Beranda Headline Tanah Puskopkar 23 Hektar yang Diserobot Henry Gunawan Disegel Bareskrim

Tanah Puskopkar 23 Hektar yang Diserobot Henry Gunawan Disegel Bareskrim

32
Tim Penyidik Unit II Subdit IV Dit Tipidum Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) saat melakukan penyegelan atas tanah 23 hektar milik Puskopkar Jatim yang diserobot Henry Gunawan di Desa Pranti, Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (2/8/2018).

SIAGAINDONESIA.COM Kasus penyerobotan tanah 23 hektar milik Puskopkar Jatim yang dijaminkan BTN Rp23 miliar, memasuki babak baru.  Pada Kamis (2/8/2018), tim Penyidik Unit II Subdit IV Dit Tipidum Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) didampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), melakukan penyegelan atas tanah yang bersengketa di Desa Pranti, Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.

Pantauan di lapangan, dalam penyegelan itu pihak Bareskrim memasang plang pengumuman sita lahan sengketa. Plang sita ini sesuai surat penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Sidoarjo bernomor 1019/pen.pid/2018/PN.Sda tertanggal 25 Juli 2018.

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo Kompol M.Haris SIk didampingi AKBP Ruslan Abdul Majid, Kepala Unit II Subdit IV DIT Tipidum Bareskrim Polri yang mengawal langsung pemasangan plang sita lahan menegaskan, bahwa status tanah saat ini adalah quo (bersengketa). Terhitung sejak tanah disita, maka objek seluas 23 hektar tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun tanpa seijin Bareskrim atau pengadilan.

Pengumuman ini berlaku pada PT Gala Bumi Perkasa (GBP) yang selama ini telah menguasai lahan secara sepihak bahkan telah mendirikan bangunan tanpa seizin pengadilan. “Terhitung sejak lahan ini disita (oleh Bareskrim), maka tidak boleh ada kegiatan atau aktivitas apapun, termasuk membangun pergudangan dan lain-lain. Semua aktivitas dihentikan,” tegas Kompol Haris.

Dijelaskan Kompol Haris, larangan tersebut adalah tidak boleh memperjualbelikan, menduduki, menggunakan, menguasai, atau melakukan tindakan hukum lain hingga ada keputusan hukum lebih lanjut. Pasalnya perkara sengketa lahan milik Puskopkar Jatim yang diserobot Henry Gunawan selaku bos PT GBP, telah diusut Bareskrim karena diduga ada unsur pidananya yakni pemalsuan surat dan atau membuat surat palsu dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 KUHP dan atau pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP.

Sebaliknya Kompol Haris mengancam, apabila masih ada pihak yang nekat melakukan aktivitas pembangunan dan atau mengganggu jalannya proses hukum, maka pihak yang dimaksud akan berurusan dengan pihak berwajib.  “Apabila ada yang tidak suka dengan penetapan ini (sita tanah sengketa), silahkan datang ke kami (Polresta Sidoarjo),” ujarnya.

Meskipun di tingkat kasasi dimenangkan Henry Gunawan, rupanya pihak Puskopkar Jatim terus berjuang melakukan perlawanan dengan melakukan pelaporan ke Mabes Polri. Tak pelak, laporan Puskopkar Jatim langsung ditindaklanjuti. Terbukti, pada April 2018 lalu, tim penyidik dari Bareskrim mendatangi rumah Reny Susetyowardhani di Jalan Kanginan 12, Surabaya, untuk melakukan penggeledahan. Reny diketahui menjadi biang permasalahan dalam kasus penyerobotan lahan yang dilakukan pihak Henry Gunawan.

Kasus ini sebenarnya sudah dibawa ke ranah hukum. Pihak Puskopkar telah melaporkan Reny Susetyowardhani yang disebut sebagai kaki tangan Henry Gunawan ke Polda Jatim. Reny sendiri diketahui menggunakan akta pelepasan nomor 15 dan 16 tanggal 24 November 2004 yang ditandatangani Kepala Kantor BPN-nya Ir Minarto MN tertanggal 30 Maret 2009 Nomor 799.600.35.10.2009. Saat itu BPN Sidoarjo menerbitkan Peta Bidang tanah seluas 97.434 M2 Nomor 725/17.14/2008 tanggal 17 April 2008 NIB.12.10.17.14.00557 dan Peta Bidang tanah seluas 95.195 M2 Nomor 804/17/2008 tanggal 23 April 2008.

Pemalsuan akta tersebut diketahui saat pihak Puskopkar mengecek registernya ke notaris Soeharto SH, dan diketahui bahwa akta tersebut sejatinya tidak pernah ada. Bukti pemalsuan Reny juga diperkuat oleh notaris pengganti Soeharto SH yang sudah meninggal, yakni GS Lala’ar SH. Notaris pengganti tersebut menyatakan bahwa Soeharto SH tidak pernah membuat dan menerbitkan akta tanah atas nama Reny.