Beranda Bisnis Jokowi Tirulah Presiden Turki

Jokowi Tirulah Presiden Turki

29
Foto ilustrasi.

SIAGAINDONESIA.COM Pemerintah dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas nilai tukar rupiah yang telah ‘dipersekusi’ (atau melemah) oleh dolar AS. Pelemahan itu begitu dramatis, sehingga sore ini sempat menembus ke level Rp15.100 per dolar AS di pasar spot. Ini mengonfirmasi bahwa risiko makro ekonomi terus meningkat.

Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli masih konsisten menyampaikan status perekonomian Indonesia lampu kuning atau harus berhati-hati. Dasar pernyataan tersebut dari sejumlah indikator ekonomi makro yang negatif, yakni defisit neraca transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, keseimbangan primer yang masih negatif, hingga defisit APBN.

“Fundamental tidak kuat karena semua indikator itu negatif. Kalau kuat, semuanya mengarah ke arah positif,” ujar Rizal.

Depresiasi nilai tukar rupiah tembus hingga angka Rp 15.000 per dolar AS, kondisi ini terus digiring dengan mengaitkan dengan kondisi krisis ekonomi di tahun 1997/1998 lalu.

Namun Rizal menilai kondisi saat ini berbeda dengan krisis di tahun 1998.  Kala itu, meski dilanda krisis, Indonesia mendapat manfaat positif dari melonjaknya peningkatan ekspor yang dampaknya baik untuk mendorong perekonomian dalam negeri. Sementara saat ini, Rizal menilai Indonesia tidak bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu dari ekspor. Malahan, impor justru tumbuh lebih tinggi dibanding ekspor yang membuat neraca perdagangan lebih banyak mengalami defisit sejak awal tahun.

“Saat krisis, lonjakan ekspor besar sekali. Tapi hari ini kita tidak punya bantalan lagi. Rupiah melemah tidak ada dampaknya terhadap ekspor,” ucapnya.

Selain itu, Rizal juga menyoroti upaya pemerintah menyikapi pelemahan rupiah dengan pengendalian 900 komoditas impor barang konsumsi. Menurut dia, ketimbang menyisir ratusan komoditas impor barang konsumsi seperti itu, lebih baik fokus pada impor yang jumlahnya besar, misalkan 10 komoditas impor terbesar.

“Ngapain ribet-ribet sampai 900, tinggal pilih 10 saja yang besar-besar. Inilah makanya saya lihat menteri-menteri Pak Jokowi jangan cuma sampaikan yang bagus-bagus, tapi kondisi yang sebenarnya,” sebutnya.

Sementara ekonomi FEUI Faisal Basri menyayangkan BI hanya mampu melakukan kebijakan yang defsensif, yakni melakukan intervensi dan menaikkan suku bunga dari 4,25% menjadi 5,5%.

Padahal dibutuhkan kebijakan yang ofensif agar rupiah bisa pulih dan bahkan bisa stabil, kalau tidak bisa dikatakan menguat. Caranya, menggenjot ekspor dan memudahkan para eksportir lebih aktif mengirim barang-barang unggulan Indonesia. Tentu dalam hal ini tugas pemerintah adalah menyediakan kebijakan yang mendorong ekspor.

Ia menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan mendorong ekspor lebih agresif atau yang bersifat ofensif ketimbang mengendalikan impor. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan saat ini sedang mengkaji sekitar 900 komoditas impor barang konsumsi untuk dikendalikan dalam rangka mengatasi pelebaran defisit transaksi berjalan yang sempat mencapai 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Strategi pemerintah cenderung defensif. Enggak bakal menang kita kalau defensif terus, mestinya ofensif,” usul Faisal.

Keputusan mengkaji 900-an komoditas impor barang konsumsi dinilai Faisal terlalu defensif dan dampaknya tidak akan seberapa ketimbang fokus untuk memperluas pasar dan diversifikasi produk ekspor. Dia menyebut, Indonesia bisa saja mengekspor produk unggulannya ke negara-negara kecil yang jika dilihat belum tentu produk dari sana sebanding dengan barang dari Indonesia.

Meski begitu, upaya tersebut dinilai bisa secara perlahan memperkuat posisi Indonesia di perdagangan global, bahkan dapat memanfaatkan produk dari sana untuk diekspor ke negara lain jika tidak berdaya saing bila dipasarkan di dalam negeri.