BPJS Kesehatan Cabut Tiga Layanan, Defisit atau Curang?

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Tiga layanan dicabut oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yakni operasi katarak, persalinan bayi yang lahir sehat dan rehabilitasi medik. Pencabutan tiga layanan itu mulai diberlakukan BPJS Kesehatan sejak 25 Juli 2018.

Sementara total peserta BPJS Kesehatan mencapai 199 juta, atau 80% dari total penduduk Indonesia. Sampai dengan 20 Juli 2018, tercatat sebanyak 199.820.183 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta program JKN-KIS. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.322 FKTP yang terdiri atas 9.882 puskesmas, 5.025 dokter oraktik perorangan, 5.518 klinik nonrawat inap, 668 klinik rawat inap, 21 RS kelas D pratama, serta 1.208 dokter gigi. Di tingkat FKTRL, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 2.406 RS dan klinik utama, 1.599 apotek, dan 1.078 optik.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menyebutkan ada tiga peraturan yang mendasari pencabutan ketiga layanan tersebut.

Pertama, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2/2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan.

Kedua, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3/2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat

Ketiga, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Terbitnya peraturan ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Khususnya Pasal 24 Ayat 3 yang menyebutkan, BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.

Kebijakan tiga peraturan itu dilakukan agar peserta program JKN-KIS memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien.  Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri awal tahun 2018 yang membahas tentang sustainibilitas Program JKN-KIS di mana BPJS Kesehatan harus fokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan.

Yang dimaksud dengan efektivitas pembiayaan disini adalah sesuai dengan kutipan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 22 bahwa luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang dapat berubah dan kemampuan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini diperlukan untuk kehati-hatian.

BPJS Kesehatan juga telah berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), antara lain, Kementerian Kesehatan, Asosiasi Profesi dan Fasilitas Kesehatan, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, serta Dewan Pertimbangan Medis (DPM) dan Dewan Pertimbangan Klinis (DPK). Di tingkat daerah, BPJS Kesehatan telah melakukan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan asosiasi setempat.

Namun apabila ditelisik lebih jauh, penyebabnya tiga layanan paling populer di masyarakat adalah defisit keuangan BPJS Kesehatan hingga akhir 2017 yang mencapai Rp9,75 triliun.

Sayangnya Nopi Hidayat enggan berkomentar mengenai kondisi BPJS Kesehatan yang tengah mengalami defisit.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief, mengatakan, peraturan tersebut dikeluarkan untuk efisiensi biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

“Efisiensi yang diharapkan atas penataan penjaminan ketiga tindakan ini hampir sekitar Rp 360 miliar apabila dilaksanakan sejak Juli ini,” ujar Budi di Jakarta, Senin (30/7/2018).

Budi menambahkan, jika peraturan tersebut ditunda implementasinya, BPJS Kesehatan akan gagal dalam upaya efisiensi biaya pengeluarannya.

Dikhawatirkan, hal tersebut akan mempengaruhi performa keuangan BPJS Kesehatan.

“Kalau seandainya kami langsung berinisatif menghentikan, berarti angka itu tidak akan tercapai. Kalau tidak tercapai kemampuan BPJS semakin menurun. Itu yang kita tidak harapkan. Jangan sampai nanti yang jadi korban teman-teman rumah sakit juga,” kata Budi.

Sementara itu Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya ada 49 kecurangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rinciannya terdiri dari pelaku peserta BPJS sebanyak 10 temuan, BPJS Kesehatan 1 temuan, Fasilitas Kesehatan 36 temuan, dan penyedia obat sebanyak 2 temuan.

Koordinator Divisi Kampanye Publik ICW Siti Juliantari mencontohkan kecurangan yang dilakukan RS Pemerintah atau RS Swasta salah satunya terkait dengan klaim tagihan BPJS Kesehatan. Tari mencontohkan untuk mendapat kelebihan bayar pihak RS mendiagnosa pasien tidak sesuai dengan penyakitnya.

“Potensinya lumayan besar karena hitungan klaim itu cukup besar. Kalau satu RS sakitnya hanya tipes diklaimnya DBD itu terus-terusan dibayarkan BPJS itu sebenarnya nilainya jauh lebih besar,” jelasnya.

Berdasarkan temuan audit BPK 2016 di JKN menyampaikan proses verifikasi belum optimal dan terdapat kelebihan klaim pembayaran pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan sebesar Rp2,69 miliar.

Kecurangan-kecurangan itu juga ditemukan di daerah dengan modus yang beragam. Salah satu peneliti dari Pondok Keadilan Madura Fauzin menyampaikan di salah desa di Bangkalan ditemukan jumlah BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) lebih besar daripada jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Di kecamatan Kokop, Bangkalan, jumlah warga 71 ribuan sementara kapitasi tertulis 83 ribuan. Kemarin dari pihak BPJS-nya bilang ada kemungkinan penduduk kecamatan lain masuk ke situ. Masa iya jumlah total 71 ribu itu PBI semua, miskin semua. Kalaupun ada tambahan penduduk itu janggal.

Itu sebabnya, masih banyak kelemahan layanan yang diberikan BPJS Kesehatan maupun program JKN. Itu sebabnya tugas pemerintah dan menteri kesehatan untuk mengatasi berbagai kelemahan BPJS Kesehatan. Termasuk bagaimana menambal kerugian atau defisit karena penerimaan dan pengeluaran BPJS Kesehatan yang tidak seimbang. Namun demikian pencabutan tiga fasilitas strategis juga tidak bisa dibenarkan karena sama sekali tidak melewati uji publik.nya

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post