Di Balik Upaya Meredam Dugaan Skandal Korupsi Sewa Kapal Turki

Mantan Dirut PT PLNBB Korban Kriminalisasi Beberkan Kajian Batubara yang Diplintir Elit PLN

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Mantan Direktur Utama PT PLN Batubara (PLNBB), Khairil Wahyuni yang jadi korban kriminalisasi di tubuh PLN akibat dianggap membongkar dugaan mega korupsi PT PLN (persero) terkait sewa 5 Kapal Turki pembangkit tenaga listrik hingga ‘merampok’ uang negara lebih Rp100 Triliun, akhirnya mengungkap bukti kriminalisasi dirinya.

“Pelunasan uang muka PT PLNBB terhadap PT TME pemenang tender pengadaan batu bara sebesar Rp477 miliar dilaporkan korupsi oleh elit PLN, padahal itu disetujui RUPS Sirkuler 2011. Supaya mengkriminalisasi mulus, belakangan klien saya dituduh membuat kajian palsu terkait penetapan kalori batu bara yang diplintir berdasarkan sertifikat Secufindo,” kata Erwan Suryadi, SH kuasa hukum Khairil Wahyuni kepada LensaIndonesia.com di Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Padahal, lanjut Erwan, PT PLNBB tidak pernah menggunakan kajian berdasarkan Secufindo. Justru yang diipakai hasil kajian PT PLN –sebelum Dirutnya dipegang Sofyan Basir—bersama PT PLNBB yang verifikasinya dilakukan konsultan internasional Runge Pincock Minarco. Bahkan, verifikasinya menggunakan standard JORC dimana hasil kalori rata-rata 2.660 Gar.

“Jadi, upaya kriminalisasi terhadap klien saya semakin jelas. Ini akibat mereka yang mengriminalisasi panik dan mencari-cari bukti agar tuduhan terhadap Khairil benar, maka dimunculkan kajian kalori batubara dari secufindo,” kata Erwan.

Kepanikan itu juga lantaran dugaan mega korupsi sewa 5 kapal Turki pembangkit listrik diusut KPK. Bahkan, ada upaya-upaya ‘meredam’ untuk tidak berlanjut ke penyidikan dengan cara mempengaruhi Kejaksaan Agung untuk mengambil alih pengusutan dari KPK.

Diketahui, gara-gara mencuat kasus dugaan mega korupsi PT PLN di bawah kepemimpinan Dirut Sofyan Basir terkait mega proyek sewa 5 kapal Turki hingga KPK turun tangan,  akhirnya mantan  Dirut PT PLNBB Khairil Wahyuni dianggap “yang membocorkan” dikriminalisasi lewat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Padahal, tuduhannya mengulang kasus 2015 yang penyelidikannya dihentikan Kejaksaan Agung karena tidak ditemukan bukti pelanggaran.

Khairil semasa masih aktif menjabat Dirut PT PLNBB –anak perusahaan PT PLN— tahun 2011 membayar uang down payment Rp 477 miliar secara bertahap terhadap PT Tansri Madjid Energi (TME) tahun 2011, terkait kerjasama pengadaan batubara untuk PLTU Mulut Tambang.

Khairil yang di internal PLN dikenal pesaing berat Sofyan Basir yang mantan Dirut BRI, sejak 2015 pun sudah berstatus pensiun dini sebagai karyawan PLN yang merintis karier dar bawah.

Belakangan, setelah kasus mega korupsi mencuat di media dan KPK turun tangan, Khairil dengan penuh rekayasa langsung dijadikan tersangka dan ditahan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan diminta menandatangani surat penetapan tersangka yang berlaku mundur dua hari. Rekayasa kriminalisasi ini kini digugat pra peradilan di Pengadilan Negari Jakarta Selatan.

Erwan meluruskan plintiran kriminalisasi yang juga dimuat di media terkait kesaksian elit PLN bahwa Khairil membuat kajian palsu dari Secufindo. Erwan menegaskan, Kejaksaan Agung tahun 2015 tidak melanjutkan penyelidikan ke penyidikan terhadap Khairil, lantaran Khairil juga dapat membuktikan dirinya tidak melanggar terkait kebijakannya melakukan pola bisnis jangka panjang dengan cara pengikatan cadangan batubara terkendali (coal reserve portofolio) dengan mempercayakan kepada PT TME sebagai pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan). Karena ini sesuai Business Plan dan mandate RUPS PT PLNBB.

PT PLNBB dan PT TME, jelas Erwan, dalam MoU menetapkan Kerjasama Operasional (KSO) untuk memenuhi kebutuhan proyek PLTU Mulut Tambang milik PT PLN, menggunakan batu bara jenis kalori rendah (Lignet). Untuk itu dilakukan kajian-kajian terkait cadangan dan kalori batubara yang layak.

“Tentang uang muka yang dibayarkan ke PT TME Rp477 miliar sesuai MoU. Uang ini setara dengan batubara  43 juta MT dari total 124 juta MT hasil verifikasi yang dilakukan konsultan Runge Pincock Monarco,” jelas Erwan.

