PJU Perlu Legalitas Dewan Rekomendasikan 6 Keputusan

Comment

SIAGAINDONESIA.COM-Keberadaan beban pembayaran pajak untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dikeluarkan Pemkab Ngawi kepada PLN seperti tahun 2018 dari 3.500 titik PJU mencapai Rp 16 miliar lebih. Nilai tersebut cukup besar jika dibanding dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 10 persen setiap pelanggan listrik di Kabupaten Ngawi apabila diakumulasi totalnya hanya mencapai Rp 17 miliar.

Dirasa surplus, membuat wakil rakyat daerah setempat turun tangan langsung menggelar publik hearing melibatkan PLN dan stakeholder lainya, Selasa kemarin (24/04). Apalagi sebelumnya polemik PJU dan beban pajak yang ditanggung menjadi garis besar usulan salah satu organisasi masyarakat (ormas) yang diajukan ke DPRD Ngawi untuk segera dituntaskan.

Slamet Riyanto Ketua Komisi IV DPRD Ngawi selaku pimpinan rapat hearing menjelaskan, permasalahan PJU harus segera diurai khususnya yang ada di desa-desa. Mengingat selama ini ada kesan keberadaan PJU mulai dari mekanisme pemasangan maupun sistemnya belum sepenuhnya dipahami publik. Terbukti masih banyaknya PJU yang belum mengantongi legalitas alias bodong berakibat pada besarnya beban pajak yang ditanggung Pemkab Ngawi ke PLN.

“Dari permintaan rekan-rekan Prasasti Nusantara Cakra Bumi minta mengurai masalah PJU utamanya yang di desa itu perlu dilegalisasi. Selain itu menuju efisiensi APBD pihak pemerintah daerah harus memfasilitasi meterisasi PJU yang ada  di desa-desa,” ujar Slamet Riyanto.

Ungkapnya hasil pencermatan bersama dari publik hearing merumuskan 6 rekomendasi untuk segera ada tindak lanjut. Rekomendasi yang dihasilkan antara lain, yang pertama kepada pemerintah desa yang mengharapkan pemasangan PJU harus menyusun perencanaan sesuai mekanisme, aturan dan perundang-undangan yang berlaku salah satunya harus melalui munsrenbangdes, kedua Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) segera mengambil langkah merealisasikan program meterisasi terhadap PJU di desa untuk efisiensi APBD.

Untuk ketiga, agar PLN bersinergi dengan DPUPR untuk merealisasikan permohonan pemasangan PJU di desa. Keempat, pihak desa dalam pemasangan PJU harus mendasar mekanisme dan teknis yang tepat jangan sampai kedepanya disalahgunakan. Dan kelima tidak kalah pentingnya dalam pembuatan draf Peraturan Bupati (Perbup) terkait langsung penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mencantumkan klausul atau payung hukum agar penyerapaan ADD bisa dimanfaatkan untuk pemasangan PJU. Terakhir rekomendasi keenam, warga masyarakat dalam pemasangan PJU sekecil apapun jangan sampai dibebani biaya.

Terpisah, Decky Hariono Kabid PJU DPUPR Ngawi menandaskan, secara berjangka waktu step by step akan terus  melakukan meterisasi PJU sesuai yang ditargetkan menyesuaikan kekuatan APBD. Tercatat dari 2010 hingga 2018 yang berhasil direalisasikan ada 3.500 titik PJU. Ribuan titik PJU ini jika dibanding dari 744 kilometer total panjang jalan di Ngawi progres PJU yang terpasang baru menyentuh angka 17 persen dengan nilai progres sekitar 2,04 persen pertahun.

Kemudian yang terakhir kenapa PJU jika masih bodong cukup besar nilai beban biaya listrik dibanding yang sudah legal atau dimeterisasi. Hasil penelusuran langsung ke PLN perwakilan Ngawi dijelaskan, jika ada legalitas (abonemen-red), bisa meminimalisir beban biaya yang harus dikeluarkan mengingat cara hitunganya jelas yakni KWH x TDL (tarif dasar listrik). Namun terbukti PJU bodong nilai beban yang ditanggung pun  cukup besar setelah PLN menerapkan pola hitung 360 jam nyala per bulan mendasar 12 jam nyala disetiap harinya.  (pr)

Up Next

Related Posts

Discussion about this post