Mau Wapres 3 Kali, JK Proteksi Gurita Bisnis?

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Ekonom senior DR. Rizal Ramli menyayangkan upaya judicial review terkait masa jabatan Wapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, adanya pembatasan masa jabatan presiden dan Wapres adalah amanat reformasi.

“Ada yang ngotot mau jadi Wapres tiga kali. Tidak peduli, itu khianati amanah reformasi, buka pandora box ‘political decay’,” kata Rizal, Rabu (25/7/2018).

Yang dimaksud Rizal siapa lagi kalau bukan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Diketahui Partai Perindo mengajukan judicial review Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu soal masa jabatan Wapres ke MK.

Pasal tersebut menyatakan capres-cawapres bukanlah orang yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden sebanyak dua kali masa jabatan.

Berikut ini bunyi Pasal 169 huruf n: “Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.”

Menurut Partai Perindo, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945. Perindo meminta aturan yang membatasi masa jabatan presiden dan Wapres maksimal dua periode tersebut hanya berlaku apabila presiden dan Wapres itu menjabat dua periode berturut-turut. JK sendiri mengajukan diri sebagai pihak terkait yang mendukung gugatan.

Partai Perindo pimpinan Hary Tanoesoedibjo mengajukan gugatan ke MK karena merasa dirugikan dengan pasal tersebut. Pasal itu menghalangi Perindo mengajukan JK sebagai cawapres pada Pilpres 2019 untuk kembali mendampingi Joko Widodo (Jokowi).

Karena itu itu Rizal mengaku heran dengan sepak terjang JK. Kenapa ada orang yang masih ngotot jadi Cawapres tiga kali. Padahal kalau ditelisik, pencapaian pemerintah di bidang ekonomi masih sangat mengecewakan.

“Kinerja ekonomi payah karena sibuk akumulasi proyek. Jadi bertanya-tanya: apakah ini hanya sekedar untuk bisa proteksi gurita bisnis, atau “survival” bisnis,” ujarnya.

Sebelum menjabat wakil presiden dua periode, JK adalah seorang pengusaha. Bisnisnya bisa disebut menggurita di Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Sampai tahun awal 1990-an, salah satu bisnis andalannya adalah menjadi agen penjual mobil Toyota.

Kalla Group dibagi dalam enam segmen bisnis, yaitu otomotif, konstruksi, energi, keuangan, properti, dan transportasi. Selain itu, Kalla Group juga membawahi Sekolah Islam Athirah dan Yayasan Kalla.

Di bidang otomotif, Kalla Group memiliki tiga anak usaha, yaitu PT Kars Inti Amanah-Kalla KIA, PT Kars Inti Amanah-Kalla Chrysler, dan PT Hadji Kalla-Kalla Toyota.

Di bidang konstruksi, Kalla Group membawahi empat anak perusahaan, yaitu PT Bumi Karsa, PT Bumi Sarana Beton-Kalla Mix, PT Bumi Sarana Utama, dan PT Bumi Sarana Beton-Kalla Block.

Di bisnis energi, Kalla Group memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Kalla Electrical System dan PT Poso Energy.

Bisnis keuangan Kalla berada di bawah bendera Amanah Finance. Sementara itu, bisnis properti memiliki empat anak perusahaan, yaitu PT Baruga Asrinusa Development, PT Haka Sarana Investama-Wisma Kalla, PT Kalla Inti Karsa, dan PT Trans Kalla.

Di lini bisnis transportasi, Jusuf Kalla memiliki dua perusahaan, yaitu PT Bumi Lintas Tama dan PT Bumi Jasa Utama.

Di bawah bendera Sekolah Islam Athirah, Kalla Group memiliki tiga sekolah, yaitu Sekolah Islam Athirah Kajaolaliddo, Sekolah Islam Athirah Baruga, dan Sekolah Islam Athirah Bone.

Sewaktu menjabat Wapres, bisnis Kalla dan keluarganya berkembang supercepat. Dalam lima tahun kekuasaannya (2004-2009), grup bisnis keluarganya kebanjiran berbagai proyek skala besar. Banyak proyek PLTA dan PLTU seluruh Indonesia diambil grup bisnis JK.

Abdulrachim Kresno, aktivis 1978, pernah mengungkapkan beberapa bisnis JK selama berkuasa. Di antaranya Kalla Group, Bukaka Group, Bosowa Group, dan Intim Group. Semuanya mengalami masa-masa panen raya saat JK berkuasa. Melalui akun twitter-nya @abdrachim001, dia bercerita panjang lebar seputar pelbagai proyek yang diguyurkan JK bagi bisnis keluarganya.

