Lahan Kita Sudah Habis

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Amien Rais mengatakan sebanyak 74%lahan di Indonesia dikuasai kelompok tertentu. Sementara Prabowo Subianto menyebut tidak benar 80% tanah Indonesia dikuasai oleh rakyat. Kontroversi pun bergulir. Semua saling mempertanyakan data yang diungkap Amien Rais dan Prabowo.

Namun hal itu justru dibenarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar. Bahkan menurutnya, penguasaan lahan di Indonesia 95% telah dikuasai swasta.  Rata-rata proporsi pelepasan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan sebelum dan sesudah reforma agraria dan perhutanan sosial terdata hingga 2017.

Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan pernah dipaparkan Siti Nurbaya pada diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa Kabar Reforma Agraria Perhutanan Sosial’, Selasa (3/4/2018). Judul paparan Siti adalah ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial’.

Dalam data tersebut disebutkan, total luas kawasan hutan yang terekam adalah 42.253.234 hektare. Sebanyak 95,76% kawasan hutan dikuasai oleh perusahaan swasta, yang luas totalnya mencapai 40.463.103 hektare. Sementara masyarakat hanya menguasai 4,14% kawasan hutan yang luas totalnya 1.748.931 hektare. Selain kawasan hutan yang dikuasai perusahaan dan masyarakat, ada juga kawasan hutan yang dikuasai untuk kepentingan umum, yakni sebanyak 0,10% atau seluas 41.200 hektare.

Penguasaan hutan oleh swasta, masyarakat, maupun kepentingan umum, diperoleh lewat bermacam-macam jenis izin, seperti yang bisa dilihat dalam Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) dan Jasa Lingkungan sebesar 51.363 hektare. Ada juga izin lewat pemanfaatan hutan berupa Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan sosial, jumlahnya 33.316.788 hektare di tangan swasta dan 822.370 hektare di tangan masyarakat.

Untuk penguasaan lahan sebesar 404.956 hektare dikuasai swasta rata-rata didapat melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), sedangkan masyarakat menguasai 488 hektare lewat IPPKH. Ada pula kawasan hutan seluas 6.689.996 hektare dikuasai lewat pelepasan kawasan hutan (tidak termasuk pelepasan dari proses tata ruang), masyarakat menguasai 926.072 hektare dari pelepasan kawasan hutan. Kawasan hutan dilepas untuk kepentingan umum sebesar 205 hektare.

Sementara pelepasan kawasan hutan sebelum TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) untuk swasta sebanyak 88% untuk swasta dan 12% untuk rakyat. Sedangkan setelah TORA sebanyak 59-62% untuk swasta dan 38-41% untuk masyarakat.

Untuk pemanfaatan hutan sebelum perhutanan sosial, swasta tercatat sebanyak 98%, sedangkan untuk masyarakat hanya 2%. Setelah perhutanan sosial, jumlahnya terkoreksi menjadi 69-72% untuk swasta, dan 28-31% untuk masyarakat.

Terkait dengan ketimbangan lahan, sebelumnya dipaparkan Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo. Dikatakan, ketimpangan lahan tertinggi terjadi justru terjadi pada tahun 2003 atau tepatnya pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri periode 2001-2004. Rasio gini lahan pada tahun 2003 itu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rasio gini lahan pada era pemerintahan Soeharto.

“Ketimpangan pada zaman Megawati mencapai 0,72,” kata Drajad dalam diskusi ‘Data Ketimpangan Lahan’ yang digelar Fraksi PAN di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/3/2018) lalu.

Tingginya rasio gini pada era Megawati sesuai dengan data yang dipresentasikan oleh Megawati Institute pada Desember 2017. Data yang diberi judul ‘Hasil Riset Oligarki Ekonomi’ itu menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Disebutkan data BPS, hasil sensus setiap sepuluh tahun sekali, pada tahun 1973 rasio gini sebesar 0,55, tahun 1983 sebesar 0,5, dan tahun 1993 sebesar 0,64. Sementara pada tahun 2013, tepatnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa, rasio gini turun menjadi 0,68. Dengan asumsi tersebut, rasio gini yang disampaikan Amien Rais, Prabowo Subianto, Siti Nurbaya dan Megawati Institute, sebenarnya hanya berbeda sedikit.

Di bawah cengkraman mafia

Sebuah kajian sempat beredar di linimasa terkait hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kajian yang beredar pada tahun 2017 itu dalam bentuk power point dan berjudul “Sumber Daya Alam Indonesia: Di Bawah Cengkraman Mafia” dengan jumlah 19 halaman tersebut. File itu menjelaskan sedikitnya tiga bab, yakni: hutan, perkebunan sawit dan tambang yang dikuasai konglomerat.

Sejumlah pihak resah, terutama kalangan pengusaha yang disebut-sebut dalam kajian KPK. Tentu saja KPK membantah. KPK menilai, pihaknya selama ini bekerja sama dengan pihak eksternal seperti ahli atau tim peneliti yang menguasai bidangnya masing-masing. Selain itu, kajian final KPK biasanya secara resmi dipublikasikan melalui situs acch.kpk.go.id.

Dalam kajian itu, terutama halaman ketiga membahas soal hutan. Nama sejumlah perusahaan sawit disebut-sebut. Adalah Sinarmas Grup sebuah konglomerasi usaha di sektor sumber daya alam yang didirikan oleh Eka Tjipta Widjaja. Grup Sinarmas merupakan salah satu usaha dengan penguasaan lahan terbesar, dengan sektor usaha meliputi sawit, hutan dan tambang. Untuk menguasai sektor kehutanan, Sinarmas membangun Asia Pulp and Paper (APP) yang berdomisili di Singapura dan Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP), sebagai industri kertas di Indonesia.

Selain IKPP, Sinarmas juga memiliki 10 usaha lini industri pulp dan kertas dengan kapasitas produksi hingga 10,6 juta ton dan menguasai 38 konsesi dengan luasan 2,6 juta hektar.  Namun dalam catatan Komnas HAM, Sinarmas Grup menguasai sekitar 5 juta hektar. Padahal jika dibagi ke 5 juta petani, bisa didapat 50 juta ton beras/tahun. Atau cukup untuk makan 500 juta orang.

Untuk IKPP, dikatakan pernah melakukan wanprestasi terbesar dengan gagal bayar. Dengan penguasaan lahan yang luas, disebutkan  laporan perusahaan menyebutkan pembayaran pajaknya sepanjang 2004-2014 hanya mencapai 42 juta dolar.

Pada halaman empat, konsesi hutan grup Sinarmas sedang dalam proses fasilitasi untuk mendapatkan land swap untuk memindahkan konsesinya dari lahan gambut. Pada tahun 2015, Joko Widodo ikut menyaksikan perjanjian investasi antara Sinarmas dengan China Development Bank – total nilai investasi tersebut mencapai Rp 19,5 triliun rupiah.

Dalam skema lain, dari total pinjaman 3 milyar dolar dari China Development Bank kepada Indonesia melalui 3 bank BUMN (BRI, Mandiri untuk kepentingan infrastruktur, Sinarmas justru mendapatkan bagian terbesar dalam dana tersebut. Pertama, Pindo Deli mendapatkan 221 juta USD. Kedua, Indah Kiat mendapatkan 175 juta USD. Praktiknya uang tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan OKI Mill.

Tahun 2016 Sinarmas mendapatkan program tax amnesty pemerintah. Dalam kurun waktu yang tidak jauh berbeda, OKI Mill juga mendapatkan tax holiday selama 10 tahun. Lalu pada tahun 2017, setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Perindustrian, Saleh Husin diangkat sebagai komisaris oleh PT IKPP.

Sementara pada bagian lain disebut bab tersendiri dengan judul “Perkebunan Sawit”. Khususnya pada halaman 6 hingga 8 terdapat tiga infografik yang menggambarkan penguasaan sawit Indonesia oleh Malaysia.

Pada halaman 9 ditampilkan tabel nama perusahaan Malaysia yang merambah kawasan hutan Indonesia beserta luas lahan yang dikuasai per jenis hutan. Kawasan hutan yang dikuasai meliputi hutan lindung, hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan kawasan konservasi.

Selain itu juga ditampilkan grafik batang dengan judul “Penguasaan Ekspor Minyak sawit oleh Grup usaha”. Pada halaman 10 dari lembar presentasi itu disebutkan terdapat 16 grup usaha yang menguasai 81 persen ekspor minyak sawit Indonesia.

Pada lembar-lembar presentasi berikutnya juga ditampilkan kebijakan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit (CPO Fund), infografik tentang penerima terbesar dana perkebunan kelapa sawit terbesar dan rekapitulasi penyaluran subsidi biodiesel tahun 2016. Ada juga infografik soal gurita bisnis sawit yang didukung oleh perbankan.

Bahan presentasi itu juga membahas soal tambang. Pada halaman 16 ditampilkan peta sebaran kontrak karya dan izin usaha pertambangan berdasarkan komoditi seperti batubara, emas, nikel dan tembaga dengan rincian hanya 9 izin usaha yang sifatnya clean and clear (CNC) dan 44 izin usaha yang non clean and clear (Non CNC).

Bawa penghasilan ke luar negeri

Terkait dengan penguasaan lahan yang dilakukan para konglomerat ini, hal ini berkaitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673 Tahun 2014 yang dianggap meresahkan. Sebab, SK 673/Menhut-II/2014 itu hanya menguntungkan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk melegalkan izin, di antaranya grup Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) dan Sinarmas Grup.

Mengutip laporan Koalisi Eyes on the Forest (EoF). Pada bulan September dan Oktober 2017 ditemukan 29 perizinan HTI seluas lebih kurang 340.707.95 hektar yang diindikasikan mengalami perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT menjadi HP milik grup APRIL ataupun APP/Sinarmas Grup. Diindikasikan perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT menjadi HP sesuai SK nomor 673/Menhut-II/2014 diterbitkan.

