KPK Didesak Periksa Dirut Pertamina Terkait Proyek PLTU Riau 1

Jadi Tanda Tanya Kenapa Proyek Strategis PLTU Riau 1 Diserahkan ke Orang yang Pernah Tersangkut Kasus Pidana

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Komisi Pemberantasan Korupsi didesak supaya tidak tebang pilih dalam membongkar dan mencegah terjadinya dugaan megakorupsi yang bakal mewarnai proyek PLTU Riau 1. Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati dan Direktur Pengadaan Strategi 2 PLN (Persero) Supangkat Iwan Santoso perlu diperiksa lebih mendalam.

Keberhasilan KPK mencegah penghamburan uang negara lewat pengungkapan skandal suap memuluskan kerjasama pembangunan PLTU Riau 1, kini baru menetapkan tiga orang tersangka.

Tersangka itu di antaranya, Eni Maulani Saragih (Wakil Komisi VII DPR) yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) saat berada di rumah  Menteri Sosial Idrus Marham terkait kasus suap proyek PLTU itu. Tersangka berikutnya, Johannes Budisutrisno Kotjo (owner Blackgold Natural Insurance Limited) pemenang tender proyek PLTU Ria 1 selaku penyuap Eni. Dan, Udrus Marham (mundur dari jabatan menteri).

Direktur Eksekutif 98 Institute Sayed Junaidi Rozaldi mencermati, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi. Antara lain, Dirut PLN (Persero) Sofyan Basyir, Dirut PT Pembangunan Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara, Dirut PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi Gunawan Y Hariyanto, dan Dirut PT Samantaka Batubara Rudi Herlambang.

“Nicke Widyawati belum pernah diperiksa sama sekali,” kata Sayed Juanaidi dilansir eksplorasi.id, Jumat (31/8/2018). Nicke diduga mengetahui banyak terkait ditetapkannya Blackgold menjadi pemegang proyek PLTU Riau 1. Saat itu, lanjut Sayed, Nicke menjabat Direktur Pengadaan Strategi 1 PLN, dan belum bergabung dengan PT Pertamina.

Begitu pula Supangkat Iwan Santoso yang ketika itu menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategi 2 PLN. Supangkat ini seharusnya juga diperiksa secara mendalam. “Nicke dan Iwan pasti mengetahui kasus itu,” ungkap aktivis yang pernah menjadi Ketua Panitia Rembug Nasional Aktyivis 98 ini. Artinya, KPK harus tuntas membongkar biang kerok alias biang rongrong di balik skandal korupsi mega proyek PLTU Riau 1.

KPK jangan sampai terkecoh hanya terfokus kasus suap melibatkan Wakil Ketua Komisi VII DPR dan mantan Mensos Idrus Marham. Tapi, harus memeriksa secara intensif terhadap pejabat PLN di posisi strategis saat terjadi kongkalikong hingga ditetapkannya Blackgold sebagai mitra PLN dalam  pembangunan PLTU Riau 1. “Sangat penting untuk membokar kasus tersebut sampai ke akar-akarnya,”  tegas Sayed.

Aktifis 98 Institute ini berharap KPK harus tuntas menelisik bagaimana Blackgold Natural Insurance Limited bisa memperoleh Lettter of Intens (Lol) dari PLN. Sayed menelusuri ada yang aneh PLN mempercayakan proyek pembangunan PLTU Riau 1 kepada Blackgold yang sebagian sahamnya dimiliki Johannes Budisutrisno Kotjo.

Ironis, Johannes B Kotjo pada tahun 2001 pernah ditetapkan tersangka oleh kejaksaan terkait  kasus dugaan mark up pengambialihan dan penyelesaian utang (Retrukturisasi Kanindotex Group.  Tanda tanya, kenapa proyek strategis Negara seperti rencana PLTU Riau 1 diserahkan kepada orang yang pernah tersangkut kasus besar pidana.

“Johannes B Kotjo saat itu dinilai tidak melaksanakan syarat restrukturisasi. Aneh, pihak PLN menjadikan mitra di PLTU Riau 1,” ungkap Sayed.

KPK juga disarankan agar menyita CCTV yang terdapat di BRI Lounge. Pasalnya,  tempat ini biasa dipakai kalangan mitra nasabah prioritas BRI  untuk kumpul. Sebelum jadi Dirut PLN, Sofyan Basyir jadi Dirut BRI. Disebut-sebut Sofyan Basyir, Nicke, dan Supangkat Iwan Santoso, maupun direksi yang lain sering bertemu di tempat ini untuk membicarakan proyek-proyek strategis PLN, termasuk PLTU Riau 1.

