Beranda featured Satpas SIM Marak Calo dan Pungli, Ini Saran Ombudsman

Satpas SIM Marak Calo dan Pungli, Ini Saran Ombudsman

59
Foto ilustrasi.

SIAGAINDONESIA.COM Tidak bisa dibantah Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) merupakan salah satu jenis pelayanan dalam pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diberikan oleh Polri, hingga kini masih mendapatkan sorotan dari publik.

Banyaknya potensi maladministrasi percaloan dan pungutan liar (pungli) di lingkungan Satpas, membuat Ombudsman RI merasa harus melakukan investigasi. Ombudsman melakukan investigasi pada bulan Maret hingga Mei 2015 dan hasilnya diserahkan pada Mei 2016.

Investigasi dilakukan di Satpas Polres Metro Jakarta Utara, Satpas Polres Metro Bekasi Kota, Satpas Polres Metro Depok (Pasar Segar), dan Satpas Polres Metro Tangerang Kota.

Dalam paparannya “Peran Pengawas Internal dalam Mencegah Praktik Percaloan dan Pungutan Liar pada Satpas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya” yang diterima redaksi Rabu (5/9/2018), Ombudsman menemukan maraknya percaloan dan pungli dilakukan kepada pemohon SIM dengan menjanjikan kemudahan kepada seseorang untuk mendapatkan SIM bahkan tanpa melalui ujian.

Padahal sesuai ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, memuat prosedur dan syarat yang harus dilalui untuk mendapatkan SIM. Namun hal ini tidak terjadi di lingkungan Satpas.

Baca juga: Pungli SIM Sudah Ada Sejak Lama

Di Satpas Polres Metro Jakarta Utara, Satpas SIM Jakarta Utara hanya melayani perpanjangan SIM dengan menyerahkan SIM lama dan fotocopy KTP pemohon. Untuk pembuatan SIM baru, tim Ombudsman menemukan calo yang mengarahkan pemohon SIM untuk membuat SIM baru di Satpas Daan Mogot dengan difasilitasi pengantaran dan proses pembuatannya oleh calo. Di Satpas SIM Daan Mogot pemohon SIM hanya perlu difoto saja tanpa melalui tes uji kompetensi mengendarai kendaraan bermotor. Biaya pembuatan SIM C Rp. 850.000 dan biaya pembuatan SIM A Rp. 850.000.

Di Satpas Polres Metro Bekasi Kota, tim Ombudsman menemukan calo yang menawarkan jasa pembuatan SIM baru dan perpanjangan tanpa melalui tes uji kompetensi mengendarai kendaraan bermotor. Calo mengarahkan dan menawarkan kepada Pemohon untuk pembuatan SIM baru dan perpanjangan dilakukan di Satpas SIM Depok. Sementara di Satpas SIM Polres Metro Bekasi Kabupaten (Cikarang) atau Satpas SIM lain yang terdekat karena Satpas SIM Polres Metro Bekasi Kota sedang diberlakukan sterilisasi dari Praktik Jasa Pembuatan SIM melalui calo. Biaya pembuatan SIM C Rp. 850.000 dan biaya pembuatan SIM A Rp. 850.000.

Di Satpas Polres Metro Tangerang Kota, ditemukan calo yang menawarkan jasa pembuatan SIM baru dan perpanjangan tanpa melalui tes uji kompetensi mengendarai kendaraan bermotor. Selain itu, calo menginformasikan kepada pemohon jika ada yang terkena penilangan di daerah Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang dan di tol, maka dapat meminta bantuan kepada calo untuk menyelesaikan proses tilang tersebut. Biaya pembuatan SIM C Rp 550.000, SIM A Rp. 650.000, dan paket SIM A/C Rp. 1.100.000.

Di Satpas Polres Metro Depok (Pasar Segar), sebelum tim Ombudsman masuk ke ruang pelayanan Satpas, tim bertemu dengan petugas yang berada di depan ruang pelayanan untuk menanyakan persyaratan pembuatan SIM baru. Namun di dekat petugas datang calo yang menawarkan pembuatan SIM baru dan/atau perpanjangan melalui calo tersebut.

Ketika tim Ombudsman menanyakan kepada petugas terkait kebenaran dapat membuat SIM di calo, petugas malah mengarahkan Ombudsman kepada calo tersebut. Calo menawarkan pembuatan SIM baru dan perpanjangan dengan melalui tes dan tanpa melalui tes uji kompetensi mengendarai kendaraan bermotor. Biaya pembuatan SIM C Rp. 700.000 (tanpa teori/ujian praktek, tinggal foto saja), SIM A Rp. 750.000 – Rp.850.000 (tanpa teori/ujian praktek, tinggal foto saja), SIM C Rp. 600.000 (formalitas dengan teori/ujian praktek), dan SIM A Rp. 650.000 (formalitas dengan teori/ujian praktek).