Beranda featured Lahan Kita Sudah Habis

Lahan Kita Sudah Habis

18
Asing kuasai Indonesia.

SIAGAINDONESIA.COM Amien Rais mengatakan sebanyak 74%lahan di Indonesia dikuasai kelompok tertentu. Sementara Prabowo Subianto menyebut tidak benar 80% tanah Indonesia dikuasai oleh rakyat. Kontroversi pun bergulir. Semua saling mempertanyakan data yang diungkap Amien Rais dan Prabowo.

Namun hal itu justru dibenarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar. Bahkan menurutnya, penguasaan lahan di Indonesia 95% telah dikuasai swasta.  Rata-rata proporsi pelepasan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan sebelum dan sesudah reforma agraria dan perhutanan sosial terdata hingga 2017.

Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan pernah dipaparkan Siti Nurbaya pada diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa Kabar Reforma Agraria Perhutanan Sosial’, Selasa (3/4/2018). Judul paparan Siti adalah ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial’.

Dalam data tersebut disebutkan, total luas kawasan hutan yang terekam adalah 42.253.234 hektare. Sebanyak 95,76% kawasan hutan dikuasai oleh perusahaan swasta, yang luas totalnya mencapai 40.463.103 hektare. Sementara masyarakat hanya menguasai 4,14% kawasan hutan yang luas totalnya 1.748.931 hektare. Selain kawasan hutan yang dikuasai perusahaan dan masyarakat, ada juga kawasan hutan yang dikuasai untuk kepentingan umum, yakni sebanyak 0,10% atau seluas 41.200 hektare.

Penguasaan hutan oleh swasta, masyarakat, maupun kepentingan umum, diperoleh lewat bermacam-macam jenis izin, seperti yang bisa dilihat dalam Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) dan Jasa Lingkungan sebesar 51.363 hektare. Ada juga izin lewat pemanfaatan hutan berupa Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan sosial, jumlahnya 33.316.788 hektare di tangan swasta dan 822.370 hektare di tangan masyarakat.

Untuk penguasaan lahan sebesar 404.956 hektare dikuasai swasta rata-rata didapat melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), sedangkan masyarakat menguasai 488 hektare lewat IPPKH. Ada pula kawasan hutan seluas 6.689.996 hektare dikuasai lewat pelepasan kawasan hutan (tidak termasuk pelepasan dari proses tata ruang), masyarakat menguasai 926.072 hektare dari pelepasan kawasan hutan. Kawasan hutan dilepas untuk kepentingan umum sebesar 205 hektare.

Sementara pelepasan kawasan hutan sebelum TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) untuk swasta sebanyak 88% untuk swasta dan 12% untuk rakyat. Sedangkan setelah TORA sebanyak 59-62% untuk swasta dan 38-41% untuk masyarakat.

Untuk pemanfaatan hutan sebelum perhutanan sosial, swasta tercatat sebanyak 98%, sedangkan untuk masyarakat hanya 2%. Setelah perhutanan sosial, jumlahnya terkoreksi menjadi 69-72% untuk swasta, dan 28-31% untuk masyarakat.

Terkait dengan ketimbangan lahan, sebelumnya dipaparkan Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo. Dikatakan, ketimpangan lahan tertinggi terjadi justru terjadi pada tahun 2003 atau tepatnya pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri periode 2001-2004. Rasio gini lahan pada tahun 2003 itu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rasio gini lahan pada era pemerintahan Soeharto.

“Ketimpangan pada zaman Megawati mencapai 0,72,” kata Drajad dalam diskusi ‘Data Ketimpangan Lahan’ yang digelar Fraksi PAN di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/3/2018) lalu.

Tingginya rasio gini pada era Megawati sesuai dengan data yang dipresentasikan oleh Megawati Institute pada Desember 2017. Data yang diberi judul ‘Hasil Riset Oligarki Ekonomi’ itu menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Disebutkan data BPS, hasil sensus setiap sepuluh tahun sekali, pada tahun 1973 rasio gini sebesar 0,55, tahun 1983 sebesar 0,5, dan tahun 1993 sebesar 0,64. Sementara pada tahun 2013, tepatnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa, rasio gini turun menjadi 0,68. Dengan asumsi tersebut, rasio gini yang disampaikan Amien Rais, Prabowo Subianto, Siti Nurbaya dan Megawati Institute, sebenarnya hanya berbeda sedikit.