Gatot Nurmantyo Beberkan Pengacau Presidential Threshold 20 Persen

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Sudah beberapa kali presidential threshold (syarat ambang batas pengajuan calon presiden) 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan dilayangkan sejumlah aktivis politik dan akademisi agar aturan presidential threshold tidak diterapkan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Pasal presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilihan Umum memang membatasi jumlah kandidat yang bisa berlaga di pemilihan presiden 2019. Gugatan ini diharapkan membuka ruang bagi munculnya lebih dari dua calon presiden.

Dalam uji materi tersebut, para pemohon menguji Pasal 222 UU Pemilu dengan pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar yang mengatur syarat pengusulan capres dan cawapres. Namun oleh Hakim MK pemohon uji materi ambang batas pencalonan presiden diminta mengajukan argumen baru. Sebab, pasal 222 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur mengenai presidential threshold sebelumnya juga sudah pernah diuji materi, namun ditolak oleh MK.

Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 berbunyi: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Baca juga: Legal Policy Pasal 222 UU Pemilu: Presidential Threshold 20 Prosen

Banyaknya pemohon menguji pasal 222 UU Pemilu dengan pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah hal yang wajar. Sebab di sana ada produk tumpul yang perlu diuji dan diperbaiki.

Pertanyaannya, siapa yang menjadi dalang dan pengacau lahirnya peraturan presidential threshold, padahal pada Pilpres 2014 aturan presidential threshold 20 persen tidak pernah diumumkan oleh KPU.

Adalah Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang membongkar dalang lahirnya presidential threshold. Hal itu diungkapkan Gatot Nurmantyo saat berbicara dalam diskusi yang diselenggarakan Universitas Indonesia (UI) dan Aliansi Kebangsaan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2018).

“Satu hal ada yang perlu kita cermati baik-baik, bahwa presidential threshold yang 20 persen ini pada tahun 2014 tidak pernah diumumkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum),” tegas Gatot Nurmantyo dalam diskusi bertema “Tiket Alternatif atau Fiktif?”.

Seperti diketahui UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain mengatur tata cara pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.

Gatot mengajak mahasiswa maupun peserta diskusi untuk mengkaji kenapa ketentuan presidential threshold 20 persen itu bisa lahir dan bagaimana proses kelahirannya.

Menurut Gatot Nurmantyo, menjadi hal yang aneh jika KPU tidak pernah mengumumkan hasil Pemilu 2014 sebagai syarat pencalonan presiden tetapi pada Pilpres 2019 kini justru dijadikan dasar pengusulan capres/cawapres.

“Itu yang pertama, terus mengapa di perjalanan muncul undang-undang nomer 17 tahun 2017 tentang presidential threshold 20 persen,” terangnya.

Gatot Nurmantyo mengatakan, ketentuan presidential threshold 20 persen itu lahir karena diwarnai oleh kepentingan penguasa, terutama satu partai politik (parpol) pemenang Pemilu 2014.

Parpol tersebut meraih suara 18,95 persen atau kalau dibulatkan menjadi 19 persen dan keluar sebagai pemenang Pemilu 2014.

“Terus mengapa di perjalanan muncul undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang presidential  threshold yang 20 persen, mengapa? Karena ada pemenang Pileg yang memperoleh 19 persen,” tegas Gatot.

Dengan adanya ketentuan presidential threshold 20 persen maka Parpol tersebut, sebut Gatot, diuntungkan lantaran tinggal menambah satu dukungan dari partai politik (parpol) saja sudah bisa mengusung capres/cawapres sendiri.

Seperti diketahui hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) di posisi pertama dengan 23.681.471 suara atau 18,95 persen (dibulatkan menjadi 19 persen). Apakah yang dimaksud Gatot adalah PDI Perjuangan yang menjadi dalang lahirnya presidential threshold 20 persen?

Hasil rekapitulasi perolehan suara Pileg 2014 ini ditetapkan melalui surat keputusan KPU No 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Anggota DPR, DPD dan DPRD secara umum dalam Pemilu, yang dibacakan Ketua KPU Husni Kamil di Gedung KPU, Jakarta, pada Jumat (9/4/2014) malam menjelang dini hari.

Hasil rekapitulasi KPU tersebut menempatkan Partai Golongan Karya (Golkar) di posisi kedua dengan perolehan 18.432.312 suara atau 14,75 persen. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan perolehan 14.760.371 suara atau 11,81 persen.

  1. PDI Perjuangan 23.681.471 (18,95 persen)
  2. P Golkar 18.432.312 (14,75 persen)
  3. Gerindra 14.760.371 (11,81 persen)
  4. Demokrat 12.728.913 (10,19 persen)
  5. PKB 11.298.957 (9,04 persen)
  6. PAN 9.481.621 (7,59 persen)
  7. PKS 8.480.204 (6,79 persen)
  8. Nasdem 8.402.812 (6,72 persen)
  9. PPP 8.157.488 (6,53 persen)
  10. P Hanura 6.579.098 (5,26 persen)
  11. PBB 1.825.750 (1,46 persen)
  12. PKPI 1.430.894 (0,91 persen)

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post