Beranda featured Mau Wapres 3 Kali, JK Proteksi Gurita Bisnis?

Mau Wapres 3 Kali, JK Proteksi Gurita Bisnis?

116
Wakil Presiden Jusuf Kalla.

SIAGAINDONESIA.COM Ekonom senior DR. Rizal Ramli menyayangkan upaya judicial review terkait masa jabatan Wapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, adanya pembatasan masa jabatan presiden dan Wapres adalah amanat reformasi.

“Ada yang ngotot mau jadi Wapres tiga kali. Tidak peduli, itu khianati amanah reformasi, buka pandora box ‘political decay’,” kata Rizal, Rabu (25/7/2018).

Yang dimaksud Rizal siapa lagi kalau bukan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Diketahui Partai Perindo mengajukan judicial review Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu soal masa jabatan Wapres ke MK.

Pasal tersebut menyatakan capres-cawapres bukanlah orang yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden sebanyak dua kali masa jabatan.

Berikut ini bunyi Pasal 169 huruf n: “Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.”

Menurut Partai Perindo, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945. Perindo meminta aturan yang membatasi masa jabatan presiden dan Wapres maksimal dua periode tersebut hanya berlaku apabila presiden dan Wapres itu menjabat dua periode berturut-turut. JK sendiri mengajukan diri sebagai pihak terkait yang mendukung gugatan.

Partai Perindo pimpinan Hary Tanoesoedibjo mengajukan gugatan ke MK karena merasa dirugikan dengan pasal tersebut. Pasal itu menghalangi Perindo mengajukan JK sebagai cawapres pada Pilpres 2019 untuk kembali mendampingi Joko Widodo (Jokowi).

Karena itu itu Rizal mengaku heran dengan sepak terjang JK. Kenapa ada orang yang masih ngotot jadi Cawapres tiga kali. Padahal kalau ditelisik, pencapaian pemerintah di bidang ekonomi masih sangat mengecewakan.

“Kinerja ekonomi payah karena sibuk akumulasi proyek. Jadi bertanya-tanya: apakah ini hanya sekedar untuk bisa proteksi gurita bisnis, atau “survival” bisnis,” ujarnya.

Sebelum menjabat wakil presiden dua periode, JK adalah seorang pengusaha. Bisnisnya bisa disebut menggurita di Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Sampai tahun awal 1990-an, salah satu bisnis andalannya adalah menjadi agen penjual mobil Toyota.

Kalla Group dibagi dalam enam segmen bisnis, yaitu otomotif, konstruksi, energi, keuangan, properti, dan transportasi. Selain itu, Kalla Group juga membawahi Sekolah Islam Athirah dan Yayasan Kalla.

Di bidang otomotif, Kalla Group memiliki tiga anak usaha, yaitu PT Kars Inti Amanah-Kalla KIA, PT Kars Inti Amanah-Kalla Chrysler, dan PT Hadji Kalla-Kalla Toyota.

Di bidang konstruksi, Kalla Group membawahi empat anak perusahaan, yaitu PT Bumi Karsa, PT Bumi Sarana Beton-Kalla Mix, PT Bumi Sarana Utama, dan PT Bumi Sarana Beton-Kalla Block.

Di bisnis energi, Kalla Group memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Kalla Electrical System dan PT Poso Energy.

Bisnis keuangan Kalla berada di bawah bendera Amanah Finance. Sementara itu, bisnis properti memiliki empat anak perusahaan, yaitu PT Baruga Asrinusa Development, PT Haka Sarana Investama-Wisma Kalla, PT Kalla Inti Karsa, dan PT Trans Kalla.

Di lini bisnis transportasi, Jusuf Kalla memiliki dua perusahaan, yaitu PT Bumi Lintas Tama dan PT Bumi Jasa Utama.

Di bawah bendera Sekolah Islam Athirah, Kalla Group memiliki tiga sekolah, yaitu Sekolah Islam Athirah Kajaolaliddo, Sekolah Islam Athirah Baruga, dan Sekolah Islam Athirah Bone.

Sewaktu menjabat Wapres, bisnis Kalla dan keluarganya berkembang supercepat. Dalam lima tahun kekuasaannya (2004-2009), grup bisnis keluarganya kebanjiran berbagai proyek skala besar. Banyak proyek PLTA dan PLTU seluruh Indonesia diambil grup bisnis JK.