Anies Segel Pulau Reklamasi, Era Penerabasan Aturan Berakhir

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Sebanyak 300 personel Satpol PP mendatangi Pulau Reklamasi kawasan Teluk Jakarta pada Kamis (7/6/2018). Dua Pulau Reklamasi era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama disegel. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang memimpin penyegelan. Ada sekitar 932 bangunan yang berdiri di atas Pulau D. Terdiri 313 ruko dan tempat tinggal, 212 rumah kantor, dan 409 rumah. Semuanya disegel karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Terlihat spanduk penyegelan dibentangkan, berbunyi, “Pemerintah Provinisi DKI Jakarta, Peringatan, Lokasi Ini Ditutup untuk Memastikan Kepatuhan Terhadap Sanksi Penertiban yang Pernah Diberikan.”

Ada pula spanduk yang dipasang di bangunan berbunyi, “Bangunan Ini Disegel Melanggar: 1. Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2014; 2. Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2010; 3. Peraturan Gubernur Nomor: 128 Tahun 2012.” Ada sejumlah bangunan yang disegel di pulau buatan ini.

Pulau Reklamasi Teluk Jakarta yang bernama Pulau D ini sebenarnya hanya satu dari dua pulau yang “dikunjungi” Anies hari itu. Satu pulau lagi yang juga disegel adalah Pulau C. Gubernur Jakarta menghentikan atau menutup segala aktivitas di Pulau C dan D, sekaligus menyegel bangunan di Pulau D.

“Kita ingin menegaskan kepada semua bahwa di DKI Jakarta akan menegakkan aturan kepada semua, bukan hanya mereka yang kecil dan lemah, tetapi juga kepada mereka yang besar dan kuat. Kita ingin semua mengikuti aturan yang ada,” kata Anies.

Ke depan, Anies ingin agar dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi dibahas dan dituntaskan. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta juga mengamanatkan pembentukan Badan Pengendali. Dia juga akan membentuk Badan itu.

Kantor Pertanahan Jakarta Utara menerbitkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Pulau D, pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, atas nama PT Kapuk Naga Indah pada 24 Agustus 2017.

Sertifikat HGB Pulau D diterbitkan menyusul terbitnya sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) pulau hasil reklamasi tersebut atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 19 Juni 2017.

Penerbitan sertifikat HGB Pulau D juga didasarkan pada perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan PT Kapuk Naga Indah yang menyebut pengembang akan mengantongi sertifikat HGB.

Permasalahan Pulau Reklamasi Teluk Jakarta sudah terjadi sejak ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) tahun 1995 oleh Presiden Soeharto. Sejak saat itu pula “pertempuran” aturan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Lingkungan Hidup terjadi. Hanya saja, baru pada tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup benar-benar mengeluarkan SK mengenai Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara.

Meski begitu, SK tersebut tidak juga menghentikan Pemprov DKI Jakarta. Tahun 2007, Pengembang Reklamasi menggugat SK Menteri Lingkungan Hidup ke PTUN, pembangunan 17 pulau dengan total luas 5.113 hektare ini lalu semakin jadi masalah pelik sejak 2003. Mahkamah Agung sempat menyatakan reklamasi elegal, lalu Gubernur Fauzi Bowo pada 2012 mengeluarkan izin prinsip yang berlanjut dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang keluarkan izin pelaksanaan.

Pulau Reklamasi D merupakan tempat Proyek Golf Island Pantai Indah Kapuk. Wilayah tersebut merupakan proyek dari PT. Kapuk Niaga Indah, meskipun hak kepemilikian tetap ada di tangan Pemprov DKI Jakarta. Ternyata sudah sejak lama, bangunan di atas pulau tersebut tidak memiliki IMB yang kemudian disegel oleh Anies.

Didukung sejumlah Parpol

Aksi Anies menyegel Pulau D mendapat dukungan dari Fraksi PDIP DPRD Jakarta. Jika dilanggar, langkah penyegelan sudah tepat dilakukan.

“Kalau memang belum berizin langkah yang dilakukan Pak Anies sudah tepat. Kalau belum berizin penegasan aturan disesuaikan dengan perizinan yang dimiliki. Saya mengapresiasi itu,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, Kamis (7/6/2018).

Parpol-parpol pengusung dan pendukung Anies semasa Pilgub DKI seperti Gerindra, PKS, dan PAN juga mendukung penyegelan Pulau D. PAN menyebut Anies sudah melunasi janji kampanye.