Secara geografis, konsesi-konsesi HTI itu terkelompok dalam 13 konsesi HTI di lansekapTesso Nilo-Rimbang Baling, 6 konsesi di blok Kerumutan, 3 konsesi di lansekap Bukit Tigapuluh, 6 konsesi HTI di wilayah Bengkalis dan Kepulauan Meranti serta 1 konsesi di Pulau Rupat. Mereka terafiliasi masing-masing dengan raksasa pulp dan kertas, APRIL, ataupun APP/Sinarmas Grup.

Temuan ini menegaskan adanya indikasi kuat pelegalan kawasan hutan melalui penerbitan SK Menteri No 673/2014, misalnya dari status HPT menjadi HP, sehingga konsesi yang sudah beroperasi tidak bisa dihentikan, meski mereka diduga bermasalah secara legalitas.

Dengan adanya perubahan fungsi HPT menjadi HP di Provinsi Riau melalui SK 673/2014, maka telah terjadi pelanggaran dan kuat diindikasikan SK 673/2014 hanya untuk melegalkan HTI yang sudah terlanjur eksis pada kawasan HPT. Cara-cara kotor inilah yang kerapkali digunakan para konglomerat untuk menguasai lahan.

Komnas HAM pernah mengutip laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, jika melihat praktik-praktik kotor konglomerat dalam menguasai lahan, sangatlah wajar jika sebanyak 74% tanah di Indonesia dikuasai 0,2% penduduk. Termasuk penguasaan lahan 5 juta hektar oleh taipan yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya pertama di Indonesia.

Data Kementerian Pertanian (Kementan), mayoritas lahan perkebunan di Indonesia dikuasai taipan lokal dan asing dari Malaysia dan Singapura. Derdasarkan data 2007 tercatat ada 6 juta hektar hingga 6,5 juta hektar lahan perkebunan yang sudah ditanam. Sedangkan saat ini sudah mencapai 12,3 juta hektar.

Corruption Watch (ICW) pernah melaporkan penyimpangan lahan sebanyak 57,4% dikuasai korporasi-korporasi besar, hanya sedikit oleh masyarakat atau BUMN. Sedikitnya 57,4% dikuasai korporasi-korporasi besar. Bahkan, bila ditambah antara lahan inti dan lahan plasma atau lahan yang juga dimiliki masyarakat, maka penguasaan korporasi besar bisa mencapai 95%. Persentase tersebut dikuasai hanya segelintir orang-orang kaya.

Dari 25 taipan tersebut kekayaannya mencapai 45% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 atau sekitar Rp 651 triliun. Mayoritas kepemilikan asing ini menyebabkan pemerintah melalui direktorat pajak sulit menjangkau penerimaan pajak. Umumnya penguasaan mekanisme keuangan mereka ada di luar negeri. Dan itu berlangsung hingga kini.

Padahal idealnya yang namanya distribusi tanah harus mengikuti formula 1 juta untuk orang kaya, 2 juta untuk kelas menengah, dan 3 juta untuk masyarakat miskin. Distribusi tanah yang terjadi saat ini menunjukkan negara telah dimiliki sekelompok kecil penduduk. Sementara orang miskin tidak memiliki celah untuk keluar dari kemiskinannya karena mereka tidak mempunyai tanah.

Pengalaman di Afrika Selatan seharusnya bisa dijadikan contoh, bahwa 5% penduduk kulit putih menguasai 50 persen tanah. Hasilnya, negaranya bubar. Sementara kita 0,2% penduduk menguasai 74 persen tanah. Inilah satu distribusi lahan paling ekstrim di dunia.

Sayangnya, KPK sampai saat ini belum mampu mengurai ‘permainan kotor’ para taipan dalam pengelolaan sumber daya alam yang tumpang tindih baik soal perizinan maupun izin dengan status non clean and clear. KPK masih dalam tahap ‘berlatih’ dengan KLHK, Polisi, Kejaksaan dan instansi untuk menindaklanjuti cara memburu korporasi perkebunan. Entah sampai kapan tahap belajar ini akan selesai.

Dalam kasus kebakaran hutan saja, pejabat dan penegak hukum tidak berani menjerat korporasi. Padahal jelas-jelas PT Bumi Mekar Hijau di Kabupaten Ogan Komering Ilir anak perusahaan perkebunan kayu Asia Pulp and Paper telah merugikan negara saat kebakaran besar tahun 2015 hingga Rp 7,9 miliar.

Tidak bisa dipungkiri, lemahnya pengendalian terhadap penguasaan lahan dan ekonomi ekstraktif menyebabkan berbagai ketimpangan. Karenanya, jika Indonesia tidak mau bangkut seperti Afrika Selatan, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan sebagian besar tanah yang dikuasai konglomerasi besar tersebut.dw

 

 

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post