Beranda featured Korupsi Indonesia ‘Stadium 4’ Sesuai Fakta 

Korupsi Indonesia ‘Stadium 4’ Sesuai Fakta 

291
0
Prabowo Subianto.

SIAGAINDONESIA.COM Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menuding korupsi di Indonesia masuk stadium 4. Terlepas dari unsur politik yang diucapkannya, pernyataan ini setidaknya bisa dipertanggungjawabkan.

Bicara fakta, banyak perkara korupsi yang belum jelas perkembangan penanganannya. Ambil contoh kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang menjerat Direktur Utama (sudah diberhentikan) Richard Joost (RJ) Lino.

Kemudian Dana talangan (bailout) Bank Century Rp 6,76 triliun. Pada putusan bekas Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya dengan pidana 10 tahun penjara.

Budi terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan Boediono, Miranda Swaray Goeltom, Siti Chalimah Fadjrijah, (Alm.) S. Budi rochadi, Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono, Ardhayadi Mitodarwono, Raden Pardede, Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim. Tidak ada pengembangan kasus tersebut.

Penyelidikan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) Rp 148 triliun. SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Berdasarkan SKL dari BPPN itu, Kejaksaan Agung menindaklanjutinya dengan menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Tidak ada kejelasan kasus tersebut hingga sekarang dan diduga telah ditutup KPK.

Kasus dugaan korupsi paket penerapan pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012 Rp 5,9 triliun. Pada kasus tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka. Keduanya adalah Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto dan bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman. Negara diduga menderita kerugian Rp 2,3 triliun dan hingga sekarang belum ada bekas penyidikan yang dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Sekolah Olah Raga (P3SON) di Hambalang Tahun Anggaran 2010-2012 yang menjerat Andi Zulkarnaen Mallarangeng atau Choel Mallarangeng. Choel diumumkan sebagai tersangka pada 21 Desember 2015 dan hingga saat ini belum ditahan. KPK juga jarang memeriksa saksi pada kasus tersebut.

Kasus korupsi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Sejak Maret 2017, KPK telah memeriksa 30 orang saksi yang melibatkan berbagai unsur. Mereka terdiri dari Ketua Tim Pemeriksaan Khusus atas PT Jasindo Tahun 2014, Kepala Divisi Pendanaan dan Investasi, Spesialis Utama di SKK Migas, Karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia, Direktur Utama PT. Asuransi Asei Indonesia (Persero) dan pihak swasta. Dalam kasus ini, Budi memerintahkan bawahannya untuk menyewa dua agen dalam dua pengadaan asuransi yang dilakukan BP Migas. PT Jasindo kemudian membayar dua agen tersebut sebesar Rp 15 miliar. Padahal, PT Jasindo yang merupakan BUMN itu sedianya tidak perlu menyewa agen dalam mengikuti kegiatan tender.

Kasus perpanjangan kontrak pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT). Kasus ini diduga merugikan negara Rp 650 miliar. Indikasinya jelas. Belum ada izin Menteri BUMN. Dan BPK menyatakan negara rugi Rp 650 miliar. Tahun 1999, Hutchison dapat konsesi JICT dan Koja selama 20 tahun tanpa tender dan menikmati pasar Priok 80 persen. Saat ini kontrak diperpanjang lagi tanpa tender bahkan konyolnya menabrak hukum dan merugikan negara.