Beranda featured Andai Pemenang Pilkada Jujur Dukung Jokowi Sejak Awal

Andai Pemenang Pilkada Jujur Dukung Jokowi Sejak Awal

24
Setelah dinyatakan menang versi hitung cepat, calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung menyatakan dukung kepada Joko Widodo di Pilpres 2019.

SIAGAINDONESIA.COM Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 rupanya tidak berlaku bagi Parpol pendukung. Buktinya PDI Perjuangan selaku partai penguasa kalah telak. Pun sebaliknya, gerakan hastag #2019GantiPresiden yang dimotori Gerindra dan PKS itu tidak berlaku, buktinya kemenangan Pilkada kedua Parpol sangat rendah.

Artinya, faktor ketokohan Joko Widodo (Jokowi) sebagai orang nomor 1 sekaligus mesin penggerak masih kuat. Memang Jokowi tidak pernah dilibatkan dalam membuat keputusan partai, karena hanya dianggap ‘petugas partai’. Namun dibanding ketokohan Megawati Soekarnoputri (yang mulai pudar) dan Prabowo Subianto, Jokowi masih unggul.

Seperti pada Pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur. Jagoan PDIP dan Gerindra keok melawan Parpol pendukung Jokowi. Di Jawa Barat, pasangan calon nomor urut satu, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul memimpin suara berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh SMRC dan LSI. Kandidat yang diusung oleh Hanura, PPP, PKB, dan Partai Nasdem ini unggul 32,26 persen (SMRC) dan 33 persen (LSI) dari tiga pasangan lain, yaitu TB Hasanuddin-Anton Charliyan diusung PDIP, Sudrajat-Ahmad Syaikhu diusung PAN, Gerindra, dan PKS, dan pasangan petahana Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi diusung Demokrat dan Golkar.

Pun di Jawa Timur, pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Sukarno yang diusung PDIP, PKB, Gerindra, dan PKS harus mengakui keunggulan pesaingnya pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak diusung Demokrat, Golkar, Nasdem, PPP, PAN, dan Hanura. Dari 92.75 persen suara yang telah masuk, Khofifah memperoleh 52,31 persen, sedangkan Gus Ipul-Puti 47,69 persen.

Wajar jika pemenang versi quick count (QC) seperti Ridwan Kamil (RK) dan Khofifah Indar Parawansa (KIP) langsung menyatakan dukungan ke Jokowi untuk 2019. Sebab mereka diusung Parpol pendukung Jokowi seperti Hanura, PPP, PKB, Golkar, dan Nasdem. Dalam koalisi itu, hanya Partai Demokrat yang bukan pendukung Jokowi.

RK maupun KIP walau tidak didukung PDIP, namun secara pribadi kita tahu Jokowi mendukung keduanya. Kita tahu KIP notabene anggota kabinet Jokowi dan jubir saat Pilpres 2014.

Masalahnya dukung mendukung 2019 ini kemudian menjadi bola liar. Belum dinyatakan menang versi KPU alias hanya berbekal versi QC, RK dan KIP sudah kepedean menyatakan dukungan ke Jokowi. Sementara para pemilih (RK dan KIP) mencoblos bukan faktor Parpol maupun Jokowi, melainkan murni visi dan misi yang disampaikan para calon sewaktu kampanye.

Dukungan secara “mendadak” ke Jokowi seperti menghempaskan harapan pemilih. Bagi pemilih pro Jokowi tentu tidak menjadi masalah dan semakin bangga ‘junjungannya’ didukung pemenang QC, namun bagi pemilih pro hastag #2019gantipresiden, itu menjadi masalah. Sebab mereka memilih calon kepala daerah baru karena menginginkan adanya perubahan.

Cabut mandat pemenang

Sikap Cagub unggul dihitung cepat yang langsung menyatakan dukungan 2019 untuk Jokowi dinilai, tidak tepat. Apalagi, saat ini masyarakat sedang ber-euforia dengan kemenangan pilihan mereka dan berharap para Cagub terpilih dapat fokus menyatukan masyarakat untuk pembangunan di daerah. Apalagi suara para Cagub yang unggul tidak mewakili suara rakyat di provinsi tersebut. Sebaliknya tugas mereka saat menjabat harus mewakili seluruh rakyat di provinsi.

Karena itu, Pemuda dan Masyarakat Cirebon dan sekitarnya mengancam akan berunjuk rasa pada Sabtu 30 Juni 2018, pukul 13.00 WIB yang berlokasi di Sekretariat Timses Pemenangan Rindu dan Gedung KPUD Jabar, jika RK tidak meralat pernyataannya yang mendukung Jokowi.

Beredar di grup WhatsApp, Aan Sukarda, koordinator aksi unjuk rasa menyampaikan kekecewaannya terhadap RK yang akan mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang. Bahkan mereka mengancam akan mencabut mandat RK sebelum dilantik kalau tidak mencabut pernyataannya, dan mengancam menggelar aksi unjuk rasa terkait hal tersebut.