Dalam proses perjalanan, ketika pimpinan direksi PT PLN dijabat Sofyan Basir, proyek PT PLNBB dan PT TME dihentikan. Bahkan, direksi baru ini mengabaikan RUPS PT PLNBB, termasuk terkait proyek  pengadaan batubara untuk PLTU Mulut Tambang tersebut. Khairil pun mundur dari Dirut PT PLNBB.

“Yang tanda tanya, kini proyek yang sama itu, setelah PT TME disingkirkan, padahal sudah menghabiskan investasi Rp1 tiliun, sekarang posisinya digantikan dengan PT lain dari China,”  demikian Erwan mempertanyakan kriminalisasi kliennya yang kini berstatus tersangka dan ditahan di Rutan kejaksaan.

Sementara itu, penanganan KPK terhadap dugaan korupsi mega proyek ini juga menjadi sorotan berbagai pihak, karena kasus ini jika KPK  all out menyelamatkan keuangan Negara, dipastikan nilainya jauh lebih besar dibanding kasus korupsi e-KTP yang heboh dan menjebloskan Setya Novanto ke sel KPK sekaligus mencopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI.  Apalagi, dugaan korupsi juga terkait dengan nilai pembayaran BBM impor untuk tenaga turbin masing-masing kapal di atas kapasitas turbin yang  dituangkan dalam kontrak selama lima tahun.

Tapi, tidak tertutup kemungkinan ada upaya “meredam” lewat Kejaksaan Agung, karena dikhawatirkan bisa jadi komoditas tahun politik.

Seperti diberitakan sebelumnya, sudah jadi rahasia umum kasus mega korupsi ini berdampak buruk terhadap kinerja jajaran PLN. Ini dibuktikan keuntungan PLN tahun 2017 merosot hingga Rp 17 triliun.

Sinyal kinerja buruk itu sebenarnya sempat diungkap banyak media saat Menteri Keuangan Sri Mulyani memperingatkan soal kondisi keuangan PLN yang terendus merosot tajam sebelum akhir 2017. Hal ini fakta langkah-langkah yang ditempuh Dirut PLN Sofyan Basir tidak mencerminkan semangat Presiden Joko Widodo dalam melakukan efisiensi keuangan negara.

Para penggiat anti korupsi pun mengritisi modus korupsi di balik proyek sewa kapal-kapal turbin asal Turki. Pasalnya, kapal-kapal Turki itu bereputasi buruk secara internasional akibat mengecewakan beberapa negara. Dugaan korupsi itu terjadi sejak Dirut PT PLN Sofyan Basyir menetapkan kontrak proyek PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) menggunakan 5 kapal pembangkit listrik terapung milik perusahaan asal Turki, Kapowership Zeynep Sultan. Kontrak sejak 2015 berlangsung lima tahun sampai 2020.

Sewa kapal Turkir sengaja dipaksakan karena awalnya berdalih menggunakan bahan bakar gas, tapi faktanya gas tidak ada dan digantikan BBM impor. Ini pun diduga banyak permainan broker dan tindakan koruptif.

Akibat PLN memaksakan pengadaan listrik dengan sewa kapal Turki, maka ada pemborosan per unit mencapai Rp 7,9 triliun dibanding PLTD darat. Lainnya, diduga mark up terjadi pada bahan bakar yang digunakan selisih Rp 450 per kwh. Kalau pakai bahan bakar diesel darat Rp 400 per kwhr, untuk kapal Turki angkanya dua kali lipat menjadi Rp885.

Tidak cuma itu, biaya BBM diduga juga terjadi mark up. Per tahun untuk kebutuhan maximum 0,024 dg kwh 14 juta liter, seharusnya kilo kwh nya 15 jt liter, maka total menghabiskan 41,64 juta liter. Faktanya, laporan keuangan Tahun 2016 tertulis angka pemakaian BBM 42 juta liter. Kalau harga BBM Rp 6.780 per liter, dalam laporan keuangan muncullah biaya menguap Rp 759 miliar per 1 unit kapal dalam setahun. Dugaan koruptif PT PLN terkait pemborosan biaya BBM impor untuk bahan pembangkit kapal Turki, jika dibanding diesel darat yang pakai batubara, kerugiaan negara mencapai Rp 75 triliun.

Dari fakta yang ada, keputusan Dirut PLN Sofyan Basir menyewa 5 kapal pembangkit listrik Turki, sangat aneh dan tidak logika di tengah pemerintahan Jokowi konsen terhadap KPK untuk membantu pengamanan keuangan negara. PLN memaksakan MPVV (Marine Vessel Power Plant) Zyenep Sultan sebagai pemenang tender pada 2015. Lelang tender saat itu diikuti 29 perusahaan. Kabarnya, Dirut PLN sangat licin menyeret nama pihak-pihak tertentu sebagai tameng perlindungan.

Pembangkit listrik Kapal Turki itu dioperasioalkan di laut lima provinsi, yaitu Waai Maluku Tengah (kapasitas 120 megawatt), Sumatera Utara (250 megawatt), Sulawesi Selatan (200 megawatt), Kalimantan Tengah (200 megawatt), Sulawesi bagian Utara (120 megawatt).

Ironisnya, Zeynep Turki yang dipilih punya rekam jejak buruk akibat proyek serupa dengan Lebanon, Ghana, dan bermasalah.

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post