“Pak Anies ingin membuktikan janji politiknya bahwa pembangunan di tanah reklamasi itu problem,” kata Waketum PAN Ahmad Hanafi Rais di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dukungan Anies yang menyegel Pulau D juga disuarakan PKB dan PD. Khusus untuk PD, partai besutan SBY ini mempersilakan masyarakat yang dirugikan menggugat ke pengadilan.

“Pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa membawanya ke pengadilan. Itu hak tiap orang,” terang Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum PD Ferdinand Hutahaean di kantor DPP Demokrat, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat.

“Yang jelas, Partai Demokrat mendukung upaya-upaya yang baiklah, bahwa katanya dibangun reklamasi itu dibangun katanya perizinannya belum lengkap semualah,” imbuhnya.

Menurutnya, Anies sedang menjalankan kewenangan menertibkan bangunan yang tak berizin. PD juga menjelaskan masyarakat yang dirugikan tetap memiliki hak menggugat ke pengadilan.

“Kita menghormati Pak Anies sebagai gubernur yang menggunakan wewenangnya ya karena beliau yang paling tahu. Tapi apakah ini salah kebijakannya kan bisa diuji ke pengadilan kalau ternyata salah. Pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa membawanya ke pengadilan. Itu hak tiap orang,” terangnya.

Tidak semua parpol mendukung Anies. NasDem dan Hanura memberikan kritiknya. NasDem menyebut, penyegelan bukan satu-satunya solusi yang dilakukan.

“Apakah segel menyelesaikan masalah? Yang saya bilang itu adalah menyelesaikan masalah. Kalau segel-segel aja jangan dong,” kata Sekjen NasDem Johnny G Plate.

Sementara Politikus Partai Hanura, Inas Nasrullah menyebut Anies hanya pencitraan. Hanura menuding ada lobi-lobi yang dilakukan Anies. Tidak terima dibilang pencitraan, Partai Gerindra pun membela Gubernur. Menurut mereka, penyegelan tersebut merupakan tindak penegakan hukum yang nyata. Dan hal ini merupakan upaya menjawab janji kampanye yang pernah disampaikan pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta pada masa lalu. Lagian, memang ada beberapa peraturan yang dilanggar di sini. Dari perencanaan tata ruang sampai persoalan IMB.

Gerindra, melalui Anggota Badan Komunikasi DPP-nya, Andre Rosiade, bahkan balik menuding Gubernur sebelumnya, yang diusung oleh Partai Hanura, yakni Ahok dan Djarot Saiuful Hidayat, tidak melakukan tindakan nyata ketika pelanggaran-pelanggaran seperti ini terjadi.

“Jika kita lihat jejak kasus yang menimpa Pulau Reklamasi Jakarta sejak 2014. Sebenarnya Pulau D ini sudah tiga kali disegel. Yang pertama pada tahun 2014, saat itu, Wakil Gubernur Ahok masih menjabat dan statusnya belum diangkat karena Joko Widodo, Gubenur DKI terpilih masih dalam proses Pemilihan Presiden (Pilpres) dan belum ditetapkan sebagai Presiden,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris, mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyegel Pulau C dan Pulau D. Sebab, aktivitas pembangunan di atas pulau palsu tersebut tak mengantongi izin.

Senator asal Ibu Kota itu pun menyebut, langkah tersebut sebagai akhir era pembiaran terhadap penerabasan aturan. Sehingga, mengembalikan wibawa negara. “Yang selama ini begitu gamang melihat berbagai pelanggaran proyek reklamasi,” tegasnya, Jumat (8/6/2018).

Apalagi, lanjut Fahira, mayoritas warga Jakarta sudah jengah melihat berbagai pelanggaran reklamasi. Pasalnya, berbagai pelanggaran dipertontonkan begitu vulgar dan terang-terangan.

“Setiap jumpa warga, saya selalu ditanya soal reklamasi ini. Warga semakin resah, melihat ada kesan pembiaran atas berbagai pelanggaran aturan dan hukum. Terlebih, akses ke pulau-pulau palsu’ ini begitu dibatasi, bahkan ada pembatasan peliputan oleh media massa. Ini kan sudah melecehkan wibawa negara,” paparnya.

Karenanya, bagi dia, masalah reklamasi bukan lagi isu elitis. Bukan pula menunaikan janji kampanye Anies-Sandiaga Uno pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

“Tetapi, adalah cara bagaimana pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat, tegas menujukkan di mana sebenarnya dia berdiri,” tutup Fahira.

Up Next

Related Posts

Discussion about this post