Satpas SIM Marak Calo dan Pungli, Ini Saran Ombudsman

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Tidak bisa dibantah Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) merupakan salah satu jenis pelayanan dalam pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diberikan oleh Polri, hingga kini masih mendapatkan sorotan dari publik.

Banyaknya potensi maladministrasi percaloan dan pungutan liar (pungli) di lingkungan Satpas, membuat Ombudsman RI merasa harus melakukan investigasi. Ombudsman melakukan investigasi pada bulan Maret hingga Mei 2015 dan hasilnya diserahkan pada Mei 2016.

Investigasi dilakukan di Satpas Polres Metro Jakarta Utara, Satpas Polres Metro Bekasi Kota, Satpas Polres Metro Depok (Pasar Segar), dan Satpas Polres Metro Tangerang Kota.

Dalam paparannya “Peran Pengawas Internal dalam Mencegah Praktik Percaloan dan Pungutan Liar pada Satpas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya” yang diterima redaksi Rabu (5/9/2018), Ombudsman menemukan maraknya percaloan dan pungli dilakukan kepada pemohon SIM dengan menjanjikan kemudahan kepada seseorang untuk mendapatkan SIM bahkan tanpa melalui ujian.

Padahal sesuai ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, memuat prosedur dan syarat yang harus dilalui untuk mendapatkan SIM. Namun hal ini tidak terjadi di lingkungan Satpas.

Baca juga: Pungli SIM Sudah Ada Sejak Lama

Di Satpas Polres Metro Jakarta Utara, Satpas SIM Jakarta Utara hanya melayani perpanjangan SIM dengan menyerahkan SIM lama dan fotocopy KTP pemohon. Untuk pembuatan SIM baru, tim Ombudsman menemukan calo yang mengarahkan pemohon SIM untuk membuat SIM baru di Satpas Daan Mogot dengan difasilitasi pengantaran dan proses pembuatannya oleh calo. Di Satpas SIM Daan Mogot pemohon SIM hanya perlu difoto saja tanpa melalui tes uji kompetensi mengendarai kendaraan bermotor. Biaya pembuatan SIM C Rp. 850.000 dan biaya pembuatan SIM A Rp. 850.000.

Di Satpas Polres Metro Bekasi Kota, tim Ombudsman menemukan calo yang menawarkan jasa pembuatan SIM baru dan perpanjangan tanpa melalui tes uji kompetensi mengendarai kendaraan bermotor. Calo mengarahkan dan menawarkan kepada Pemohon untuk pembuatan SIM baru dan perpanjangan dilakukan di Satpas SIM Depok. Sementara di Satpas SIM Polres Metro Bekasi Kabupaten (Cikarang) atau Satpas SIM lain yang terdekat karena Satpas SIM Polres Metro Bekasi Kota sedang diberlakukan sterilisasi dari Praktik Jasa Pembuatan SIM melalui calo. Biaya pembuatan SIM C Rp. 850.000 dan biaya pembuatan SIM A Rp. 850.000.

Di Satpas Polres Metro Tangerang Kota, ditemukan calo yang menawarkan jasa pembuatan SIM baru dan perpanjangan tanpa melalui tes uji kompetensi mengendarai kendaraan bermotor. Selain itu, calo menginformasikan kepada pemohon jika ada yang terkena penilangan di daerah Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang dan di tol, maka dapat meminta bantuan kepada calo untuk menyelesaikan proses tilang tersebut. Biaya pembuatan SIM C Rp 550.000, SIM A Rp. 650.000, dan paket SIM A/C Rp. 1.100.000.

Di Satpas Polres Metro Depok (Pasar Segar), sebelum tim Ombudsman masuk ke ruang pelayanan Satpas, tim bertemu dengan petugas yang berada di depan ruang pelayanan untuk menanyakan persyaratan pembuatan SIM baru. Namun di dekat petugas datang calo yang menawarkan pembuatan SIM baru dan/atau perpanjangan melalui calo tersebut.

