Beranda featured Soal ‘Buku Merah’ Kapolri, KPK Harus Apa?

Soal ‘Buku Merah’ Kapolri, KPK Harus Apa?

286
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

SIAGAINDONESIA.COM Kapolri Jenderal Tito Karnavian diserang kasus dugaan aliran dana suap saat menjabat Kapolda Metro Jaya. Kasus ini mencuat setelah situs Indonesialeaks memuat hasil investigasinya.

Kasus ini mencuat dari perkara kasus impor daging yang menyeret pengusaha Basuki Hariman di bawah penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lima media Suara.com, Tempo, KBR, Jaring, dan Independent, berkolaborasi bersama Indonesialeaks  mempublikasikan hasil peliputan investigasi tersebut.

Disebutkan, Tito diduga menerima aliran dana dari Basuki sebagaimana tercatat dalam buku keuangan berwarna merah (selanjutnya disebut buku merah) yang berisi pengeluaran keuangan PT Panorama Indah Sejati (perusahaan milik Basuki), yang dibuat staf bagian keuangan, Kumala Dewi Sumartono. Dalam buku keuangan itu tercatat nama Tito menerima uang dalam periode Januari sampai Juli 2016.

Nama Tito terungkap dari dokumen internal KPK tertanggal 9 Maret 2017 yang mencatat Kumala Dewi ditanya oleh penyidik KPK mengenai nama-nama penerima aliran dana. Dalam buku catatan keuangan ini, ada nama-nama yang ditengarai menerima aliran dana dari perusahaan milik Basuki. Ada 68 pejabat negara yang tertulis di buku ini dan diduga mendapat aliran dana.

Berdasarkan surat perintah penyidikan yang diteken Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif pada 26 Januari 2017, ada 12 penyidik yang mendapat tugas menangani perkara suap impor daging sapi oleh Basuki Hariman. Ada Surya, Roland Ronaldy, Christiaan, Muslimin, Rufriyanto M. Yusuf, Hendry S. Sianipar, dan Harun.

Kasus ini kembali ramai dibicarakan berawal dari laporan serentak sejumlah media yang mengangkat investigasi lanjutan mengenai upaya perusakan barang bukti yang dilakukan dua mantan penyidik KPK dari Polri (Roland Ronaldy dan Harun). Aksi mereka bahkan terekam CCTV dan dibenarkan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo.

Roland dan Harun dilaporkan menghilangkan 15 lembar catatan pengeluaran pada 7 Apil 2017 malam. Mereka diduga menghapus catatan itu dengan cara memberikan Tipp-Ex pada nama-nama penerima uang, lalu merobeknya hingga terpisah dari buku bank itu.

Karena telah dirobek, catatan tangan di buku merah itu tersisa 12 halaman dengan tanggal transaksi yang tak berurutan lagi. Di catatan itu ada nama-nama panggilan pejabat terkenal, kode nama, dan banyak instansi negara. Catatan itu berupa uang masuk dan keluar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura.

Hasil pemeriksaan internal KPK membuktikan laporan pelanggaran yang dilakukan Roland dan Harun. Pimpinan KPK hanya memberi sanksi kepada dua penyidik ini dengan mengembalikan keduanya ke Markas Besar Kepolisian RI sebagai instansi asal pada tahun 2017, lebih cepat dari batas masa tugas.

Dokumen pemulangan Roland dan Harun hanya menyebut keduanya tengah berkasus. KPK lalu melimpahkan pemeriksaan terhadap mereka kepada Divisi Profesi dan Pengamanan. Namun hasil pemeriksaan internal Polri berbeda 180 derajat. Tuduhan penodaan barang bukti dianggap tak terbukti.

Alih-alih dijatuhi sanksi, karier keduanya malah makin moncer. Roland didaulat menduduki jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon usai mendapat penugasan sebagai staf di Divisi Hubungan Internasional, Mabes Polri. Jabatan itu resmi diserahterimakan kepadanya sejak Maret 2018.

Adapun Harun, yang berpangkat Komisaris, diberikan tiket mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah. Restu baginya tertuang dalam telegram Kepala Kepolisian RI tertangal 27 Oktober 2017.

Laporan media berasal dari salinan berita acara pemeriksaan anak buah Basuki Hariman, Kumala Dewi Sumartono, pada 9 Maret 2017, yang bocor ke media. Kumala Dewi ditanya oleh penyidik KPK mengenai nama-nama penerima aliran dana.