Beranda HIGHLIGHT Sidang Dugaan Pemalsuan Surat Domisili Christea, Hakim Terkejut Keterangan Saksi Soal Lurah...

Sidang Dugaan Pemalsuan Surat Domisili Christea, Hakim Terkejut Keterangan Saksi Soal Lurah Magersari

187
0
Puguh saat memberikan kesaksian kasus dugaan pemalsuan surat domisili terdakwa Christea Frisdiantara di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Selasa (22/1/2019).

SIAGAINDONESIA.COM Sidang lanjutan kasus surat keterangan domisili palsu dengan terdakwa Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI (PPLP PT PGRI) Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) Christea Frisdiantara, mengungkap fakta baru.

Agenda sidang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Sidoarjo menghadirkan kesaksian Puguh, selaku pemilik rumah yang menjual rumahnya ke terdakwa Christea.

Dalam kesaksiannya, Puguh rupanya mengajukan dua surat di Kelurahan Magersari. “Permohonan yang saya ajukan itu ada dua. Pertama untuk pindah nikah saya dan surat keterangan domisili untuk permohonan KPR atas nama Christea,” kata Puguh di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Selasa (22/1/2019).

Saksi mengatakan, bahwa berkas permohonan itu tidak diajukan melalui prosedur seperti biasanya seperti meminta surat pengantar dari RT dan RW setempat. Saksi mengaku langsung datang ke Kelurahan Magersari karena sudah kenal dengan staf Kelurahan Magersari bernama Dedi.

Alasan saksi mengurus surat domisili untuk terdakwa Christea karena rumahnya mau dibeli. “Kan saya butuh menjual rumah, sehingga saya mau menguruskan surat domisili untuk KPR itu karena saudara Christea mau membeli,” ungkapnya.

Puguh juga mengatakan bahwa pengajuan surat domisili dengan terdawa Christea ditandatangani langsung oleh Lurah Magersari, Mochammad Arifin yang saat ini statusnya sebagai pelapor.

“Saya menghadap ke situ (Kelurahan Magersari) membawa berkas-berkas. Lalu dibuatkan surat itu oleh Dedi (staf kelurahan). Setelah dibuatkan baru dikasihkan ke saya untuk meminta tandatangan ke  Pak Lurah. Lalu saya menghadap dan itu ditandatangani (Mochammad Arifin),” terang Puguh.

Pernyataan Puguh ini langsung membuat Ketua Majelis Hakim, Djoni Iswantoro, terkejut. Betapa tidak, sepanjang persidangan kasus dugaan pemalsuan surat palsu yang dialamatkan pada terdakwa Christea, publik tahunya pelapor Lurah Magersari melaporkan kasus tersebut karena tandatangannya dipalsukan.

“Bener itu yang tandatangan Pak Lurah?” tanya Hakim Djoni.

“Itu Pak Lurah (Moch Arifin) yang tandatangan di ruangannya. Saya juga disuruh buat pernyataan tidak keberatan bahwa alamat rumah saya digunakan untuk alamat kredit,” kata saksi Puguh mengulangi kata-katanya.

Masih belum yakin dengan kesaksian Puguh, ketua majelis hakim kembali memperingatkan saksi agar tidak berbuat macam-macam yang akan merugikan dirinya. Sebab, bila saksi salah memberi keterangannya resikonya bisa berujung pidana.

“Kalau (saksi) berbohong, ancamannya pidananya 7 tahun. Siap saudara,” tanya Djoni lagi.

“Saya siap,” jawab saksi dengan yakin.

Setelah urusan surat domisili selesai, saksi mengaku tidak tahu menahu persoalan tersebut. Saksi juga tidak tahu jika dikemudian hari surat domisili yang dibuatnya itu berujung pada pidana. Dimana surat domisili tersebut dikelaim palsu dan digunakan untuk perubahan spesimen tandatangan pembukaan blokir rekening di sejumlah bank milik Yayasan PPLP PT PGRI Unikama.

“Saya baru tau itu waktu dipanggil penyidik Polresta Sidoarjo atas laporan Pak Lurah. Saya ditanya penyidik katanya surat domisili itu palsu. Waktu itu saya tegaskan bahwa itu asli tandatangannya Pak Lurah. Saya juga heran kok malah Pak Lurah yang laporkan,” jelasnya.

Sidang kasus dugaan pemalsuan surat domisili dilanjutkan pada Kamis (22/1/2019). Hakim Djoni mengagendakan untuk mengkonfrontir keterangan saksi Puguh dengan Lurah Magersari Mochammad Arifin.

“Sidang besok (Kamis, 22 Januari 2019) saksi siap dikonfrontir dengan Pak Lurah. Kesaksian Anda dengan Pak Lurah berbeda. Saudara saksi siap,” tanyanya lalu dijawab saksi siap dikonfrontir.

Kasus dugaan surat domisili palsu Christea ini sebenarnya berawal dari kisruh kepengurusan Unikama yang terjadi antara Soedjai dan Christea. Keduanya mengklaim sama-sama memiliki SK Kemenkumham. Yang terjadi kemudian, saling memblokir rekening tabungan, giro dan deposito milik PPLP-PT PGRI.