Serampangan Penerapan Peraturan Zonasi Oleh Kemendikbud

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Seakan tak pernah usai persoalan dunia pendidikan setiap kali memasuki tahun ajaran baru.

Persoalan tidak hanya bocornya soal soal ujian dan tehknis pelaksanaan ujian akhir sekolah (UAS), tetapi jelang pendaftaran siswa baru selalu saja ada persoalan di lapangan.

“Baik untuk orang tua, murid, guru ataupun sekolahan,” tegas Kusuma Putra, SH,MH, Ketua Umum Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Negara Republik Indonesia .kusuma-putra

Dengan banyaknya persoalan di lapangan, maka secara tidak langsung akan memicu terjadinya penyimpangan. 

“Baik secara administrasi ataupun keuangan, sehingga menimbulkan terjadinya mal administrasi dan pungli,” imbuhnya.

Dia menambahkan, kebijakan Kementerian Pendidikan yang mengatur zona pembagian wilayah untuk siswa yang akan mendaftar sekolah,  ternyata serampangan dan menuai banyak masalah.

Kebijakan itu seharusnya ditinjau ulang, agar tidak menimbulkan diskriminasi para siswa yang mendaftar di sekolah.  

Banyak siswa tidak dapat sekolah, gara gara dia tidak menetap di zona wilayah sekolah yang di inginkanya.

Anak dengan indek nilai tinggi kalah dengan anak yang memiliki nilai rata rata, karena terkendala peraturan gakin oleh Pemerintah. Dampak dari persoalan tersebut banyak siswa keluarga mampu akhirnya membuat surat keterangan miskin, agar mereka bisa di terima di sekolah pilihanya.

Sudah menjadi kewajiban negara memberi pendidikan yang layak untuk rakyatnya selama ia menjalani proses wajib belajar, karena di atur dalam Undang  Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Tetapi  peraturan di lapangan harus jelas, agar tidak menuai persoalan. Anak dari keluarga tidak mampu tetapi berprestasi  sudah selayaknya memperoleh kemudahan negara di jenjang pendidikan,  begitupun siswa dari keluarga mampu yang berprestasi juga sepantasnya memperoleh kemudahan dari negara, sehinga mereka sama sama bisa masuk di sekolah yang di inginkanya.

‘Tak terkecuali siswa tidak mampu dengan nilai rata rata, mereka juga layak memperoleh pendidikan wajib belajar dari Pemerintah ‘ Tegasnya

Sehingga seluruh siswa terakomodir  bisa mendaftar di sekolah yang mereka inginkan, baik yang berada di zona wilayah maupun yang berada di luar zona wilayah.

Sebelum peraturan zonasi di terapkan, seharusnya Kementrian Pendidikan dan Pemerintah Daerah lebih dulu menata pemerataan sekolah di zona wilayah. Selain itu, terapan pemberian  kuota untuk siswa yang berada di luar zona wilayah juga akan mengakomodir siswa dari luar zonasi, sehingga dia bisa mendaftar di sekolah yang di inginkanya. Meski  kuotanya relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan siswa yang berada di dalam zonasi sekolah.

Dampak ketidaksiapan Pemerintah dalam peraturan zonasi tidak hanya di rasakan oleh siswa dan guru, tetapi  juga akan mempengaruhi seluruh sektor dunia pendidikan.

Baik pada proses belajar mengajar, maupun pembangunan infrastrukturnya. Selain itu psikologis anak juga akan terpengaruh oleh kebijakan zonasi, jika siswa berprestasi tidak dapat memperoleh sekolah karena peraturan zonasi.

Kusuma berharap, persoalan dunia pendidikan jangan dijadikan  komoditi politik, apalagi saat ini jelang Pileg dan Pilpres, pungkasnya.jk

Up Next

Related Posts

Discussion about this post