Beranda aneka Di Magelang, Tahun 2018 Masih Banyak Kasus KDRT

Di Magelang, Tahun 2018 Masih Banyak Kasus KDRT

300
0

SIAGAINDONESIA.COM – Rangkuman catatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Magelang yang didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat ‘Sahabat Perempuan’ selama tahun 2018, meliputi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan seksual anak (KSA), trafficking, dan kekerasan terhadap anak. Bentuk kekerasan yang dialami korban pun beragam, dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi hingga kekerasan seksual. Kekerasan seksual juga dialami oleh perempuan korban KDRT, berupa kekerasan seksual perkosaan dalam perkawinan (marital rape). Kasus ini masih dianggap tabu oleh masyarakat umum dan beranggapan bahwa wajar kewajiban istri adalah melayani suami. Hal ini tidak akan menjadi wajar saat suami memaksa hubungan seksual pasangannya dengan cara yang tidak manusiawi, misal dengan menggunakan media lain untuk berhubungan seksual, menyiksa istri dan lain sebagainya.
Secara nasional menurut catatan Komisi Nasional Perempuan kasus-kasus tersebut ada 348.446 kasus. Jumlah ini naik dibanding data sebelumnya sebanyak 259.150 kasus. Selama tahun 2018 tercatat ada 55 kasus yang masuk ke LSM ‘Sahabat Perempuan’. Pada tahun 2017 tercatat ada 54 kasus. Memang bukan kenaikan yang signifikan namun harus menjadi catatan dan perhatian para pemangku kepentingan bahwa di Kabupaten Magelang masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus ini belum termasuk data yang masuk di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Magelang, Polres Magelang atau pun RSUD Kabupaten Magelang.
Dian Prihatini, Divisi Advokasi Dokumentasi dan Publikasi LSM ‘Sahabat Perempuan’ menyebutkan, kasus-kasus tersebut didominasi oleh kasus KDRT sebanyak 38 kasus, dimana sebagian besar kasus (63 %) diselesaikan secara non litigasi. Sisanya yang 37% diselesaikan secara litigasi baik secara hukum pidana sesuai Undang Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mau pun diselesaikan secara hukum perdata yaitu dengan perceraian. Untuk hukuman pidana pada tahun 2018 ada satu kasus yang sudah diputus di Pengadilan Negeri Mungkid dengan hukuman 8 bulan penjara. Sedangkan kasus lainnya masih diproses di Polres Magelang. Selain KDRT, kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah kasus terbanyak setelah KDRT tercatat ada 10 kasus, dimana semua kasus diselesaikan dengan litigasi sesuai Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Angka ini bukanlah angka yang kecil untuk wilayah Kabupaten Magelang, di mana ada kasus yang korbannya lebih dari dua anak. Sehingga kini kasus ini masih dalam proses hukum di Polres Magelang. Untuk tahun ini sudah ada empat kasus kekerasan seksual anak yang diputus Pengadilan Negeri Mungkid dengan hukuman 2 hingga 8 tahun penjara termasuk kasus yang masuk pada tahun 2017.
Kasus lain yang tercatat di LSM ‘Sahabat Perempuan’ adalah 5 kasus kekerasan dalam pacaran dan kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dengan cara non litigasi. Sedangkan sisanya berupa kasus trafficking namun masih dalam proses pendalaman. LSM ‘Sahabat Perempuan’ mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan tak hanya pendampingan hukum namun juga pelayanan konseling di mana korban diberikan penguatan secara psikis untuk berani dalam menghadapi masalah yang sedang dialaminya dan juga memberdayakan korban agar tidak tergantung kepada konselor khususnya korban KDRT.
Kasus yang didampingi LSM ‘Sahabat Perempuan’ diutamakan yang berasal dari Kabupaten Magelang. Untuk tahun 2018 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berasal dari hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Magelang. Kasus terbanyak berasal dari Kecamatan Muntilan sebanyak 12 kasus dan 6 kasus dari Kecamatan Salam. Secara geografis, kedua kecamatan ini lokasinya memang dekat dengan kantor LSM ‘Sahabat Perempuan’ di Dusun Dangean, desa Gulon Kecamatan Salam, sehingga dua kecamatan ini lebih mendominasi asal kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Karena akses korban untuk ke kantor Sahabat Perempuan lebih mudah dibanding kecamatan lain. Kemungkinan lain yaitu tingkat kekerasan terhadap perempuan di daerah tersebut memang tinggi.
Namun juga ada kecamatan lain yang memiliki jumlah kasus yang tidak sedikit yaitu Kecamatan Dukun, Sawangan serta Borobudur. Selain kasus-kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Magelang LSM ‘Sahabat Perempuan’ juga menerima laporan kasus dari luar wilayah Magelang. Bila kasus tersebut berasal dan terjadinya perkara di luar wilayah Magelang, LSM ‘Sahabat Perempuan’ merujuk kasus tersebut sesuai dengan mekanisme rujukan ke pemerintah setempat dengan tetap melakukan monitoring kasus.
Korban dan pelaku tindak kekerasan memiliki latar belakang yang beragam dari segi usia, pekerjaan dan pendidikan. Rentang usia korban dan pelaku terbanyak pada usia antara 25 – 40 tahun. Kasusnya didominasi oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 39% untuk korban dan 43% untuk pelakunya. Kekerasan terhadap perempuan itu tidak memandang usia dan latar belakang lainnya, juga dengan pendidikan. Pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang tidak melakukan tindak kekerasan. Data yang masuk ke LSM ‘Sahabat Perempuan’, tingkat pendidikan terbanyak untuk korban dan pelaku adalah SLTA sebanyak 45% untuk korban dan 48% untuk pelakunya. Bahkan untuk korban selain lulusan SLTA ada juga yang berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi. Sedangkan untuk latar belakang pekerjaan korban terbanyak adalah ibu rumah tangga (IRT), Pelajar, dan swasta sebanyak 19,4 %, untuk pekerjaan pelaku terbanyak adalah swasta sebanyak 37,5%. Latar belakang pekerjaan yang terdata di LSM ‘Sahabat Perempuan’ ada berbagai macam pekerjaan korban seperti guru, buruh, pedagang dan petani. Sedangkan untuk pelaku pun tidak kalah variatif juga seperti guru, kepala sekolah, guru mengaji, pegawai negeri sipil dan TNI/Polri.
Dari data yang disajikan LSM ‘Sahabat Perempuan’ ini menunjukkan bahwa siapa pun bisa menjadi korban dan siapa pun bisa menjadi pelaku tanpa memandang berapa usianya, apa pekerjaannya, dan setinggi apa pendidikannya. Selain itu kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual pun tidak memandang siapa korbannya, apa hubungan korban dengan pelaku, atau bagaimana cara korban berpakaian. Karena faktanya, kasus kekerasan seksual banyak terjadi pada perempuan dan anak dimana pelakunya adalah orang terdekat dengan korban, seperti anggota keluarga atau bahkan gurunya seperti kasus yang didampingi LSM ‘Sahabat Perempuan’, dimana TKP-nya pun ada yang di sekolahan. Banyaknya kasus tersebut namun anggota dewan tidak segera mengesahkan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang. Ada lima Rancangan Undang Undang yang menjadi target DPR di masa persidangan III tahun 2018-2019, namun sayangnya Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak termasuk di dalamnya.- ASk