Janji Gubernur BI Terpilih: Ubah Uang Rp1.000 Menjadi Rp1

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Perry Warjiyo baru saja terpilih secara aklamasi didukung 10 fraksi di DPR RI untuk menduduki posisi Gubernur BI periode 2018-2023 ke depan. Tentu saja Perry memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda secara diametral, meskipun terkadang outputnya diharapkan lebih baik, dibandingkan pendahulunya Agus DW Martowardojo.

Perry yang lulusan Iowa State University, Ames, USA, dengan gelar PhD, memang sangat kental dalam membidangi ekonomi moneter dan internasional. Disiplin ilmu yang tak dimiliki Agus sama sekali, Agus lebih matang di mikro-prudensial. Namun Agus mau mendengar sumbangan pemikiran Perry semasa kepemimpinannya.

Perry juga pernah dipercaya menjadi Direktur Eksekutif, South East Asia Voting Group (SEAVG) IMFmewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group. Di sini ia mengalami pematangan dibidang kebijakan moneter dan internasional, sekaligus menambah jam terbangnya di dunia internasional.

Itu sebabnya Perry sering dikenal dengan julukan dari berbagai koleganya sebagai orang pasar, dia sangat liberal, bahkan lebih liberal dibandingkan gubernur-gubernur bank sentral terdahulu.

Perry sendiri memiliki peluang paling tinggi dalam melakukan upaya kesepakatan dengan pasar. Perry punya akses ke IMF, Federal Reserve, Bank Dunia, dan bank-bank sentral berpengaruh di dunia. Perry lah yang dapat melakukan deal with the market.

Nah, sebagai awal menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih periode 2018-2023, salah satu janji yang akan dilakukan Perry adalah mengawal rencana redenominasi rupiah. Redenominasi merupakan penyederhanaan nominal mata uang tanpa mengurangi kemampuan uang untuk membeli barang.

Kajian tentang redenominasi telah dilakukan sejak masa kepemimpinan Gubernur BI periode 2013-2018 Agus DW Martowardojo. Saat ini, bank sentral hanya perlu menunggu arahan dari pemerintah terkait eksekusi rencana tersebut.

“Berbagai bahan dan masukan sejak zaman pak Agus (Agus DW Martowardojo) itu sudah dirumuskan dan kami sudah sampaikan rekomendasinya,” tutur Perry di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (3/4/2018).

Namun demikian, Perry mengatakan tidak bisa segera menindaklanjuti rencana redenominasi rupiah selama pemerintah belum bersedia membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi Mata Uang dengan badan legislatif.

Jika disahkan menjadi UU, beleid tersebut akan menjadi dasar hukum bagi bank sentral untuk mengedarkan pecahan redenominasi di mana tiga nol di belakang nominal yang berlaku saat ini akan hilang. Contoh, uang Rp1.000 menjadi Rp1.

Ia menambahkan, untuk proses persiapan dan transisi ke pecahan mata uang redenominasi diperkirakan memakan waktu hingga satu dekade.

Karena itu Perry meyakinkan bahwa ia bersama anggota Dewan Gubernur BI akan meneruskan kebijakan yang selama ini telah digariskan. Utamanya, kebijakan yang terkait dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk inflasi dan nilai tukar.

“BI tidak segan-segan untuk melakukan intervensi dalam kondisi nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan. Intervensi baik dalam bentuk memasok dolar AS di pasar valuta asing maupun membeli Surat Berharga Negara (SB) di pasar sekunder,” katanya.

Selain itu, Perry juga akan memperkuat koordinasi antar lembaga, antara lain dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun DPR demi menjaga perekonomian Indonesia.na

Up Next

Related Posts

Discussion about this post