Beranda Kolom The Will of the People

The Will of the People

345
Soetanto Soepiadhy.

Oleh: Soetanto Soepiadhy

SIAGAINDONESIA.COM Untuk melakukan perubahan[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) merupakan suatu hal yang bersifat spesifik. Dalam membuatnya haruslah ditangani oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk itu. Dilakukan seleksi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara terbuka, transparan, dan diketahui oleh publik. Sebenarnya, perubahan UUD 1945 tidak ditangani oleh MPR.

Mengapa? Seperti diketahui keterlibatan unsur partisan (partai politik) menjadikan setiap proses pembicaraan berubah fungsi menjadi wahana untuk mendesakkan kepentingan masing-masing. Mereka lupa memikirkan kepentingan rakyat, dan tak jarang pula menimbulkan berbagai konflik. Sesuai dengan adagium, bahwa filosofi konstitusi adalah “membatasi kekuasaan”, sebaliknya filosofi partai politik adalah “menguasai kekuasaan”.

Sebagai solusi terhadap perubahan konstitusi haruslah diserahan kepada Komisi Konstitusi yang independen. Komisi Konstitusi tersebut, terdiri atas para pakar berbagai disiplin ilmu, mengakomodasi perwakilan daerah, diberi kewenangan khusus oleh MPR. Komisi Konstitusi bertugas untuk melakukan penyusunan naskah Rancangan Perubahan UUD 1945.

Perubahan konstitusi dalam proses demokrasinya, dengan melibatkan partisipasi civil society; yang akan merancang constitution draft atau academic draft Perubahan UUD 1945. Dengan demikian, para elite MPR tidak melakukan monopoli hak kewenangan konstituante formalnya di atas segalanya. Secara keseluruhan, anggota Komisi Konstitusi haruslah non-partisan. Seleksi Ketua dan Anggota Komisi Konstitusi “diangkat” oleh MPR, melalui proses fit and proper test, secara transparan dan partisipatif.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, Komisi Konstitusi harus memiliki tugas dan wewenang:

  1. Melakukan penyelidikan dalam rangka penyusunan naskah Rancangan Perubahan UUD 1945;
  2. Melakukan upaya-upaya untuk memperoleh masukan dari publik;
  3. Menyusun masukan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, menjadi Rancangan Perubahan UUD 1945 secara komprehensif; dan
  4. Melakukan sosialisasi naskah Rancangan Perubahan UUD 1945 kepada publik.[3]

Tugas dan wewenang Komisi Konstitusi untuk melakukan upaya guna menerima masukan dan sosialisasi naskah kepada publik, dimaksudkan untuk melibatkan secara aktif peran serta masyarakat dalam penyusunan konstitusi.

Sosialisasi naskah Rancangan Perubahan UUD 1945 dengan cara dengar pendapat publik melalui Public Hearing Committee akan dilakukan mekanisme top-down, dari Komisi Konstitusi ke Organisasi Kemasyarakatan, antara lain Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Civil Society, Organisasi Profesi, dan lain-lain. Dalam proses selanjutnya, dilalukan mekanisme bottom-up. Di sinilah komunikasi timbal balik atau two ways traffic communication dapat dilaksanakan dengan baik.

Setelah Komisi Konstitusi menerima Rancangan Perubahan UUD 1945 yang telah tersosialisasikan di Organisasi Kemasyarakatan, maka Komisi Konstitusi merumuskan secara komprehensif menjadi naskah Perubahan Kelima UUD 1945.

Naskah Perubahan Kelima UUD 1945 tersebut, selanjutnya diserahkan ke MPR. MPR mempunyai kewenangan untuk menolak atau menerima Naskah Rancangan UUD 1945 dari Komisi Konstitusi. Apabila menerima naskah tersebut, MPR tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah sedikitpun; sebaliknya apabila menolak, maka mekanisme selanjutnya melalui referendum.

Perubahan Berdasarkan Ketentuan Pasal 37 UUD 1945

Ketentuan Pasal 37 UUD 1945 (Perubahan Keempat) terdiri atas 5 ayat, yaitu:

  • Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
  • Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
  • Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
  • Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR.
  • Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 di atas, minimal ada 3 (tiga) norma hukum yang terdapat di dalamnya: