Beranda featured Anies Segel Pulau Reklamasi, Era Penerabasan Aturan Berakhir

Anies Segel Pulau Reklamasi, Era Penerabasan Aturan Berakhir

44
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau penyegelan di Pulau D reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta, Kamis (7/6).

SIAGAINDONESIA.COM Sebanyak 300 personel Satpol PP mendatangi Pulau Reklamasi kawasan Teluk Jakarta pada Kamis (7/6/2018). Dua Pulau Reklamasi era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama disegel. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang memimpin penyegelan. Ada sekitar 932 bangunan yang berdiri di atas Pulau D. Terdiri 313 ruko dan tempat tinggal, 212 rumah kantor, dan 409 rumah. Semuanya disegel karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Terlihat spanduk penyegelan dibentangkan, berbunyi, “Pemerintah Provinisi DKI Jakarta, Peringatan, Lokasi Ini Ditutup untuk Memastikan Kepatuhan Terhadap Sanksi Penertiban yang Pernah Diberikan.”

Ada pula spanduk yang dipasang di bangunan berbunyi, “Bangunan Ini Disegel Melanggar: 1. Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2014; 2. Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2010; 3. Peraturan Gubernur Nomor: 128 Tahun 2012.” Ada sejumlah bangunan yang disegel di pulau buatan ini.

Pulau Reklamasi Teluk Jakarta yang bernama Pulau D ini sebenarnya hanya satu dari dua pulau yang “dikunjungi” Anies hari itu. Satu pulau lagi yang juga disegel adalah Pulau C. Gubernur Jakarta menghentikan atau menutup segala aktivitas di Pulau C dan D, sekaligus menyegel bangunan di Pulau D.

“Kita ingin menegaskan kepada semua bahwa di DKI Jakarta akan menegakkan aturan kepada semua, bukan hanya mereka yang kecil dan lemah, tetapi juga kepada mereka yang besar dan kuat. Kita ingin semua mengikuti aturan yang ada,” kata Anies.

Ke depan, Anies ingin agar dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi dibahas dan dituntaskan. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta juga mengamanatkan pembentukan Badan Pengendali. Dia juga akan membentuk Badan itu.

Kantor Pertanahan Jakarta Utara menerbitkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Pulau D, pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, atas nama PT Kapuk Naga Indah pada 24 Agustus 2017.

Sertifikat HGB Pulau D diterbitkan menyusul terbitnya sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) pulau hasil reklamasi tersebut atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 19 Juni 2017.

Penerbitan sertifikat HGB Pulau D juga didasarkan pada perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan PT Kapuk Naga Indah yang menyebut pengembang akan mengantongi sertifikat HGB.

Permasalahan Pulau Reklamasi Teluk Jakarta sudah terjadi sejak ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) tahun 1995 oleh Presiden Soeharto. Sejak saat itu pula “pertempuran” aturan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Lingkungan Hidup terjadi. Hanya saja, baru pada tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup benar-benar mengeluarkan SK mengenai Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara.

Meski begitu, SK tersebut tidak juga menghentikan Pemprov DKI Jakarta. Tahun 2007, Pengembang Reklamasi menggugat SK Menteri Lingkungan Hidup ke PTUN, pembangunan 17 pulau dengan total luas 5.113 hektare ini lalu semakin jadi masalah pelik sejak 2003. Mahkamah Agung sempat menyatakan reklamasi elegal, lalu Gubernur Fauzi Bowo pada 2012 mengeluarkan izin prinsip yang berlanjut dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang keluarkan izin pelaksanaan.

Pulau Reklamasi D merupakan tempat Proyek Golf Island Pantai Indah Kapuk. Wilayah tersebut merupakan proyek dari PT. Kapuk Niaga Indah, meskipun hak kepemilikian tetap ada di tangan Pemprov DKI Jakarta. Ternyata sudah sejak lama, bangunan di atas pulau tersebut tidak memiliki IMB yang kemudian disegel oleh Anies.

Didukung sejumlah Parpol

Aksi Anies menyegel Pulau D mendapat dukungan dari Fraksi PDIP DPRD Jakarta. Jika dilanggar, langkah penyegelan sudah tepat dilakukan.