Beranda featured Jokowi, Jengkol, dan Pete

Jokowi, Jengkol, dan Pete

263
0

Wakil Ketua Umum Partai, Arief Poyuono menyebut jika Jokowi sebenarnya tidak mengerti urusan pertanian dan tanaman. Jadi, sebaiknya pelajari dulu atau minta pendapat dari orang yang mengerti. Jadi, jangan asbun.

“Itu omongan Kangmas Joko Widodo yang enggak makai mikir asal ngomong aja seperti tong kosong berbunyi nyaring dan tidak punya kualitas sebagai Presiden RI,” tandas Arief, Senin (17/12/2018).

Dikatakan Arief, saat harga Sawit tinggi dan harga CPO tinggi malah dipalak dengan pungutan ekspor yang nilainya 50 dolar AS oleh Joko Widodo lalu diberikan kepada para Konglomerat Sawit yang memiliki industri biodiesel.

“Gilanya lagi penggunaan dana pungutan usaha perkebunan Sawit disalurkan ke industri biodiesel yang katanya untuk subsidi biodiesel B20 menggunakan Keppres dan Perpu yang melanggar UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan,” jelas Arief.

Pungutan dan iuran terhadap pelaku usaha kelapa sawit merupakan pelaksanaan peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Perpres ini juga mengatur sanksi bila pelaku usaha kurang membayar pungutan. Pasal 3 Ayat (4) menyebutkan bahwa kekurangan pembayaran pungutan atas ekspor komoditas oleh pelaku usaha/eksportir dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. Besarnya pungutan dan denda ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan dibayarkan dalam mata uang rupiah.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit (KS) menyatakan pungutan ekspor produk minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) beserta turunannya mencapai Rp 6,4 triliun pada semester I 2018, dengan realisasi dana penyaluran sebesar Rp 4,4 triliun.

Pungutan ekspor sawit digunakan untuk mendukung program biodiesel, peremajaan sawit rakyat, riset dan pengembangan, sumber daya manusia, promosi, sarana dan prasarana, serta dana cadangan.

Besaran pungutan yang dikenakan kepada eksportir ialah sebesar US$ 50 per ton untuk minyak sawit mentah dan US$ 30 per ton kepada produk turunan. Dari pungutan ini, pada 2017 BPDP Kelapa Sawit berhasil menghimpun dana sebanyak Rp 14,2 triliun dengan realisasi penyaluran mencapai Rp 10,6 triliun.

Arief menilai, pernyataan Jokowi soal petani sawait mengganti tanaman jengkol dan pete itu benar benar meledek para petani dan pemilik kebun sawit.

“Pengetahuan Joko Widodo dalam masalah perkebunan sangat below standard ya. Pohon jengkol itu untuk memasuki masa panen yang pertama kali baru akan berbuah pada usia 5 tahun​. Dan pohon pete juga memerlukan masa pembibitan hingga 6 bulan dan berbuah baru 4 tahun. Sedangkan Sawit itu cuma butuh 2,5 sampai dengan 3 tahun sudah bisa produksi,” paparnya.

Sementara itu peneliti dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah, menyebut usul Jokowi hanya bisa diterapkan oleh petani yang memiliki lahan baru.

Para petani yang sudah menanam sawit, justru akan merugi jika beralih ke komoditas lain. “Alternatif komoditas itu penting bagi mereka yang belum menanam sawit,” katanya.

Bagi yang sudah terlanjur, justru pemerintah dapat mensupport petani dalam bentuk pembiayaan, bukan malah mengalihkan pertaniannya. Petani sawit justru akan merugi karena harus membersihkan kebun sawit dan menanam ulang. Maklum, saat ini petani kelapa sawit memiliki peran penting bagi pertumbuhan perkebunan kelapa sawit nasional, dimana luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional sebesar lebih dari 42% merupakan milik petani.

Akhir November lalu, merujuk data Serikat Petani Kelapa Sawit, komoditas sawit yang disebut dengan istilah tandan buah segar (TDS) mencapai Rp600 per kilogram. Pada periode yang sama, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bahkan menyebut TDS hanya dihargai Rp500 per kilogram. Sebagai perbandingan, harga acuan TDS yang ditetapkan pemerintah provinsi ada di kisaran Rp1.200 hingga Rp1.400 per kilogram.