Beranda News Ajukan Status Tahanan Kota Untuk Kliennya, Ini Harapan LBH KORAK

Ajukan Status Tahanan Kota Untuk Kliennya, Ini Harapan LBH KORAK

87
Terdakwa Novita Rindra Firmanti, SE Saat Sidang Didampingi Tim Kuasa Hukum Dari LBH KORAK, (foto: Ad)

SIAGAINDONESIA.COM Sidang lanjutan Novita Rindra Firmanti, SE., terdakwa dalam kasus investasi bodong kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (7/11/2018). Sidang berlangsung di ruang Garuda 2 ini beragendakan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan tim kuasa hukum terdakwa dari Lembaga Bantuan Hukum Komunitas Rakyat Anti Korupsi (LBH KORAK).

Usai membacakan eksepsi, Nindya Verawati Sondang Tambunan, SH., selaku tim kuasa hukum terdakwa lantas mengajukan permohonan pengalihan penahanan Novita Rindra Firmanti menjadi tahanan kota. Permohonan tersebut atas dasar peran ganda, terdakwa sebagai ibu sekaligus ayah untuk anak-anaknya.

Sebab, setelah mendekam di balik jeruji penjara terdakwa merasa tertekan, sebab ketiga orang anaknya yang masih balita ini hanya dirawat oleh seorang pembantu.

“Di Rutan Medaeng klien kami sangat depresi. Dia selalu memikirkan anak-anaknya. Apa lagi salah seorang anaknya saat ini dalam keadaan sakit,” bunyi surat pengajuan status penahanan kota setelah membacakan Eksepsi yang terlampir pada Perkara Pidana No: 2970/Pid.B/2018/PN.Sby, (7/11).

Melihat kondisi ini, Nidya berharap Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut memberikan keringanan dengan menjadikan kliennya sebagai tahanan kota.

“Semoga permohonannya pengalihan tahan kota ini untuk klien kami dikabulkan. Kami, meyakini hakim masih memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi sehingga mengabulkan apa yang menjadi permohonan kami,” uangkapnya.

“Kita akan berusaha dan berharap serta percaya akan dikabulkan karena ini adalah untuk kemanusiaan,” tambahnya.

Isteri dari Ketua Umum LBH KORAK ini, mengungkapkan, bahwa pihaknya telah memenuhi seluruh persyaratan pengalihan tahan kota yang telah diajukan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Syaratnya, yang dimaksud adalah berupa, Surat Pernyataan Penjamin, Jaminan uang sesuai dengan pasal Pasal 35 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No.27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP serta Surat Kesanggupan tidak akan melarikan diri, tidak merusak atau menghilangkan barang buktin, tidak mengulangi tindak pidana, tidak mempersulit jalannya penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, serta sanggup dan bersedia untuk menghadiri pemeriksaan di Pengadilan Negeri kota Surabaya sebagaimana ketentuan pasal 31 KUHAP.

“Suami saya juga bersedia dan telah menandatangani Surat Pernyataan sebagai penjamin. Kami tidak meminta dalam kapasitas dihilangkan status penahanannya. Kami hanya meminta agar digeser dari penahanan rutan menjadi penahanan rumah atau kota,” melihat anak anak terdakwa yang masih keci.” tegasnya. Ady