Beranda Headline Undang-Undang Dasar 1945 Mengatur Politik Hukum?

Undang-Undang Dasar 1945 Mengatur Politik Hukum?

532
Soetanto Soepiadhy.

SIAGAINDONESIA.COM Empat belas tahun yang lalu, Ketua Komisi Konstitusi, Sri Soemantri Martosoewignjo, telah menyampaikan Hasil Kajian terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diselesaikan oleh Komisi Konstitusi. Hasil kajian – sebagai tugas sesuai dengan amanat yang diberikan oleh MPR — tersebut diserahkan secara resmi kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tangggal 6 Mei 2004, dalam Rapat Pleno Badan Pekerja MPR.

Pengkajian terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di atas, berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi; dan Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2003 tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi.

Tugas Komisi Konstitusi, yakni melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Menurut Keputusan MPR di atas, dalam melakukan tugas, Komisi Konstitusi harus berpedoman pada Pembukaan UUD 1945. Komisi Konstitusi bekerja dengan tetap berpegang kepada dasar dan arah Pembukaan UUD 1945, tanpa bermaksud mengkeramatkannya, dan menjadi kesepakatan untuk tidak diubah.

Menurut Sri Soemantri, sebagai bagian dari proses penuntasan reformasi konstitusi, Komisi Konstitusi menyadari sepenuhnya, bahwa perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR tidak terlepas dari pelaksanaan amanat The Founding Fathers and Mothers yang menyusun Undang-Undang Dasar. Pada waktu itu, para pendiri negara kita antara lain menyatakan, bahwa apabila suasana telah tenteran akan dibuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna.

Hal di atas dapat dibuktikan, bahwa sejarah pembentukan UUD 1945 memang didesain oleh para pendiri negara (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI) sebagai UUD yang “bersifat sementara”, karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana ketergesa-gesaan. Soekarno selaku Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menegaskan sifat kesementaraan UUD 1945 sebagai berikut:

… bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini, adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998:186).

Sejalan dengan itu, mempelajari materi muatan dalam “Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Perubahan dan Usul Komisi Konstitusi” (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2004: Buku II), tercantum penambahan pasal dalam usulan Komisi Konstitusi, yakni ketentuan Pasal 24D, 24E, 24F, dan 24G. Hal ini menunjukkan, bahwa Undang-Undang Dasar harus dibuat lebih lengkap dan sempurna. Khususnya ketentuan Pasal 24F merupakan pasal tentang Politik Hukum yang menjelaskan, bahwa negara menata dan mengembangkan sistem hukum nasional dengan memelihara dan menghormati keberagaman nilai-nilai hukum dan sumber-sumber hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 24 F Usulan Komisi Konstitusi sebagai Politik Hukum

Politik hukum (rechtspolitiek) menurut Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, adalah: 1) kebijakan dasar; 2) arah hukum, bentuk hukum, isi hukum; dan 3) yang akan dibentuk. (Padmo Wahjono, 1986:160).

Dari definisi “kebijakan dasar” di atas, dapat dijabarkan, bahwa politik hukum selain ditemukan dalam UUD 1945, juga terdapat pula dalam Ketetapan MPR, khususnya Ketetapan MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).