Beranda featured UU Terorisme Disahkan

UU Terorisme Disahkan

25
UU Antiterorisme disahkan DPR.

SIAGAINDONESIA.COM Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) akhirnya disahkan menjadi undang-undang dalam dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Revisi UU Terorisme itu sendiri diberi judul, Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Pengesahan berjalan mulus tanpa ada interupsi dari anggota dewan. Klausul yang memberikan kewenangan bagi Polri  untuk melakukan penangkapan terhadap terduga teroris merupakan intisari dari revisi UU  No 15/2003 tentang Terorisme.

Pembahasan revisi UU Terorisme yang diajukan pemerintah ke DPR memang cukup lama dibahas di DPR. Diajukan sekitar Januari 2016, baru disepakati oleh DPR dan pemerintan untuk disahkan menjadi undang-undang pada  25 mei 2018. Ini berarti masa pembahasa di DPR mencapai sekitar 28 bulan.

Dalam pengesahan UU Antiteroris tersebut, Pemerintah dan DPR sepakat menambahkan frasa motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Adapun definisi tersebut berbunyi, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Dalam laporannya, Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi’i mengungkapkan, ada beberapa ketentuan ancaman pidana yang baru diatur dalam RUU Antiterorisme.

Perbuatan yang bisa digolongkan pidana terorisme menurut UU yang baru ini antara lain:

  • Merekrut orang untuk jadi anggota korporasi atau organisasi terorisme
  • Sengaja mengikuti pelatihan militer atau paramiliter di dalam dan luar negeri, dengan maksud merencanakan, atau mempersiapkan, atau melakukan serangan teror
  • Menampung atau mengirim orang terkait serangan teror
  • Mengumpulkan atau menyebarluaskan dokumen untuk digunakan dalam pelatihan teror
  • Memiliki hubungan dengan kelompok yang dengan sengaja menghasut untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

UU terorisme ini juga berbicara tentang pemilikan senjata kimia, biologi, radiologi, biomolekuer, atau momponen-komponennya.

Disebutkan pula, setiap perbuatan terorisme yang melibatkan anak, diancam mendapat hukuman tambahan sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan.

Selain itu, ada beberapa penambahan beberapa bab, misalnya, terkait pencegahan dan penguatan lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Salah satunya beleid ada yang mengatur tentang penyadapan. Penyidik kepolisian kini bisa melakukan penyadapan kepada terduga teroris tanpa izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

Pasal 31A UU Antiterorisme mengatur, dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme.

Setelah penyadapan dilakukan, dalam waktu paling lama tiga hari baru lah penyidik wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Pasal 31A ini merupakan pasal baru yang disisipkan antara pasal 31 dan pasal 32.

Tak hanya itu, dalam UU yang baru, penyidik juga punya waktu lebih lama untuk melakukan penyadapan.

Pasal 31 ayat (3), izin penyadapan dari ketua pengadilan negeri dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

Sementara di UU yang lama, izin penyadapan paling lama berlaku 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Di pasal 31 ayat (4) juga ditegaskan, hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme.