Beranda Headline Addendum

Addendum

548
0
Soetanto Soepiadhy.

Oleh: Soetanto Soepiadhy 

SIAGAINDONESIA.COM Sebelum dibahas mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) perlu dilakukan perubahan, terlebih dahulu diketengahkan bagaimana situasi saat terjadinya perubahan demi perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dalam diskusi terbatas tentang Komisi Konstitusi yang Independen dan Rumusan Konstitusi Baru, disoroti secara kritis oleh Koalisi Organisasi Non-Pemerintah untuk Konstitusi Baru, bahwa perubahan konstitusi yang dilakukan MPR telah meninggalkan banyak masalah dan kontroversi hukum.

Dengan kata lain, MPR sebenarnya telah gagal melakukan perubahan UUD 1945. MPR justru merupakan bagian dari masalah yang harus diselesaikan dalam konstitusi dan tidak dapat diharapkan untuk memecahkan masalah itu sendiri. Hal ini berarti, bahwa proses perubahan konstitusi tidak dapat lagi dilakukan dan ditentukan oleh MPR, tetapi harus diserahkan kepada Komisi Konstitusi yang independen.

Permasalahan di atas muncul ketika Perubahan Keempat yang akan dibahas dalam Sidang Tahunan 2002 – seperti dituangkan dalam lampiran Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001 tentang Perubahan atas Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 — tiba-tiba muncul kelompok untuk menggagalkan perubahan secara mendasar terhadap UUD 1945, baik dari dalam maupun dari luar MPR. Kelompok yang tidak menyetujui perubahan UUD 1945 ini, meminta agar Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR menghentikan kegiatan perubahannya karena dinilai sudah kebablasan.

Suasana pro dan kontra tentang perubahan UUD 1945, juga tentang proses pembuatan konstitusi baru melalui Komisi Konstitusi, diperlukan penelusuran kembali perkembangan pelaksanaan konstitusi yang pernah diberlakukan di Indonesia. Urgensinya, dalam penelusuran tersebut akan didapat pertanyaan-pertanyaan yang tersisa di seputar pelaksanaan konstitusi tersebut.

Perubahan Undang-Undang Dasar

Pada dasarnya, perubahan Undang-Undang Dasar atau konstitusi dapat ditempuih melalui cara-cara:

  1. Konstitusional

Perubahan terjadi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi yang akan diubah.

  1. Konvensi

Perubahan terjadi di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Perubahan dimungkinkan oleh kebiasaan ketatanegaraan.

  1. Di luar prosedur konstitusi

Perubahan terjadi secara revolusioner, tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi. (C.F. Strong, 1966).

Seandainya perubahan dilakukan secara konstitusional, langkah-langkah yang dapat ditempuh, yaitu:

  1. Parsial

Karena perubahan yang terjadi hanya bersifat parsial, tidak seluruh naskah konstitusi diganti. Oleh karena itu, perubahan hanya menyangkut hal-hal tertentu.

  1. Addendum

Perubahan terjadi dengan cara addendum, yakni penambahan naskah yang dilekatkan atau dilampirkan pada naskah asli. Cara ini tidak mengubah naskah asli, sehingga dianggap tetap berlaku.

  1. Renewal

Perubahan yang terjadi bersifat mendasar. Naskah-naskah lama diganti dengan naskah-naskah baru, sehingga pada gilirannya akan melahirkan suatu konstitusi baru karena yang terjadi adalah renewal. (Soetanto Soepiadhy, 2006)

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya pembahasan yang melebar ke mana-mana atau terjadinya perubahan tanpa arah, Panitia Ad Hoc I MPR menyusun kesepakatan dasar dalam upaya melakukan perubahan UUD 1945 tersebut. Kesepakatan dasar ini menjadi koridor dan platform bagi setiap anggota MPR. Dengan kesepakatan tersebut diharapkan perubahan yang bakal terjadi merupakan penjabaran dan penegasan cita-cita yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Kesepakatan dasar yang menjadi pegangan para anggota MPR, yaitu:

  1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
  4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
  5. Perubahan dilakukan dengan “addendum”. (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003).

Perubahan Pertama hingga Keempat UUD NRI Tahun 1945