Beranda Headline Mitigasi dan Pelembagaan Penanggulangan Bencana

Mitigasi dan Pelembagaan Penanggulangan Bencana

23
Bangunan masjid Baiturrahman yang ambruk akibat tsunami pascagempa di wilayah Talise, Palu Barat, Sulawesi Tengah.

SIAGAINDONESIA.COM Merujuk pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Demikian definisi bencana yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut.

Adapun jenis bencana yang termuat di dalam UU tersebut, di antaranya adalah bencana alam dan bencana non alam.

Namun pada kesempatan diskusi kali ini, kami lebih memfokuskan pada definisi dan bahasan seputar bencana alam. Yang mana tepatnya pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018 lalu, gempa dan tsunami tengah melanda wilayah dan musibah kemanusiaan di Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu, Sigi dan Donggala.

Definisi bencana alam menurut UU 24/ 2007 adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa dan serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Adapun peristiwa gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah berdasar pada UU tersebut merupakan bencana alam.

Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

Pengertian mitigasi menurut UU 24/ 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Adapun tahapan dalam penanggulangan bencana terdiri atas:

  1. Mitigasi, definisinya seperti disebut di atas. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman hutan bakau (untuk mereduksi dampak tsunami), reboisasi hutan, serta memberikan penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang berdomisili di wilayah rawan gempa. Serta mekanisme early warning systems yang efektif.
  2. Kesiapsiagaan seluruh komponen bangsa (masyarakat dan pemerintah) dalam merespon kejadian saat bencana. Tujuannya adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum (publik), infrastruktur dan lain-lain, termanifestasi dalam upaya mengurangi tingkat risiko dan pengelolaan sumber daya masyarakat.
  3. Respon merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan oleh bencana. Tahap ini berlangsung saat setelah terjadi bencana (tahapan tanggap darurat bencana). Langkah ini dilakukan adalah dalam rangka fokus pada pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat bencana.
  4. Pemulihan (recovery), yaitu suatu upaya pemulihan kondisi masyarakat paska terjadinya musibah bencana. Adapun upaya-upaya pemulihan berupa pembangunan tempat tinggal sementara bagi korban, serta membangun kembali infratruktur publik yang rusak dalam rangka memulihkan perekonomian dan interaksi sosial masyarakat.

Terbentuknya BRR Aceh-Nias dan BPLS

Rangkaian peristiwa bencana alam, khususnya gempa bumi dan tsunami Aceh-Nias dan semburan lumpur Sidoarjo (Jatim) menjadi catatan sejarah peristiwa kebencanaan di Indonesia.

Gempa dan tsunami Aceh-Nias yang terjadi pada penghujung tahun 2004 lalu telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa ratusan ribu manusia, kerusakan lingkungan dan ekosistem serta triliunan rupiah kerugian harta benda. Pemerintahan SBY yang baru saja berusia dua bulan saat itu sudah diuji dengan adanya musibah tersebut.

Tentu hal ini merupakan ujian yang tidak ringan di saat Pemerintahan SBY tengah berkonsolidasi menyusun  rencana program pembangunan kabinetnya. Kenyataan ini harus dihadapi oleh pemerintah saat itu. Proses tanggap darurat, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Dengan membentuk unit/ satuan kerja dan sistem kendali yang berjalan efektif, proses tanggap darurat bencana berkategori berhasil, yang berujung pada penetapan sebagai bencana nasional untuk Aceh dan Nias (Sumut).