KORBANKAN PLTU SUMSEL 6

Direksi PLN era Sofyan Basyir diduga kuat memaksakan proyek PLTU Riau 1 dengan mengorbankan proyek pembangunan PLTU (Pembangkit Litrik Tenaga Uap) Mulut Tambang Sumatera Selatan (Sumsel) 6 yang merupakan kebijakan direksi era sebelum Sofyan Basyir. Malahan, proyek yang kandas ini sudah terbentuk konsorsium dan meneken perjanjian inti / Heads of Agreement (HoA).  Konsursium terdiri DH Energy, Bumi Resource, dan Posco Energy. Tepatnya, 23 Desember 2011 memperoleh Power Purchase Agreement (PPA) dan Lol. Proyek dihentikan pada 11 Desember 2012.

Proyek PLTU Mulut Tambang yang dibiarkan mangkrak itu pun berbuntut cukup dramatis. Di antaranya, juga mengorbankan Dirut PLN Batubara (PLN BB) Chairil Wahyuni dan Sofyan Basyir menolak semua pertanggungjawabannya, hingga pejabat karier di PLN itu terpaksa mengundurkan diri dan pensiun dini.  Padahal, PLN BB bertanggungjawab pemasok batubara terikat MoU dengan pengembang PT Tansri Madji Energy (TME)  berdasarkan arahan RUPS RKAP tahun 2011. Bahkan, RUPS PT PLN BB tahun 2012 mengesahkan laporan keuangan yang dikucurkan kepada pengembang dalam dua tahap sebesar Rp477 miliar.

Akibat batalnya PLTU Sumsel 6 itu, pengembang PT TME yang kabarnya sudah berinvestasi Rp1 triliun dalam mengerjakan proyeknya, akhirnya berantakan dan kecewa.  Malah, hasil audit lembaga akuntan publik internasional, Price Waterhouse Copers (PWC) terhadap keuangan PT PLN BB, menyimpulkan wajar tanpa pengecualian.

Aneh belakangan ini, pembangunan proyek PLTU Sumsel 6 akan dilanjutkan. Sejumlah perusahaan yang menyatakan minatnya, diantaranya PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Golden Aegle Energy Tbk, PT MNC Kapital Indonesia Tbk melalui anak perusahaannya; PT MNC Energy, dan sejumlah perusahaan lainnya.

Lebih aneh lagi, dua bulan lalu, mantan Dirut PLN Batubara Chairil Wahyuni yang sudah pensiun dini dari PLN, bersama eks mitranya, Dirut PT TME   Kokos Leo Lim yang tahu persis seluk beluk PLTU Sumsel 6 itu dijebloskan sebagai tersangka di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI terkait pertangungjawaban kucuran dana Rp477 M. Padahal, 2015 saat diperiksa Kejaksaan Agung, tidak terbukti melanggar dugaan pidana korupsi.

Kali ini, penyidikan Kejati DKI juga tidak menemukan bukti cukup kuat keduanya melanggar tuduhan pidana korupsi.  Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 yang pernah diminta Sofyan Basfir,  hasilnya menyatakan proyek yang kerjasama operasionalnya (KSO) PT PLN Batubara dipimpin Khairil dan PT TME layak dilanjutkan karena menguntungkan PT PLN dan PT PLN Batubara.

Sumber resmi juga menyebut, penyidik Kejati DKI juga tidak menemukan bukti aliran dana dari PT TME kepada pihak Khairil.

PEMBANGKIT SWASTA STRATEGIS

Penelusuran 98 Institue menyebutkan, PLTU Sumsel 6 memiliki kapasitas 2×300 MW akan dibangun di Tanjung Enim.  Saat inii, masuk tahap proses pengkajian PLN, dan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2018-2017.

Proyek ini memiliki dua rencana pengembangan, yaitu ekspansi dari PLTU yang sudah ada dan pembangunan pembangkit baru. PLTU Sumsel 6 menjadi salah satu proyek pembangkit listrik swasta strategis, karena akan memenuhi kebutuhan system Sumatera dan sekaligus menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) Listrik.

PLTU Sumsel 6 ini ditargetkan beroperasi komersial pada 2024. Selanjutnya, pembangunan PLTU Sumsel 6B ditargetkan beroperasi komersial mulai 2026.

autentikasi: eksplorasi.id

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post