Beranda Headline Ayo Pak Presiden, Tunaikan Janjimu

Ayo Pak Presiden, Tunaikan Janjimu

25
Taufan Rahmadi

SIAGAINDONESIA.COM Membaca judul utama surat kabar Lombok Post hari ini membuat saya miris. Betapa tidak? Dana bantuan yang dijanjikan pemerintah untuk korban gempa, terancam tidak dapat direalisasikan. Padahal, gembar-gembor publikasinya sudah ke seluruh pelosok negeri, bahkan ke dunia internasional. Presiden pun berulang kali datang ke Lombok menengok korban gempa, bahkan sampai nonton bareng dan live Penutupan Asian Games. Entahlah, apakah demi perbaikan nasib korban, atau demi pencitraan semata.

Sekarang, dana bantuan yang sudah dijanjikan, pun tak jelas rimbanya. Bantuan ganti pembangunan senilai 50juta, 25juta, dan 10juta, tidak juga bisa dicairkan. Hanya angka-angka saja di kolom saldonya. Menurut saya, inilah keingkaran terbesar sepanjang tahun 2018 ini. Ini belum termasuk janji dana harian sebesar 10ribu rupiah per orang per hari, yang tentu saja tidak juga jelas realisasinya sampai hari ini.

“Kalau dipaksakan sekarang tapi dana tidak ada, mau diapakan?”, kata Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos, saya kutip dari berita koran di Lombok Post. Komentar yang makin membuat miris, bukan? Saya jadi bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya cara pemerintah mengelola negara ini, terutama saat terjadi bencana seperti sekarang ini.

Padahal saat awal-awal gempa melanda Pulau Lombok, warga Lombok beserta sejumlah aktivis serta banyak tokoh masyarakat, menyerukan agar bencana gempa Lombok dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Semata-mata agar proses bantuan darurat serta recovery bisa lebih cepat. Tapi apa daya, Pemerintah RI bersama Pemerintah Daerah bergeming dengan keputusannya untuk tidak menaikkan status bencana gempa Lombok menjadi bencana nasional. Keputusan yang menurut saya pribadi tidak tepat. Padahal di lapangan terlihat jelas, penanganan bencana gempa Lombok ini sangat lamban.

Apa lacur, 2 bulan gempa Lombok berlalu, Pemerintah Daerah Provinsi NTB sekarang malah meragukan kemungkinan realisasi bantuan dari Pemerintah Pusat, menyusul terjadinya bencana gempa di Sulawesi Tengah. Keraguan Pemprov NTB ini menjadi semacam ‘gempa susulan’ bagi warga Lombok, yang sampai sekarang masih berharap realisasi janji-janji pemerintah. Padahal, hunian tetap maupun hunian sementara, harusnya sudah mulai diwujudkan sekarang, mengingat musim penghujan sudah mulai tiba, dan sejumlah penyakit sudah mulai mewabah.

Kemarin, saya juga sempat bertemu dan berdiskusi dengan bapak Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI yang juga merupakan wakil rakyat dari Nusa Tenggara Barat. Kami sama-sama sepakat bahwa percepatan recovery pasca gempa di Nusa Tenggara Barat harus diprioritaskan saat ini. Bahwa janji-janji yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, harus segera direalisasikan. Masyarakat yang menjadi korban bencana harus mendapatkan haknya.

Sekarang, saat masyarakat Lombok harap-harap cemas menanti realisasi dari janji presiden, serta masyarakat Sulawesi Tengah sedang mengharap uluran bantuan, pemerintah sedang menggelontorkan dana hingga 1,1 triliun untuk menggelar pertemuan IMF – Bank Dunia di Bali, dan bahkan bisa mencapai 6,9 triliun untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung acara. Sungguh ironis, karena dana yang begitu besar dialokasikan untuk pertemuan tersebut, alih-alih dialokasikan untuk penanganan bencana yang sudah berlarut-larut.

Tidak bisakah acara tersebut ditunda dahulu, atau setidaknya tidak menggunakan anggaran dengan nilai fantastis, yang justeru menyakiti hati para korban bencana? Sudah hilangkah rasa empati dari para pemegang kebijakan di negeri ini? Atau kita yang sudah kehilangan daya kritis kita?

Terakhir, saya sebagai seorang yang concern di bidang pariwisata, sangat berharap proses recovery pasca gempa di Lombok bisa semakin dipercepat, mengingat Lombok adalah pulau yang banyak masyarakatnya menggantungkan hidup di pariwisata. Saya khawatir, jika proses recovery ini berjalan lambat, akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat internasional terhadap Lombok sebagai destinasi pariwisata. Perlu diingat, bahwa wilayah yang terdampak gempa paling parah adalah Kabupaten Lombok Utara, yang 60% PAD-nya berasal dari sektor pariwisata. Menurunnya jumlah wisatawan ke Lombok sudah tentu akan sangat mempengaruhi sektor ekonomi masyarakat di Kabupaten Lombok Utara.