Bukaka, misalnya, memperoleh order pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Ussu di Kabupaten Luwu Timur, berkapasitas 620 mega watt (MW), dan PLTA senilai Rp1,44 triliun di Pinrang. Bukaka juga membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, yang berkapasitas total 780 MW.

PLTA Poso, misalnya, mulai dibangun sebelum ada analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang memenuhi syarat. Begitu juga dengan jaringan saluran udara ekstra tiniggi (SUTET)-nya ke Sulawesi Selatan & Sulawesi Tenggara dibangun tanpa AMDAL.

Di Sumatera Utara, kelompok yang dipimpin Achmad Kalla, adik kandung Jusuf Kalla mendapat order pembangunan PLTA di Pintu Pohan, atau PLTA Asahan III berkapasitas 200 MW. Lewat PT PT Bukaka Barelang Energy, Bukaka juga terlibat dalam pembangunan pipa gas alam senilai US$750 juta. Proyek ini akan melintang dari Pagar Dea, Sumatera Selatan, ke Batam,” katanya.

Bukaka juga digerojok seabrek proyek listrik semasa JK jadi Wapres. Di antaranya membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) senilai US$92 juta di Pulau Sembilang, dekat Batam. Lalu ada pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Sarulla, Tarutung, Sumatera Utara, yang akan menghasilkan listrik 300 MW.

Juga ada rencana pembangunan 19 PLTA berkekuatan 10.000 MW. Guna merealisasikan proyek ambisius ini, JK mendorong Bank Pembangungan Daerah (BPD) se Indonesia untuk membiayai dengan mengandalkan dana murah yang dimilikinya.

Pembangunan pipa gas alam oleh PT Bukaka Barelang Energy dari Pagar Dea, Sumatera Selatan ke Batam senilai Rp 7,5 triliun.

Pengadaan Helikopter Bencana pasca tsunami di Aceh dan Nias yang dibeli lewat PT Air Transport Services milik Bukaka Group (tahun 2006) dan sempat tertahan di Bea Cukai karena belum membayar pajak impor sebesar Rp. 2,1miliar.

Dan masih banyak lagi, termasuk proyek pembangunan jalan tol Trans-Jawa yang dimenangkan konsorsium milik PT Bukaka Teknik Utama, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara yang dibiayai lewat surat utang dari pemerintah senilai USD 2,5miliar/tahun selama tiga tahun yang dibangun oleh konsorsium PT Bukaka Teknik Utama, konversi minyak tanah ke gas yang tabungnya dipasok oleh perusahaan anak dan menantu Jusuf Kalla dengan mencuri start hingga penunjukan langsung operator Blok Natuna.

Dalam waktu lima tahun menjabat sebagai Wakil Presiden, perusahaannya makin gemilang. Itu tidak mengherankan mengingat group-group usahanya memperoleh berbagai proyek infrastruktur.

Kelompok-kelompok bisnis seperti Bukaka, Bosowa , dan Intim (Halim Kalla) masuk dalam paket kontraktor pembangunan 19 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kelompok Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulsel, tanpa tender. (sumber: Rakyat Merdeka, 7 Juni 2006).

Kelompok Intim milik Halim Kalla, yang juga salah seorang Komisaris Lion Air, juga membangun PLTU berkapasitas 3 x 300 MW di Cilacap, Jateng. Proyek ini mengandalkan pasokan bahan baku batubara dari konsesi pertambangan batubara seluas 5.000 ha milik kelompok Intim di Kaltim (GlobeAsia, Sept. 2008, hal. 38).

Dengan rekam jejak seperti ini, wajar saja jika kekayaan JK dan keluarganya melonjak dalam masa kekuasaannya. Dari bisnisnya tersebut, JK diketahui memiliki kekayaan mencapai 465.610.495.057 dan USD 1.058.564, demikian menurut laporan kekayaan pada saat ia maju mendampingi Jokowi pada Pilpres 2014 lalu. Menurut daftar orang terkaya di Indonesia versi Majalah Globe Asia yang dirilis pada pertengahan tahun 2016 lalu, JK dan Kalla Group menempati posisi ke-49. Total kekayaan Kalla Group diperkirakan mencapai 750 juta dollar.

Up Next

Related Posts

Discussion about this post