BUMN Ambruk, Pasal 33 Ditinggalkan

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) raksasa, yakni PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Garuda Indonesia Tbk, sedang dililit utang ratusan triliun. Slogan BUMN “Hadir Untuk Negeri” tampaknya tidak berlaku lagi. Hadir untuk pesanan bisnis, lebih tepatnya begitu. Maklum saja, selama ini BUMN hanya dijadikan sapi perah para pemburu rente.

Diketahui Pertamina pada semester pertama 2016 memiliki utang yang mesti segera dibayar alias liabilitas sebesar USD 26,08 miliar atau setara Rp 337,35 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, hingga 30 Juni 2016, utang tersebut terdiri atas utang jangka pendek USD 8,62 miliar (Rp 111,46 triliun) dan utang jangka panjang USD 17,47 miliar (Rp 225,89 triliun).

Jika dilihat dari rasio antara utang dan aset, maka rasio utang Pertamina terhadap aset mencapai 55,55 persen. Saat ini, Pertamina memiliki total aset senilai USD 46,95 miliar (Rp 607,21 triliun), terdiri atas aset lancar USD 15,81 miliar (Rp 204,50 triliun) dan aset tidak lancar USD 31,14 miliar (Rp 402,71 triliun).

Utang pada periode 30 Juni tersebut naik tipis dibanding periode 31 Desember 2015. Pada periode ini, total utang BUMN migas pelat merah tersebut sebesar USD 26,04 miliar (Rp 336,84 triliun). Terdiri atas utang jangka pendek USD 8,55 miliar (Rp 110,54 triliun) dan utang jangka panjang USD 17,50 miliar (Rp 226,30 triliun).

Sementara, total aset Pertamina pada 31 Desember tahun lalu tercatat USD 45,52 miliar (Rp 588,72 triliun). Rinciannya, aset lancar USD 14,33 miliar (Rp 185,33 triliun) dan aset tidak lancar USD 31,19 miliar (Rp 403,39 triliun).

PLN yang merupakan BUMN energi juga dililit utang yang sangat besar. Hal itu diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pertengahan tahun lalu. Saat itu Sri Mulyani menyurati Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno soal kondisi keuangan PLN. Dalam surat itu, Sri menjelaskan kekhawatiran terhadap besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung oleh pertumbuhan kas bersih operasi.

Kondisi tersebut berpotensi memburuk karena PLN harus investasi untuk program pembangunan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah. Bagaimana kondisi utang PLN saat itu?

Dalam surat tersebut, Sri Mulyani menyebutkan ada potensi gagal bayar utang PLN akibat kondisi keuangan yang terus menurun.

Mengutip laporan keuangan (unaudited) semester I-2017 PT PLN (Persero), total utang (liabilitas) PLN mencapai Rp420,518 triliun atau membengkak dibanding total utang di periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp393,778 triliun.

Sementara berdasarkan laporan keuangan triwulan II-2017 (unaudited), yang dikutip dari situs http://www.pln.co.id, jumlah utang jangka panjang PLN sebesar Rp299,364 triliun. Rinciannya, kewajiban pajak tangguhan-bersih Rp116,912 miliar, utang jangka panjang (setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun penerusan pinjaman) Rp29,995 triliun, utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non bank Rp6,785 triliun.

Kemudian, utang sewa pembiayaan Rp17,309 triliun, utang bank Rp101,231 triliun, utang obligasi dan sukuk ijarah Rp94,675 triliun, utang listrik swasta Rp7,081 triliun. Selanjutnya, utang pihak berelasi Rp2,712 miliar, kewajiban imbalan kerja Rp42,049 triliun, dan utang lain-lain sebesar Rp115,728 miliar.

Tidak ketinggalan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kondisinya juga sangat memprihatinkan, sehingga ada gejolak antara karyawan dan manajemen Garuda.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan 2017, PT Garuda Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar yakni sekitar US$213 juta (ekuivalen Rp3.07 triliun). Padahal pada tahun sebelumnya,  Perseroan mencatatkan net profit sebesar US$9 juta  (ekuivalen Rp129.60 miliar).  Pergerakan nilai saham Garuda Indonesia pun terus mengalami penurunan yang cukup drastis. Tercatat penurunan mulai terjadi sejak kuartal-III 2017 hingga April 2018.

