Beranda featured BUMN Ambruk, Pasal 33 Ditinggalkan

BUMN Ambruk, Pasal 33 Ditinggalkan

68
Slogan BUMN Hadir untuk Negeri.

SIAGAINDONESIA.COM Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) raksasa, yakni PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Garuda Indonesia Tbk, sedang dililit utang ratusan triliun. Slogan BUMN “Hadir Untuk Negeri” tampaknya tidak berlaku lagi. Hadir untuk pesanan bisnis, lebih tepatnya begitu. Maklum saja, selama ini BUMN hanya dijadikan sapi perah para pemburu rente.

Diketahui Pertamina pada semester pertama 2016 memiliki utang yang mesti segera dibayar alias liabilitas sebesar USD 26,08 miliar atau setara Rp 337,35 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, hingga 30 Juni 2016, utang tersebut terdiri atas utang jangka pendek USD 8,62 miliar (Rp 111,46 triliun) dan utang jangka panjang USD 17,47 miliar (Rp 225,89 triliun).

Jika dilihat dari rasio antara utang dan aset, maka rasio utang Pertamina terhadap aset mencapai 55,55 persen. Saat ini, Pertamina memiliki total aset senilai USD 46,95 miliar (Rp 607,21 triliun), terdiri atas aset lancar USD 15,81 miliar (Rp 204,50 triliun) dan aset tidak lancar USD 31,14 miliar (Rp 402,71 triliun).

Utang pada periode 30 Juni tersebut naik tipis dibanding periode 31 Desember 2015. Pada periode ini, total utang BUMN migas pelat merah tersebut sebesar USD 26,04 miliar (Rp 336,84 triliun). Terdiri atas utang jangka pendek USD 8,55 miliar (Rp 110,54 triliun) dan utang jangka panjang USD 17,50 miliar (Rp 226,30 triliun).

Sementara, total aset Pertamina pada 31 Desember tahun lalu tercatat USD 45,52 miliar (Rp 588,72 triliun). Rinciannya, aset lancar USD 14,33 miliar (Rp 185,33 triliun) dan aset tidak lancar USD 31,19 miliar (Rp 403,39 triliun).

PLN yang merupakan BUMN energi juga dililit utang yang sangat besar. Hal itu diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pertengahan tahun lalu. Saat itu Sri Mulyani menyurati Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno soal kondisi keuangan PLN. Dalam surat itu, Sri menjelaskan kekhawatiran terhadap besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung oleh pertumbuhan kas bersih operasi.

Kondisi tersebut berpotensi memburuk karena PLN harus investasi untuk program pembangunan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah. Bagaimana kondisi utang PLN saat itu?

Dalam surat tersebut, Sri Mulyani menyebutkan ada potensi gagal bayar utang PLN akibat kondisi keuangan yang terus menurun.

Mengutip laporan keuangan (unaudited) semester I-2017 PT PLN (Persero), total utang (liabilitas) PLN mencapai Rp420,518 triliun atau membengkak dibanding total utang di periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp393,778 triliun.

Sementara berdasarkan laporan keuangan triwulan II-2017 (unaudited), yang dikutip dari situs http://www.pln.co.id, jumlah utang jangka panjang PLN sebesar Rp299,364 triliun. Rinciannya, kewajiban pajak tangguhan-bersih Rp116,912 miliar, utang jangka panjang (setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun penerusan pinjaman) Rp29,995 triliun, utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non bank Rp6,785 triliun.

Kemudian, utang sewa pembiayaan Rp17,309 triliun, utang bank Rp101,231 triliun, utang obligasi dan sukuk ijarah Rp94,675 triliun, utang listrik swasta Rp7,081 triliun. Selanjutnya, utang pihak berelasi Rp2,712 miliar, kewajiban imbalan kerja Rp42,049 triliun, dan utang lain-lain sebesar Rp115,728 miliar.

Tidak ketinggalan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kondisinya juga sangat memprihatinkan, sehingga ada gejolak antara karyawan dan manajemen Garuda.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan 2017, PT Garuda Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar yakni sekitar US$213 juta (ekuivalen Rp3.07 triliun). Padahal pada tahun sebelumnya,  Perseroan mencatatkan net profit sebesar US$9 juta  (ekuivalen Rp129.60 miliar).  Pergerakan nilai saham Garuda Indonesia pun terus mengalami penurunan yang cukup drastis. Tercatat penurunan mulai terjadi sejak kuartal-III 2017 hingga April 2018.