Ketika tim Ombudsman menanyakan kepada petugas terkait kebenaran dapat membuat SIM di calo, petugas malah mengarahkan Ombudsman kepada calo tersebut. Calo menawarkan pembuatan SIM baru dan perpanjangan dengan melalui tes dan tanpa melalui tes uji kompetensi mengendarai kendaraan bermotor. Biaya pembuatan SIM C Rp. 700.000 (tanpa teori/ujian praktek, tinggal foto saja), SIM A Rp. 750.000 – Rp.850.000 (tanpa teori/ujian praktek, tinggal foto saja), SIM C Rp. 600.000 (formalitas dengan teori/ujian praktek), dan SIM A Rp. 650.000 (formalitas dengan teori/ujian praktek).

Banyaknya calo dan pungli yang ‘dibiarkan bebas’ di wilayah hukum Polda Metro Jaya, menunjukkan sejumlah Satpas telah menabrak banyak aturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan. salah satu tugas pokok Kepolisian Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan tugas pokok tersebut, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang dalam menerbitkan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengatur bahwa Surat Izin Mengemudi diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 87 ayat 2). Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi (Pasal 87 ayat 2).

Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi Salah satunya mengatur mengenai kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Internal yaitu Pengemban Fungsi Pengawasan dan Pengemban Fungsi. Adapun salah satu tujuan dari pengawasan adalah menjamin kompetensi pengemudi, sehingga bagi siapapun pemegang SIM adalah pengemudi yang memiliki kompetensi sehingga dapat tercipta kondisi keamanan, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas, meminimalisir terjadinya praktik pelanggaran lalu lintas serta menekan tingkat kecelakaan lalu lintas (Lengkapnya pada Pasal 69 ayat 2).

Pasal 6 huruf q dan w Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri Anggota Polri dilarang untuk menyalahgunakan wewenang dan melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Mengatur mengenai kewajiban penyelenggara pelayanan, antara lain menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik, menempatkan pelaksana yang kompeten, memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Fakta keberadaan calo dan pungli di area pelayanan Satpas, Ombudsman menilai berkaitan erat dengan Pengawas Internal yang belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana ketentuan. Bahwa langkah yang pernah diambil oleh Polri untuk melakukan sterilisasi Satpas dari keberadaan calo masih belum optimal, sehingga calo dapat dengan mudah ditemukan pada area pelayanan dan luar area pelayanan.

Sementara itu praktik percaloan dan pungutan liar di Satpas merupakan gejala yang dapat mencoreng citra positif Polri, sehingga perlu secepatnya mendapatkan perhatian serius dan bukannya dibiarkan berlarut-larut. Apalagi potensi percaloan terjadi akibat terdapatnya interaksi antara calo dan petugas Satpas (oknum Polri).

Salah satunya pernah diungkap Tim Saber Pungli Mabes Polri yang berhasil membongkar praktik pungli di Satpas SIM Polres Kediri pada Sabtu (18/8/2018) lalu. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut, Tim Saber Pungli meringkus 13 anggota Polres Kediri.

Ketiga belas anggota Polres Kediri yang terjaring OTT dan saat ini menjalani pemeriksaan yakni KRI Iptu Bagus, Baur SIM Bripka Ika, Aiptu Yoyok, Aipda Kuswanto, Brigadir Didik Feri, Bripka Agustinus Soni, Bripda Halla Cintiya, Bripda Ana Handayani, Bripda Zahrina, Brigadir Andi Fahrudin, Brigadir Pujianto, Bripka Zainul Aula, dan Bripka Catur Edi.

Karena itu Ombudsman menyarankan perbaikan sistem pelayanan Satpas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hal ini juga berlaku di lingkungan Satpas seluruh Indonesia. Pertama, perlunya dilakukan penguatan peran Pengawas Internal melalui program pengawasan yang berkelanjutan serta diketahui secara terbuka oleh publik sehingga mampu mendorong efek jera serta meningkatkan integritas pelaksana dan penyelenggara pelayanan.

Kedua, melakukan review terhadap sistem pelayanan yang berpotensi maladministrasi, khususnya terkait dengan penyelenggaraan uji SIM serta penentuan kelulusan peserta uji SIM.

Ketiga, melakukan sterilisasi pada area pelayanan dan luar area pelayanan Saptas dengan melibatkan Pengawas Internal serta Fungsi Propam Polri.

Keempat, mendorong implementasi standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kelima, melakukan pengawasan secara terbuka dengan melibatkan pengawas eksternal seperti Ombudsman RI dan Kompolnas.nya

Up Next

Related Posts

Discussion about this post