Beranda featured Kenapa Saham Freeport Baru Dibeli Sekarang?

Kenapa Saham Freeport Baru Dibeli Sekarang?

729
0
Kultwit Said Didu soal divestasi saham PT Freeport oleh PT Inalum.

SIAGAINDONESIA.COM PT Indonesia Asahan Alumuniun (Inalum) kini resmi menjadi pemegang saham mayoritas di PT Freeport Indonesia (PTFI). Kepemilikan saham Inalum di PTFI sebanyak 51,23 persen setelah membayar uang sebesar USD 3,85 miliar.

Namun divestasi saham PTFI menimbulkan debat apalagi di tahun politik. Ini disebabkan karena banyak wilayah abu-abu dalam proses tersebut yang dapat digoreng secara politik.

Setelah pembelian Freeport oleh Inalum, ada 6 hal yang menjadi topik diskusi. (1) kenapa harus dibeli 2) kenapa baru sekarang 3) kenapa harganya harus sebesar itu 4) kenapa harus utang dari LN, 5) bagaimana penyelesaian masalah lingkungan, dan 6) pengeloaan.

Dalam hal ini Muhammad Said Didu membeberkan panjang lebar alasan pengambilalihan Freeport oleh Inalum melalui kultwit dengan hastag simalakama. Dalam kultwit sebanyak 100 cuitan itu, Said Didu menjelaskan proses dan latar belakang pembelian 51 persen saham Freeport Indonesia oleh Inalum.

“Kenapa harus dibeli? Ada 2 penafsiran tentang hal ini. Pihak kesatu menyatakan bahwa sebaiknya tunggu saja kontrak habis tahun 2021 maka akan kembali ke pemerintah secara gratis. Pihak kedua lain berpendapat bahwa karena sesuai kontrak maka tidak bisa diperoleh gratis,” tulis Said.

Menurut Said, alasan yang digunakan oleh pihak yang menyatakan bahwa sebenarnya Freeport bisa diperoleh secara gratis setelah kontrak habis adalah: 1) bahwa otomatis setelah 2021 kembali ke Indonesia seperti Migas, dan 2) bahwa seperti kontrak tambang lain kontraknya tidak perlu diperpanjang.

“Alasan tersebut tidak salah jika kontrak karya Freeport dengan pemerintah Indonesia yang ditandatangani 1991 tidak mencantumkan klausul yang berikan keamanan investasi bagi Freeport Mc Moran di Papua. Saya coba pahami posisi pemerintah saat itu memberikan jaminan investasi,” terangnya.

Said menjelaskan, saat berunding dengan Freeport, dirinya banyak diskusi dengan Bob Hasan yang paham latar belakang Kontrak Karya generasi I 1967 – 1991 dan tentunya Ginanjar yang menandatangani kontrak generasi II 1991 – 2021.

“Rasionalitas saya menyatakan bhw kedua kontrak tsb cocok pada masanya,” tandasnya.

Disebutkan dalam kontrak karya generasi II tercantum: 1) bahwa pihak Freeport berhak meminta perpanjangan kobtrak 2×10 thn stlh kontrak habis, 2) pemerintah tidak bisa menghalangi tanpa alasan rasional, 3) kontrak hanya tunduk pada UU yang sudah berlaku saat kontrak ditandatangani.

“Atas dasar butir 18 dan posisi Kontrak Karya Freeport dengan pemerintah Indonesia tahun 1991 “setara” dengan UU karena mendapatkan persetujuan dari DPR menjadikan alternatif penyelesaian kontrak setelah 2021 menjadi terbatas kecuali kita siap berperkara di Arbitrase,” urainya.

Namun demikian, Said menyebut, jika sampai terjadi kasus arbitrase maka operasional tambang Freeport berhenti. Jika berhenti sekitar sebulan saja maka diperkirakan Freeport sangat sulit atau tidak mungkin lagi dibuka dan dioperasikan selamanya karena ada persoalan teknis dan non teknis muncul.

“Masalah non teknis adalah kemungkinan “diambilalihnya” tambang oleh suku-suku Papua yang merasa berhak dan kemungkinan masuknya OPM menguasai lokasi. Masalah teknisnya bahwa terowongan tambang yang panjangnya sudah sekitar 600 km akan runtuh karena tidak dipelihara lagi,” katanya.

Selain itu, jika Freeport berhenti operasi maka ekonomi Papua diperkirkan akan menghadapi masalah serius karena peran Freeport terhadap ekonomi Papua sangat dominan. Jika ini terjadi dikhawatirkan akan terjadi gejolak sosial yang membuat masalah makin rumit.

Atas hal itu, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu mempertimbangkan 1) hukum (kontrak karya), 2) realitas lapangan pengelolaan tambang, 3) stabilitas sosial ekonomi papua.