Beranda Kolom Kembali Ke UUD 1945 Tanggal 18 Agustus 1945

Kembali Ke UUD 1945 Tanggal 18 Agustus 1945

151
0
Soetanto Soephiadhy.

Oleh: Soetanto Soephiadhy

SIAGAINDONESIA.COM Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan tuntutan reformasi. Berbagai kalangan berpendapat, bahwa terjadinya krisis di Indonesia saat ini bermuara pada ketidakjelasan konsep yang dibangun oleh UUD 1945. Tidak adanya checks and balances antar alat kelengkapan organisasi negara.

Hingga sekarang ini dengan hasil perubahan UUD 1945 telah terjadi penyimpangan ketatanegaraan, yang mengakibatkan kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat. Pada hakekatnya, mengakibatkan adanya penyimpangan terhadap cita-cita bangsa Indonesia, yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

UUD yang baik selalu menentukan sendiri prosedur perubahan atas dirinya sendiri. Perubahan yang dilakukan di luar prosedur yang ditentukan, bukanlah perubahan yang dapat dibenarkan secara hukum. Inilah prinsip negara hukum yang demokratis, dan prinsip negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (constitutional democracy) yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik Indonesia. Di luar itu namanya bukan rechtsstaat melainkan machtsstaat yang hanya menjadikan pertimbangan “revolusi politik” sebagai landasan pembenar yang bersifat post factum terhadap perubahan dan pemberlakuan konstitusi.

Perubahan demi perubahan telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perubahan Pertama UUD 1945 disahkan oleh MPR tanggal 19 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR. Kemudian Perubahan Kedua UUD 1945 disahkan oleh MPR tanggal 18 Agustus 2000 dalam Sidang Tahunan MPR. Selanjutnya Perubahan Ketiga UUD 1945 disahkan oleh MPR tanggal 9 November 2001 dalam Sidang Tahunan MPR. Akhirnya, Perubahan Keempat UUD 1945 disahkan oleh MPR tanggal 10 Agustus 2002 dalam Sidang Tahunan MPR.

Dalam melaksanakan hasil Perubahan UUD 1945 timbul kontroversi di masyarakat. Mengapa? Hal ini disebabkan hasil Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sangat jauh dari ideal dan terkesan parsialistik, sehingga sistem yang dibangun oleh UUD 1945 sebagai suatu konstitusi menjadi kabur. Di samping itu, substansi atau materi muatannya banyak yang tumpah tindih antara pasal satu dengan pasal yang lainnya. Tujuan melakukan perubahan untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada UUD 1945 bukannya menjadi sempurna, bahkan sebaliknya.

Mengapa hasil PerubahanUUD 1945 dipandang tidak sempurna?

Secara Prosedural

Pertama, Perubahan UUD 1945 dikerjakan oleh lembaga yang secara yuridis konstitusional berwenang, tetapi mereka bukan ahli di bidang konstitusi. Seharusnya diserahkan kepada Komisi Konstitusi (yang ditunjuk oleh MPR melalui Keputusan MPR). Anggota Komisi Konstitusi bukan partisan (non-partisan), tatapi para ahli di bidangnya masing-masing. Hasil kerja Komisi Konstitusi diserahkan kepada MPR, dengan catatan, MPR boleh menerima atau menolak. Kalau menerima, tidak boleh merubahan kata, bahkan koma sekalipun; sedangkan kalau menolak akan dilakukan Referendum.

Kedua, Perubahan UUD 1945 yang dilakukan sarat dengan permainan politik dan kepentingan politik sesaat, sehingga tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.

Ketiga, Perubahan UUD 1945 dikerjakan dengan tergesa-gesa dan kuraang serius, serta kurang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya, sehingga terkesan elitis.

Secara Substansial

Hasil empat kali Perubahan UUD 1945 tidak didasarkan suatu kajian akademis yang komprehensif dan sejalan dengan pemikiran The Founding Fathers and Mothers, sehingga dalam pelaksanaannya telah menimbulkan berbagai persoalan mendasar, di antaranya:

Pertama, ketidakjelasan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kedudukan MPR dalam Perubahan UUD 1945 bukan lembaga Negara Tertinggi, melainkan sejajar dengan Presiden dan DPR.

Kedua, sistem pemerintahan presidential yang dimaksudkan oleh Perubahan UUD 1945 belum sesuai dengan konfigurasi sistem politik Indonesia, sehingga muncul ketidakstabilan penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tataran kekuasaan eksetutif (Presiden-Wakil Presiden), maupun eksekutif legislatif (DPR heavy).