Beranda Headline Gus Anam: Stop Eksploitasi Dan Kekerasan Anak

Gus Anam: Stop Eksploitasi Dan Kekerasan Anak

32
Khoirul Anam Mukmin Ketua Komisi II DPRD Ngawi

SIAGAINDONESIA.COM Ketua Komisi II DPRD Ngawi Khoirul Anam Mukmin menilai pemerintah (daerah-red) lalai atau tidak mendukung sepenuhnya upaya perlindungan anak terhadap macam potensi kekerasan. Baik physic bullying, verbal bullying, financial bullying, sexual bullying, prejudicial bullying, dan cyber bullying.

Terbukti, dari salah satu eksploitasi dalam tanda kutip kekerasan ekonomi dikawasan alun-alun Ngawi banyak pengemis memanfaatkan si anak untuk meminta-minta. Tidak sebatas itu, dibeberapa titik lampu merah pun aksi serupa juga terjadi. Supaya mendapatkan simpati dan empati pengguna jalan pengemis tidak segan menggendong anak meski cauaca panas dan sebaliknya hujan.

Kata Gus Anam sapaan akrab dari pengasuh Ponpes Al Hidayah Sondrean Kendal peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkesan ‘melempem’ untuk mengatasi aksi eksploitasi anak selama ini. Tumpulnya peran dari petugas trantib tersebut bukan tanpa alasan, mengingat belum ada satupun peraturan daerah (perda) yang memberikan ruang untuk mengambil tindakan terhadap kasus eksploitasi anak.

“Dengan dasar preambul itulah memunculkan kita untuk membuat perda sesuai hak inisiatif dewan. Supaya semua unsur yang terkait dengan perlindungan anak bekerja secara maksimal termasuk Satpol PP,” beber Gus Anam via selular, Sabtu, (22/09).

Jelasnya, bentuk perlindungan anak sebenarnya sudah ditopang oleh undang-undang diatas perda seperti UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Demikian juga dari sisi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tahun 1989 dan di Indonesia sendiri konvensi itu telah diratifikasi kedalam Kepres Nomor 36 Tahun 1996.

“Dengan hadirnya perda bisa memberikan perlindungan terhadap anak dengan merujuk semua peraturan diatasnya. Definisinya adalah setiap insan anak memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan baik difasilitas umum maupun ruang internal keluarga,” urai Gus Anam.

Pungkasnya, sesuai peran Komisi II DPRD Ngawi telah menginisiasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk mendapatkan payung hukum. Ia berharap, hasil public hearing yang digelar DPRD Ngawi beberapa waktu lalu yang salah satunya membahas KLA agar secepatnya difasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur untuk segera diparipurnakan dan menjadi produk hukum di daerah.

Gus Anam mencatat, apapun dalilnya kekerasan terhadap anak sama sekali tidak dibenarkan meskipun hadir didalam keluarga. Contoh, orang tua melakukan kekerasan secara fisik terhadap anak dengan alasan pendidikan dan lain-lainya. (pr)