Pada kuartal II-2017 saham Garuda Indonesia dijual dengan harga Rp428 per lembar saham. Kemudian pada kuartal IV juga menurun menjadi Rp338 per lembar saham dan Rp292 per lembar saham pada bulan April 2018. Hari ini saham Garuda diperdagangkan pada level Rp232 per lembar saham.

Melihat kondisi BUMN seperti itu, wajar jika Menteri Keuangan era Presiden Soeharto, Fuad Bawazier mengaku khawatir atas nasib BUMN. Dia menyebut perusahaan pelat merah itu sering digunakan sebagai perkumpulan tim sukses pemerintahan Jokowi-JK.

Menurutnya, para pimpinan yang menempati kursi di BUMN saat ini bukanlah orang-orang yang profesional di bidangnya. Sehingga, dia menyayangkan BUMN saat ini justru dijadikan tempat penampungan bagi tim sukses Jokowi.

“Mulai dari pemerintahan Jokowi, yang pimpin BUMN bukan orang-orang yang profesional. Banyak timses yang masuk mungkin karena balas jasa tapi tidak punya nilai tambah,” kata Fuad di kawasan Cikini Menteng Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Lebih lanjut, Fuad menilai pemberian jabatan strategis BUMN kepada sejumlah tim sukses Jokowi justru berdampak buruk pada kinerja BUMN. Sehingga, dia melihat BUMN saat ini tidak bekerja optimal karena diisi oleh kalangan yang tidak ahli di bidangnya.

Bahkan, ia menilai pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak konsisten dalam memilih orang yang tepat untuk memimpin BUMN. Fuad pun berpesan agar perusahaan itu menunjuk kapten yang profesional mampu mengantisipasi berbagai gejolak sehingga sumber daya yang dimiliki bisa survive. “Perusahaan butuh inovator-inovator bukan malah jual aset saja,” kata dia.

Lebih jauh, Fuad mengingatkan agar BUMN tidak dibuat amburadul maka tetap berpegang teguh pada UUD 1945 sehingga rakyat bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

“Tapi ini semakin ditinggalkan, para penguasa tak lagi perhatikan pasal 33. Semuanya diserahkan ke mekanisme pasar gelondongan begitu,” tutup Fuad.

Sementara Uchok Sky Khadafi Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), berharap BUMN bersih dari orang-orang politik kendati harapan itu sulit terwujud. Selama ini BUMN disinyalir menjadi ATM yang pejabatnya diisi dari kalangan politisi, khususnya yang mendukung pemerintah.

Untuk itu dia menyarankan agar pemilihan atau fit and proper test pejabat-pejabat BUMN, tidak lagi dilakukan oleh DPR, tetapi dari kalangan independen yang kompeten. “Jadi, BUMN itu harus bersih dari politisi. Sehingga fit proper test calon direktur BUMN pun proses seleksinya tidak lagi melalui DPR RI, melainkan di BUMN sendiri oleh orang-orang yang kompeten dan independen, agar BUMN sehat dan profesional,” tegas Uchok dalam sebuah diskusi membahas BUMN di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dengan pemilihan yang independen, meski banyak relawan dalam Pilpres 2019, maka para relawan itu tidak akan minta jatah-jatahan untuk duduk sebagai kepala, direktur, komisaris dan lainnya di BUMN. “Selama diseleksi oleh DPR, maka BUMN akan tetap jadi bancakan politik,” kata dia.

Saat ini BUMN tidak bisa bersaing dengan perusahaan swasta dan perusahaan asing. Penyebabnya adanya konflik kepentingan dan masuknya sumber daya manusia tidak berkualitas pada jajaran komisaris dan direksi. Belum lagi adanya rangkap jabatan pejabat publik selain masuknya orang-orang politik pendukung yang menjadi tim sukses calon presiden.

Padahal dalam RUU BUMN Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 38 sudah jelas ada norma melarang rangkap jabatan bagi pejabat struktural maupun fungsional, termasuk bagi anggota parpol. Namun persoalan ini telah berlangsung lama di BUMN sehingga sulit untuk dicegah. Sementara BUMN sendiri tidak punya strategi kompetisi dan strategi untuk kembali bangkit dari kerugian (turn around strategy) yang membuatnya cenderung merugi.

 

 

 

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post