Beranda Headline Aktivis Antikorupsi Dapat Surat Palsu KPK Dari Seorang Kontraktor

Aktivis Antikorupsi Dapat Surat Palsu KPK Dari Seorang Kontraktor

665
Aktivis antkorupsi Mohammad Trijanto saat diperiksa polisi dalam kasus surat palsu KPK, Senin (22/10/2018).

SIAGAINDONESIA.COM Aktivis antikorupsi Mohammad Trijanto akhirnya keluar dari ruang penyidik Satreskrim Polres Blitar. Trijanto datang memenuhi panggilan polisi sekitar pukul 9.00 WIB dan keluar sekitar pukul 20.00 WIB.

Trijanto menjalani pemeriksaan dua perkara, yakni terkait penyebaran berita bohong (hoax) undang-undang ITE dan surat palsu dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 263 tentang pemalsuan dokumen pada Senin (22/10/2018).

Trijanto dilaporkan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar, Agus Sunanto. Sedangkan persoalan surat palsu ini dilaporkan Dedy Kurniawan, SH.

Usai menjalani pemeriksaan, penyidik menyita akun media sosial facebook milik Trijanto. Hal ini yang disesalkan kuasa hukum Trijanto, M. Soleh. “Ini yang saya sesalkan, sebab penyidik sudah mendapatkan print dari persoalan yang menimpa Trijanto, masih meminta akun dan password-nya, ini berpotensi untuk membuka percakapan Trijanto yang lama dan tidak ada hubungannya dengan persoalan hukum ini,” ungkap Soleh di Mapolres Blitar.

Menurut Soleh, kliennya diperiksa soal asal usul foto surat palsu dari KPK. Dijelaskannya, bahwa foto surat itu didapat Trijanto dari seorang kontraktor yang bernama Yosi. Karena itu Soleh mendesak polisi untuk membongkar aktor intelektual dalam peredaran surat palsu KPK tersebut.

Yang disayangkan juga, hingga malam aparat kepolisian belum memeriksa pelapor dalam hal ini Bupati Blitar Rijanto untuk dimintai keterangan. Padahal ini diperlukan untuk dimintai keterangan sebagai saksi pelapor.

Menurutnya, apabila muncul surat perintah penyidikan (Sprindik) sebelumnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan saksi ahli. Soleh menilai polisi gegabah dengan langsung mengeluarkan surat penyidikan. “Saat kami menanyakan pada penyidik, mereka tidak bisa menjawab. Mereka bilang tugasnya hanya memeriksa jadi silahkan jawab pertanyaan kami,” ungkap Soleh menirukan penyidik Satreskrim Polres Blitar.

Diakui Soleh, memang lazimnya polisi sebelum meningkatkan status penyidikan butuh waktu antara laporan, pemeriksaan, pemanggilan saksi, gelar perkara, baru muncul sprindik.

“Kalau sprindik sudah ada berarti unsur pidananya sudah terpenuhi. Sementara dalam kasus Trijanto ini polisi tidak melalui tahap ini dan langsung mengeluarkan Sprindik,” tambah Sholeh.

Sementara itu Kapolres Blitar AKBP Anissullah M Ridha mengatakan, sesuai jadwal Bupati Blitar akan dipanggil Senin malam. Rencananya pemeriksaan dilakukan malam hari karena bupati baru pulang dari Pulau Dewata.nya