Adian Napitupulu: Soeharto Bapak Tenaga Kerja Asing

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu mempertanyakan tudingan Fadli Zon terkait Perpres 20 tahun 2018 yang diterbitkan Presiden Jokowi. Disebutkan, Jokowi penyebab masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia.

Menurut Sekjen Pena 98 ini, masuknya TKA yang ada hari ini bukanlah keputusan Jokowi melainkan keputusan yang diambil oleh mertua Prabowo yaitu Soeharto yang embrionya sudah didesain sejak tahun 1989 saat Soeharto menyetujui usul Bob Hawke untuk bergabung di APEC.

Adian menjelaskan pertemuan pertama APEC tahun 1993 diprakarsai oleh Presiden Amerika saat itu yaitu Bill Clinton dan PM Australia Paul Keating di pulau Blake.

Setahun kemudian Pertemuan APEC tahun 1994 di Bogor menghasilkan Bogor Goals isi nya adalah mendorong investasi terbuka Asia Pacifik yang ditargetkan di mulai 16 tahun kemudian yaitu tahun 2010.

“Lalu ingat pada tahun 1995 di bentuklah AFTA (Asean Free Trade Area) dan atas keputusan Soeharto Indonesia ikut bergabung di dalamnya. AFTA ini kelak di kemudian hari menjadi cikal bakal MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dengan limitasi waktu pasar bebas di mulai dari tahun 2015,” tegasnya.

Pematangan AFTA terus berlanjut hingga KTT ASEAN (Tidak resmi) pada bulan Desember 1997 dilanjutkan KTT ASEAN di Hanoi Vietnam pada bulan Desember 1998 yang menghasilkan Statement Of Bold Measures yang isinya meneguhkan komitmen pelaksanaan AFTA yang di percepat satu tahun dari 2003 menjadi 2002.

Diungkapkan Adian, sebagai upaya lanjutan di KTT tahun 2001 di Brunei di bentuk lagi CAFTA (China Asean Free Trade Area) yaitu perjanjian perdagangan bebas antara negara negara ASEAN dan Negara China selama 10 tahun. Pengesahan CAFTA selanjutnya di lakukan pada tahun 2008.

Kata Adian, berangkat dari sejarah panjang lahirnya Pasar Bebas Barang, Jasa dan Tenaga Kerja di Indonesia yang dimulai dari tahun 1989 tersebut di atas, maka sepertinya pantas jika Soeharto diangkat menjadi Bapak Tenaga Kerja Asing.

Di sisi lain niat Fadli Zon untuk mempansuskan Perpres 20 tahun 2018, dianggap Adian tidak tepat. Jika mau dipansuskan maka baiknya yang dipansuskan adalah keputusan awal Indonesia bergabung di APEC dan serangkaian hasil keputusan Internasional lainnya yang terkait dengan pasar bebas barang, jasa serta tenaga kerja yang semua itu di putuskan sebelum Jokowi menjadi Presiden.

”Masalah pertama adalah apakah Fadli Zon punya keberanian untuk mempansus angket kan Soeharto yang notabene mertua Prabowo. Kedua apakah bisa DPR mempansus angketkan orang yang sudah meninggal dunia dan tidak lagi bisa di panggil DPR untuk di mintai keterangan dan penjelasannya? ” tandasnya.

Masalah ketiga, kenapa Fadli Zon yang diangkat Soeharto menjadi anggota MPR dan dilantik pada tanggal 19 Agustus 1997 tidak menolak pelaksanaan dan keputusan-keputusan Soeharto yang terkait dengan pasar bebas termasuk menolak hasil KTT ASEAN di Hanoi tahun 1998, padahal MPR saat itu kedudukannya adalah Lembaga Tertinggi Negara yang berada di atas Presiden.thj

Up Next

Related Posts

Discussion about this post