkan lepas tangan terkait pemindahan Ahok. Sebab, itu sudah ranah Lapas Cipinang yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah Ahok divonis, tugas kejaksaan mengeksekusi Ahok telah selesai. Seperti disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara saat itu telah melakukan eksekusi Ahok usai divonis dua tahun. “Pak Ahok sudah dieksekusi Kejaksaan Negeri Jakut sejak dulu itu,” ujar Noor, Senin (2/4/2018).

Terkait dengan status Ahok yang masih mendekam di tahanan Mako Brimob, kejaksaan sudah tidak memiliki wewenang. “Itu  yang melakukan pihak LP Cipinang-nya, jadi itu wewenangnya pihak LP,” ucap Noor.

Ya, boleh saja kejaksaan berpendapat seperti itu. Bahwa, dulu pernah melakukan eksekusi. Namun kini pihak kejaksaan seharusnya bisa kembali melakukan eksekusi untuk kedua kalinya. Sebab di situ ada putusan PK yang ditolak hakim. Tanpa harus meminta izin ke Ditjen Pemasyarakatan, kejaksaan bisa langsung melakukan eksekusi dengan memindahkan Ahok kembali ke Lapas.

Proses ini sebenarnya tidak bisa diganggu gugat atas alasan apapun, termasuk ketakutan, nyawa terancam, tidak kondusif, atau Lapas kelebihan kapasitas. Logikanya, apabila Lapas dianggap tidak aman dan kondusif, sudah sewajarnya lembaga itu dikosongkan dan semua binaan ditempatkan ke Mako Brimob.

Selain itu, apabila Rutan Mako Brimob diperuntukkan untuk narapidana yang divonis di bawah lima tahun, semua pencuri “sandal jepit” vonisnya  juga di bawah lima tahun. Kalau dicari kesamaan, status Ahok dan pencuri sandal jepit tidak ada beda. Bila Kejaksaan dan Kemenkumham mencari-cari alasan, para pencuri sandal jepit nyawanya juga terancam karena kerap diancam oleh napi senior. Mereka juga mengalami kondisi tidak kondusif karena berada di ruangan yang sempit bersama ribuan napi lain. Tentu hal ini tidak bisa dijadikan pembenaran.

Kalau cuma Ahok yang dipindah, seharusnya napi pencuri sandal jepit ikut dipindah. Di sini kesannya penista agama diistimewakan atau memang lembaga yudikatif sengaja merekayasa penahanan Ahok.

Yang disesalkan banyak pihak, Kemenkumham malah memberi remisi kepada Ahok pada Natal kemarin. Padahal dia belum menjalani pidana penjara. Saat berada di Rutan Mako Brimob, tidak ada yang namanya pembinaan dan evaluasi. Remisi baru diberikan pada seseorang ketika sudah sah ditempatkan sebagai warga binaan. Untuk Ahok, dia belum memenuhi syarat mendapat remisi karena belum memenuhi syarat pembinaan, bahkan sekalipun masa vonisnya habis, Ahok tetap tidak dapat dianggap menjalani masa tahanan.nv

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post