Beranda featured Divestasi Saham Freeport Berpotensi Korupsi  

Divestasi Saham Freeport Berpotensi Korupsi  

657
0
Tambang emas PT Freeport Indonesia.

SIAGAINDONESIA.COM Transaksi divestasi 51,23% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah rampung pada 21 Desember 2019. Namun sebagian pihak merasa was-was dengan pembelian tersebut. Sebab dikhawatirkan berpotensi ada kerugian negara dan korupsi. Kok bisa?

Pengacara Otto Hasibuan menilai, pemerintah seharusnya bisa sabar menanti berakhirnya kontrak karya PTFI yang berakhir 2021. Pasalnya, kalau pemerintah tak memperpanjang kontrak, Freeport sebenarnya bisa dimiliki Indonesia.

Transaksi PTFI ini sekilas memang mirip dengan transaksi RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dimana kepemilikan proyek dibeli oleh Pemprov, padahal setahun kemudian tanpa dibeli lahan tersebut 100% menjadi milik Pemprov dan gratis.

Dalam kasus ini, konsesi kepemilikan kontrak PTFI pada 2021 sudah selesai dengan sendirinya, tanpa mengeluarkan dana sesenpun maka 100% FI milik NKRI. Tapi mengapa seperti dipaksakan mengeluarkan uang dari hasil utang hingga Rp55,8 triliun hanya untuk menguasai 51,23% saham FI.

“Ketika Tim Peradi diminta menjadi konsultan oleh Menteri Jonan, kami baca ada klausul dalam KK (kontrak karya) yang menyatakan perpanjangan KK tergantung persetujuan pemerintah. Jadi tak ada alasan pemerintah membayar mahal,” ungkap Otto, Senin (24/12/2018).

Memang tidak bisa dipungkiri perundingan yang alot berbulan-bulan membuat banyak drama di balik transaksi FI. Tapi akhirnya divestasi itu terealisasi setelah PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) secara resmi membeli 51,23% saham milik FreeportMcMoran Inc. (FCX) dan hak partisipasi Rio Tinto di FI senilai US$3,85 miliar atau ekuivalen dengan Rp55,8 triliun. Namun beberapa fakta juga tidak bisa dikesampingkan.

Menurut Otto, resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021. Hal ini membuat mantan Ketua Umum Peradi ini mengaku kaget.

“Saya kaget ketika pemerintah mengeluarkan dana triliunan untuk membeli saham 51 persen Freeport,” demikian Otto.

Apalagi diketahui, transaksi tersebut bukanlah transaksi G to G, melainkan merupakan aksi korporasi biasa di dunia usaha.

Salah satu situs media asing businesswire.com menyebutkan, perusahaan tambang emas di Papua ternyata masih dikelola asing. Mengapa begitu, karena dana take over saham PTFI dilakukan dengan cara Inalum menerbitkan global bond senilai Rp55,8 triliun dengan bunga 5,991% per tahun pada 8 November 2018 lalu.

Dalam ini PT Inalum meminjam duit ke pasar dan debitor tidak punya kans melakukan rescheduling utang jika mengalami default. Utang korporasi berupa obligasi global dalam bentuk valas itu dinilai terlampau mahal.

Ya, sebenarnya tanpa menerbitkan global bond sebesar itu FI akan jadi milik Indonesia 100% pada 2021 sesuai kontrak operasi yang disepakati. Tapi nyatanya pemerintah justru memperpanjang kontrak hingga 2041.

Dalam aturan market global, FMM sebagai induk PTFI boleh membeli global bond milik Inalum. Sehingga secara teknis FMM masih punya peluang besar menguasai global bond yang berpotensi default tersebut.

Rincian kepemilikan 51,23% saham hasil divestasi itu nantinya 41,23% untuk Inalum dan 10% lainnya untuk Pemda Papua.

Kini pertanyaan yang muncul di pelaku pasar. Mampukah Inalum membayar kupon untuk obligasi tersebut? Bagaimana kondisi keuangan Inalum setelah adanya obligasi tersebut?

Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritisi langkah pemerintah tersebut. Menurutnya, utang yang dipakai untuk membiayai transaksi tersebut banyak dari penerbitan global bond dengan nilai yang sangat besar.