Blunder, PDIP Jangan Lagi Capreskan Jokowi

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal polemik pelantikan Komjen Mochamad Iriawan menjadi penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar). Jokowi mengatakan, penunjukan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat bukan usulannya.

Hal tersebut tentu berbeda dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebut penunjukan Komjen Iriawan telah sesuai Undang-undang dan merupakan usulan Jokowi.

Bahkan Tjahjo menyatakan bahwa Iriawan merupakan pilihan Jokowi sendiri, setelah usulan Kemendagri selain Iriawan ditolak oleh Jokowi.

Dugaan yang merebak selama ini, terkait ada desain yang dimainkan oleh Tjahjo Kumolo setelah penolakan Iriawan untuk menjabat sebagai gubernur dan kemudian pemutasian Iriawan menjadi Sekretaris Utama di Lemhannas menjadi benar adanya.

Tjahjo Kumolo telah memanfaatkan jabatannya sebagai menteri untuk memuluskan jalan politiknya. Mengingat bahwa Tjahjo Kumolo merupakan bagian daripada PDIP yang mengusung pasangan calon di Jawa Barat, untuk berkontestasi dalam pilkada, pada Minggu mendatang.

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Slaska), Adri Zulpianto mengatakan untuk menjaga netralitas dan demokrasi yang terus berjalan dalam pilkada serentak 2018, Jokowi didesak mencopot jabatan menteri yang melekat pada Tjahjo Kumolo. Dan membatalkan pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Bantahan Jokowi terkait penunjukan dan pelantikan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar menegaskan Tjahjo Kumolo melanggar UU dan mengamini atas terlaksananya maladministrasi.

Maka dari itu, melihat pelanggaran dan mal administrasi tersebut, sudah sepatutnya Jokowi mencopot Tjahjo Kumolo dari kursi menteri.

Pencopotan dan pemecatan Tjahjo Kumolo dari posisi menteri akan menjadi bukti bahwa Jokowi sebagai presiden menjalankan prinsip pemerintahannya yang tegas tanpa kompromi.

Sementara itu Sekjen Pro Demokrasi (Prodem), Satyo mendesak sebaliknya. Menurutnya para penguasa (baik Jokowi maupun Tjahjo Kumolo) telah membuat aturan seenaknya sendiri.

Karena itu pihaknya mendesak agar PDIP tidak mencapreskan lagi Jokowi. Adanya polemik perbedaan pernyataaan antara Jokowi dengan Mendagri Tjahjo Kumolo secara tidak langsung telah merugikan PDIP. “Sebagai partai pengusung secara politik PDIP sangat dirugikan,” beber Satyo Sabtu (23/6/2018).

Tak hanya itu, Satyo juga menjabarkan, bahwa bukan kali ini saja Jokowi melakukan blunder terhadap PDIP. Jokowi sebelumnya telah gagal membina hubungan dengan partai pengusung utamanya tersebut.

Oleh sebab itu, Satyo menyarakan, agar  PDIP tidak mengusung kembali Jokowi pada Pilpres 2019.  PDIP masih memiliki waktu yang panjang sebelum pendaftaran capres di Pilpres 2019.

“Mengingat pendaftaran para calon masih sekira dua bulan lagi, masih sangat mungkin PDIP bisa saja mengusung capres lain,” ujar Satyo.

“Walaupun kita semua paham partai politik di Indonesia tidak ideologis. Dinamika sangat dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek,” tandas Satyo.

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post