Beranda Headline Soal Korupsi PT Dok Rp 60 Miliar, Kejati Jatim Belum Libatkan PPATK

Soal Korupsi PT Dok Rp 60 Miliar, Kejati Jatim Belum Libatkan PPATK

158
Kajati Jatim Sunarta.

SIAGAINDONESIA.COM Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terus mendalami peran dari masing-masing pejabat dilingkungan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) sebagai bakal calon tersangka pada proyek pengadaan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 60 miliar.

Sejauh ini penyidikan yang dilakukan Kejati Jatim atas penyimpangan pengadaan dermaga reparasi kapal atau disebut floating dock oleh PT DPS, masih berbekal audit dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK).

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan penyidik Pidsus Kejati Jatim nantinya akan menguatkan kebenaran data audit BPK dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Sementara belum (PPATK), kami masih fokus pada audit BPK dulu,” kata Kajati Jatim Sunarta saat dikonfirmasi, Sabtu (26/10/2018).

Kajati asal Subang ini menegaskan, pengusutan penyimpangan pengadaan floating dock ini bermula dari hasil audit BPK yang telah merekomendasikan PT DPS untuk mengganti kerugian negara dalam proyek pengadaan ini.

“Tapi hasil audit (BPK) itu diindahkan, sehingga kami menindaklanjuti untuk melakukan penyidikan,” kata Sunarta.

Seperti diberitakan, tender pengadaan dermaga floating dock tahun 1974 buatan Rusia itu dimenangkan oleh perusahaan yang berkantor di Singapura. Nilai kontrak pembeliannya sebesar Rp 100 miliar dan baru dibayar Rp 60 miliar.

Namun barang bekas yang dibeli perusahaan Singapura dari negara Rusia dengan menggunakan uang negara tahun anggaran 2016-2017 itu, tenggelam di laut saat menuju Indonesia.

Di sini Kejati Jatim menemukan adanya kerugian uang negara akibat tidak dikirimnya floating dock.

Saat ini Kejati Jatim telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan.

Perusahaan pelat merah (PT DPS) bukan kali pertama tersandung masalah hukum dalam pengadaan infrastruktur kapal.

Pada 12 Oktober lalu, para petinggi PT DPS divonis penjara karena perkara korupsi pengadaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi yang merugikan negara Rp 33 miliar.

Mantan Dirut PT DPS Muhammad Firmansyah Arifin divonis ringan yakni 4,8 tahun. Padahal statusnya adalah seorang residivis kasus suap pengadaan kapal perang jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk pemerintah Filipina pada 2014-2017.

Selain itu mantan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT DPS  Muhammad Yahya divonis 4,3 tahun.

Dua pejabat lainnya sudah menjalani hukuman dalam perkara tersebut, yakni Nana Suyarna Tahir selaku direktur keuangan nonaktif dan I Wayan Yoga Djunaedy sebagai direktur produksi nonaktif. Keduanya divonis 4,3 tahun.man/nv