Andai Pemenang Pilkada Jujur Dukung Jokowi Sejak Awal

Ridwan Kamil dan Khofifah Sengaja Incar Suara Pemilih #2019GantiPresiden

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 rupanya tidak berlaku bagi Parpol pendukung. Buktinya PDI Perjuangan selaku partai penguasa kalah telak. Pun sebaliknya, gerakan hastag #2019GantiPresiden yang dimotori Gerindra dan PKS itu tidak berlaku, buktinya kemenangan Pilkada kedua Parpol sangat rendah.

Artinya, faktor ketokohan Joko Widodo (Jokowi) sebagai orang nomor 1 sekaligus mesin penggerak masih kuat. Memang Jokowi tidak pernah dilibatkan dalam membuat keputusan partai, karena hanya dianggap ‘petugas partai’. Namun dibanding ketokohan Megawati Soekarnoputri (yang mulai pudar) dan Prabowo Subianto, Jokowi masih unggul.

Seperti pada Pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur. Jagoan PDIP dan Gerindra keok melawan Parpol pendukung Jokowi. Di Jawa Barat, pasangan calon nomor urut satu, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul memimpin suara berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh SMRC dan LSI. Kandidat yang diusung oleh Hanura, PPP, PKB, dan Partai Nasdem ini unggul 32,26 persen (SMRC) dan 33 persen (LSI) dari tiga pasangan lain, yaitu TB Hasanuddin-Anton Charliyan diusung PDIP, Sudrajat-Ahmad Syaikhu diusung PAN, Gerindra, dan PKS, dan pasangan petahana Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi diusung Demokrat dan Golkar.

Pun di Jawa Timur, pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Sukarno yang diusung PDIP, PKB, Gerindra, dan PKS harus mengakui keunggulan pesaingnya pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak diusung Demokrat, Golkar, Nasdem, PPP, PAN, dan Hanura. Dari 92.75 persen suara yang telah masuk, Khofifah memperoleh 52,31 persen, sedangkan Gus Ipul-Puti 47,69 persen.

Wajar jika pemenang versi quick count (QC) seperti Ridwan Kamil (RK) dan Khofifah Indar Parawansa (KIP) langsung menyatakan dukungan ke Jokowi untuk 2019. Sebab mereka diusung Parpol pendukung Jokowi seperti Hanura, PPP, PKB, Golkar, dan Nasdem. Dalam koalisi itu, hanya Partai Demokrat yang bukan pendukung Jokowi.

RK maupun KIP walau tidak didukung PDIP, namun secara pribadi kita tahu Jokowi mendukung keduanya. Kita tahu KIP notabene anggota kabinet Jokowi dan jubir saat Pilpres 2014.

Masalahnya dukung mendukung 2019 ini kemudian menjadi bola liar. Belum dinyatakan menang versi KPU alias hanya berbekal versi QC, RK dan KIP sudah kepedean menyatakan dukungan ke Jokowi. Sementara para pemilih (RK dan KIP) mencoblos bukan faktor Parpol maupun Jokowi, melainkan murni visi dan misi yang disampaikan para calon sewaktu kampanye.

Dukungan secara “mendadak” ke Jokowi seperti menghempaskan harapan pemilih. Bagi pemilih pro Jokowi tentu tidak menjadi masalah dan semakin bangga ‘junjungannya’ didukung pemenang QC, namun bagi pemilih pro hastag #2019gantipresiden, itu menjadi masalah. Sebab mereka memilih calon kepala daerah baru karena menginginkan adanya perubahan.

Cabut mandat pemenang

Sikap Cagub unggul dihitung cepat yang langsung menyatakan dukungan 2019 untuk Jokowi dinilai, tidak tepat. Apalagi, saat ini masyarakat sedang ber-euforia dengan kemenangan pilihan mereka dan berharap para Cagub terpilih dapat fokus menyatukan masyarakat untuk pembangunan di daerah. Apalagi suara para Cagub yang unggul tidak mewakili suara rakyat di provinsi tersebut. Sebaliknya tugas mereka saat menjabat harus mewakili seluruh rakyat di provinsi.

Karena itu, Pemuda dan Masyarakat Cirebon dan sekitarnya mengancam akan berunjuk rasa pada Sabtu 30 Juni 2018, pukul 13.00 WIB yang berlokasi di Sekretariat Timses Pemenangan Rindu dan Gedung KPUD Jabar, jika RK tidak meralat pernyataannya yang mendukung Jokowi.

Beredar di grup WhatsApp, Aan Sukarda, koordinator aksi unjuk rasa menyampaikan kekecewaannya terhadap RK yang akan mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang. Bahkan mereka mengancam akan mencabut mandat RK sebelum dilantik kalau tidak mencabut pernyataannya, dan mengancam menggelar aksi unjuk rasa terkait hal tersebut.

“Kami masyarakat pemilih pasangan Rindu (no.1) sangat kecewa dengan pernyataan pak Ridwan Kamil dalam wawancara di media TV bahwa suara kami mau dijual ke Pilpres 2019 untuk bapak Jokowi Widodo,” kata Aan.

Masyarakat merasa suara mereka yang diberikan kepada RK telah “dijual” untuk Pilpres 2019, pasalnya hal itu tidak disebutkan dalam janji kampanye RK. “Kami memilih pasangan Rindu dipilgub Jawa Barat tidak untuk diperdagangkan. Karena dijanji kampanye tidak ada butir dukung mendukung untuk pilpres 2019,” tegas Aan.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai kekecewaan masyarakat terhadap RK dan KIP yang telah memilihnya sangat wajar. Sebab dukungan RK dan KIP kepada Jokowi terlalu dini untuk disampaikan. Sehingga dapat menggerus kepercayaan masyarakat. “Sebagai politisi, menurut saya tidak tepat. Harusnya konsentrasinya adalah menyatukan dulu masyarakat yang ada di situ untuk pembangunan di daerahnya. Karena kan akan berbeda dengan kebutuhan (Pilkada) untuk Pilpres,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menang versi hitung cepat dan langsung menyatakan dukungan ke Jokowi untuk 2019.

Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menang versi hitung cepat dan langsung menyatakan dukungan ke Jokowi untuk 2019.

Terkait dengan dukungan RK dan KIP kepada Jokowi, sejauh ini memang sudah diatur oleh Parpol koalisi pengusung Jokowi yang mengusung pasangan calon di Pilkada serentak. Bagi Paslon yang diusung disyaratkan mendukung dan memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang. Seperti diketahui beberapa Parpol koalisi Jokowi memperoleh suara tertinggi berdasarkan hitung cepat lembaga survei dalam Pilkada serentak 27 Juni seperti Nasdem, Golkar, Hanura, PKB, dan PPP.

Hal itu seperti diungkapkan Sekjen PPP, Arsul Sani. “Partai-partai koalisi pemerintah yang ada di sana, Golkar, PPP, NasDem, ketika memberikan SK pengusungan itu memang kita sampaikan kepada Bu Khofifah bahwa syaratnya kami mengusung ini untuk Pilpres itu harus mendukung Pak Jokowi. Meskipun ini kan tidak pernah kita sampaikan ke media, tapi sudah kita sampaikan dan menjadi kesepahaman bersama,” sebut Arsul Sani di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).

Kesepakatan yang sama juga berlaku di Jawa Barat dan semua daerah. Sebagai pemenang QC, RK juga disyaratkan untuk mendukung Jokowi. Syarat ini merupakan kesepakatan antara RK dengan Partai NasDem yang pertama kali menyatakan dukungan.

“Ada (kesepakatan yang sama di Jabar). Hanya selama ini yang memediakan soal syarat ini kan NasDem. Kalau NasDem memang selalu terbuka mengatakan kami dukung Ridwan Kamil dengan syarat 2019 dukung Jokowi. Saya tidak tahu kalau PKB ya. Kalau PPP, Golkar, saya kira Hanura juga itu memang selalu mensyaratkan itu,” papar Anggota Komisi III DPR ini.

Para petinggi Parpol koalisi lainnya juga menyatakan hal yang sama. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh malah secara terang-terangan meminta RK memberi dukungan penuh terhadap Jokowi setelah dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat 2018.

“Bekerjalah secara efektif dan efisien untuk membangun Jawa Barat dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” ujar Paloh saat ditemui di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (27/6/2018).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut kemenangan di Pilkada akan menjadi bentuk perjuangan Pilpres. Golkar pun menyatakan akan terus mendukung Jokowi di Pilpres 2019. “Partai-partai koalisi akan konsolidasi yang sudah mendukung pak Presiden (Jokowi). Nah ini yang akan dikonsolidasikan lebih kuat lagi,” katanya kepada wartawan di DPP Partai Golkar, Cikini, Rabu (27/6/2018).

Kemenangan Golkar membuat partai berlogo pohon beringin tersebut semakin percaya diri untuk menang di Pilpres tahun depan. Sebab, setidaknya hasil di daerah-daerah saat ini menjadi modal awal pihaknya di 2019. Karena itu menurut Airlangga, mendukung Jokowi sudah keputusan final.

“Tentunya kemenangan di beberapa daerah ini menambah confident dari Golkar dan struktur partai baik di kabupaten dan kecamatan bahwa kemenangan ini menambah semangat memenangkan Pileg dan Pilpres. Ini modal awal dan kita masih ada waktu. Ini bisa dikatakan sebagai test event Golkar menuju kejuaraan di bulan April nanti (Pileg dan Pilpres) tahun depan,” jelasnya.

Dari kubu PDIP sebagai partai tempat bernaung Jokowi tidak mempermasalahkan pemenang Pilkada versi QC menjadi pendukung di Pilpres 2019. Pasalnya antara Pilpres dan Pilkada memang memiliki kepentingan berbeda. Apalagi tidak ada koalisi permanen dalam sistem politik di Indonesia. Itulah sebabnya partai-partai yang berkoalisi dalam Pilkada belum tentu berkoalisi di kancah nasional. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Pareira.

“Di Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil non-partisan tapi memiliki afiliasi dan kedekatan dengan Pak Jokowi. Bu Khofifah juga langsung menyatakan bersedia menjadi juru bicara Presiden, so what?” kata Andreas di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).

Yang menjadi pertanyaan, mengapa dukungan RK dan KIP terhadap Jokowi tidak disampaikan sejak awal kampanye? Apakah mereka takut kalah atau suaranya berkurang?

Ada semacam “ketidakjujuran”

Banyak pihak kecewa dengan sikap RK dan KIP yang menyatakan dukungan pada Jokowi usai Pilkada. Boleh saja Parpol koalisi memberi syarat pada Paslon mendukung Jokowi 2019, tapi setidaknya RK dan KIP bisa menyampaikannya hal itu sejak awal kepada publik. Ini menimbulkan kegaduhan baru, dimana RK dan KIP seolah hendak mengincar suara pemilih #2019GantiPresiden.

Seandainya RK dan KIP mau “jujur” sejak awal, mungkin mereka tidak akan mendulang suara seperti saat ini. Namun RK maupun KIP tampaknya paham betul bagaimana mereguk suara pemilih #2019GantiPresiden. Mereka paham ada banyak kekecewaan terhadap pemerintahan Jokowi sehingga terbentuklah gerakan #2019GantiPresiden. Maka, politik zig-zag pun dimainkan.

Politik zig-zag ini seperti yang biasa dimainkan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Strategi itu berpeluang membingungkan sekaligus menarik lawan politik masuk dalam permainan politik yang sedang dimainkan.

SBY memang dikenal sering mengeluarkan manuver politik. Seperti ketika dia memberikan pernyataan, “Insyaallah nanti ada pemimpin baru yang amanah, cerdas dan memikirkan rakyat banyak”. Kata ‘nanti’ tidak merujuk pada kerangka waktu tertentu, mungkin 2019 atau bisa pula entah kapan. Begitu pula dengan kata ‘pemimpin’ tidak merujuk jabatan tertentu, mungkin presiden atau bisa pula wakil presiden. Kata ‘baru’ tidak merujuk figur pada periode tertentu, mungkin orang yang sama sekali belum pernah memimpin atau bisa juga figur lama dengan mandat kepemimpinan baru.

Begitu pula saat SBY bertemu Jokowi di Istana Mereka beberapa waktu lalu. Tidak ada penjelasan soal maksud dan tujuan SBY bertemu Jokowi. Namun publik mencermati, pertemuan itu tidak hanya membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang sudah disahkan menjadi UU Ormas oleh DPR, tapi merupakan bagian dari misi politik SBY demi popularitas anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). SBY dianggap tengah berupaya melobi Jokowi agar memberikan pekerjaan kepada anaknya di lingkungan pemerintahan. Imbalannya, Jokowi akan mendapat dukungan dari Demokrat.

Dalam politik wajar saja RK dan KIP menempuh segala cara demi meraih kemenangan, apalagi bagi KIP ini adalah pencalonan ketiga kalinya. Namun secara etika, sikap politik semacam itu bisa berdampak pada kepercayaan publik ke depannya. Sebab, ada semacam “ketidakjujuran” sejak awal yang dilakukan RK dan KIP kepada masyarakat. Harapan rakyat, semoga “ketidakjujuran” tersebut tidak berimbas ke jabatan mereka hingga 5 tahun mendatang.nya

 

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post