Beranda featured Menjawab Isu Akad Wakalah Dana Haji Untuk Proyek Infrastruktur

Menjawab Isu Akad Wakalah Dana Haji Untuk Proyek Infrastruktur

630
0
Foto ilustrasi.

SIAGAINDONESIA.COM Beredar informasi di grup WhatsApp bahwa jemaah haji harus menandatangani surat kuasa atau akad wakalah saat menyetorkan dana setoran haji agar bisa digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Benarkah?

Soal isu tersebut, Kementerian Agama memastikan bahwa tidak ada klausul penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur pada formulir akad wakalah yang harus ditandatangani jemaah saat mendaftar.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengklarifikasi dana haji digunakan untuk biayai proyek infrastruktur adalah hoax.

“Sama sekali tidak mendasar mengatakan bahwa ada surat wakalah yang dibuat oleh pemerintah yang mengharuskan setiap calon jemaah haji harus menandatangani itu, harus bersedia digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Lukman usai meluncurkan ‘Program Kemaslahatan BPKH’ di Kantor Kementerian Agama, MH.Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).

Ia mengatakan surat tersebut sebetulnya merupakan kontrak awal antara jemaah dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar bisa secara syar’i mengelola dananya.

“Mengapa perlu akad wakalah karena dalam syariat pendayagunaan dana haji yang hakekatnya milik setiap calon jemaah haji itu harus ada kontrak, harus ada pernyataan dari jamaah haji bahwa dananya akan dikelola oleh BPKH,” terang dia.

Sementara itu Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ramadhan Harisman melalui keterangan tertulisya, Jumat (19/10/2018) mengatakan, bahwa calon jemaah haji yang membayar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Bank Penerima Setoran awal (BPS) memang harus menandatangani surat wakalah bermaterai. Persyaratan inilah yang memunculkan kabar bahwa surat bermaterai menjadi akad agar jemaah merelakan uangnya untuk pembangunan proyek infrastruktur.

“Memang ada akad wakalah yang harus ditandatangani, tapi tidak ada klausul tentang infrastruktur,” kata Ramadhan.

Namun Ramadhan menyebut bahwa akad wakalah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pasal itu menyebutkan bahwa setoran dibayarkan ke rekening atas nama BPKH sebagai wakil sah jemaah haji.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2018, mengatur bahwa pembayaran setoran awal disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad wakalah oleh jemaah haji. Ketentuan mengenai jenis, format, dan persyaratan akad wakalah diatur dengan Peraturan BPKH.

Dalam format akad wakalah itu, ada klausul yang menyatakan bahwa jemaah yang akan membayar setoran awal memberikan kuasa/wakalah kepada BPKH untuk mengelola seluruh dana yang dibayarkan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

“Namun, tidak ada pernyataan dalam format akad wakalah tersebut yang secara eksplisit menyatakan bahwa dana setoran awal BPIH yang dibayar Jemaah digunakan untuk pembiayaan infrastruktur,” kata Ramadhan.

Akad wakalah, kata Ramadhan, diperlukan untuk memastikan jemaah bersedia dananya dikelola oleh BPKH. Jika tidak ada akad wakalah, dana itu akan menjadi tabungan biasa yang tidak bisa dikelola BPKH.

Sejak Januari 2018, dana haji tidak dikelola Kementerian Agama, tapi oleh BPKH. Isu dana haji untuk infrastruktur mengemuka ketika Presiden Jokowi melantik Dewan Pengawas dan Anggota BPKH, Rabu (26/7/2017) lalu.

Saat itu Jokowi menginginkan dana haji yang ideal alias menganggur lebih baik diinvestasikan untuk infrastruktur. Dana haji itu bukan diinvestasikan pada sembarang proyek. Tapi pada proyek infrastruktur yang tidak memiliki risiko tinggi.

Apalagi, Indonesia termasuk negara paling besar mengirimkan jemaah haji. Kuota jemaah haji pada 2018 ditetapkan sebanyak 221 ribu orang yang terdiri dari 204 ribu kuota haji reguler dan 17 ribu kuota haji khusus. Jumlah ini sama dengan tahun lalu.