Beranda Headline Mampukah Polisi Seret Aktor Intelektual Surat Palsu KPK?

Mampukah Polisi Seret Aktor Intelektual Surat Palsu KPK?

384
Aktivis antkorupsi Mohammad Trijanto saat diperiksa polisi dalam kasus surat palsu KPK, Senin (22/10/2018).

SIAGAINDONESIA.COM Seorang  kontraktor bernama Yosi akhirnya terseret kasus surat palsu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus surat palsu KPK ini dilaporkan Bupati Blitar Rijanto yang ditujukan kepada aktivis antikorupsi Mohammad Trijanto.

Yosi diketahui putra Henrin Mulat Wiyati, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Blitar.

Didampingi ibunya (Henrin Mulat Wiyati) dan seorang pengacara, Yosi diperiksa di Mapolres Blitar sebagai saksi.

Mulat saat dikonfirmasi tidak bersedia memberi keterangan. “Saya no comment soal itu (pemeriksaan surat palsu KPK),“ tutur Mulat Wiyati.

Sampai saat ini belum diketahui motif beredarnya surat palsu KPK tersebut. Motif yang beredar di luar, dilatarbelakangi persaingan antar kontraktor.

Yang jelas nama Yosi disebut Trijanto dalam pemeriksaan Senin (22/10/2018) kemarin.

Kuasa hukum Trijanto, M. Soleh membenarkan nama Yosi disebut kliennya dalam pemeriksaan penyidikan.

Bahkan Yosi yang pertama kali mengirim foto sampul surat berlogo KPK yang belakangan diketahui palsu.

Pasalnya, dalam pemeriksaan Trijanto menyerahkan bukti chat WA dengan Yosi. Termasuk bukti kiriman foto sampul surat palsu KPK.

Selain nama Yosi, nama Tiyon, staf Dinas PUPR Kabupaten Blitar, juga disebut.

“Klien saya telah menyampaikan semuanya. Bagaimana mendapat informasi terkait surat KPK  itu dari Tiyon staff PUPR dan dari saudara Yosi yang dikirimkan via WA,“ terang Sholeh, Selasa (23/10/2018).

Dengan fakta ini membuktikan bahwa Trijanto sebenarnya tidak tahu menahu soal pembuatan surat palsu yang dituduhkan kepadanya.

“Siapa aktor intelektual surat palsu KPK, polisi harus segera mengungkapnya,“ tegasnya.

Soleh juga mendesak polisi untuk lebih fokus pada kasus pembuatan surat palsu KPK. Sebab akar persoalan sesungguhnya ada di surat palsu, bukan pada penyebaran berita bohong (hoax). Sebab dalam hal ini unsur berita bohong (hoax) tidak terpenuhi.

“Unsur pidana UU ITE disebutkan membuat keonaran dan menyenggol unsur SARA. Sementara pidana kliennya saya tidak terpenuhi. Tidak ada keonaran di Blitar, tidak ada SARA. Ini murni kasus korupsi,” tegasnya.

Karena itu menurut Soleh, polisi sebaiknya fokus pada pemalsuan surat KPK, bukan pada UU ITE.

Sementara itu Kapolres Blitar AKBP Anissullah M Ridha mengatakan kasus pembuatan surat palsu KPK membutuhkan penelusuran yang teliti. Pihaknya akan terus memeriksa seluruh saksi.

“Setelah pemeriksaan saksi, kita akan klarifikasi ke KPK terkait surat palsu itu,“ ujarnya.nya