Beranda Headline Ketika Kebijakan EWS Jadi Obvit

Ketika Kebijakan EWS Jadi Obvit

186
0

Sebenarnya, ada beberapa alat tradisional yang bisa dijadikan opsi lain EWS. Semisal speaker masjid, lonceng gereja, kentongan. Asalkan pihak otoritatif seperti BMKG dan BNPB bisa memberikan data valid. Jangan ulangi kesalahan ketika terjadi tsunami Palu dan Selat Sunda. Karena gagal memberikan informasi, korban jiwa tidak dapat diminimalisir.

Sumber daya manusia yang ada pun harus di-upgrade menjadi fasilitator mitigasi bencana. Sebab, secanggih apapun EWS akan menjadi sia-sia jika SDM tidak memadai. Aparat hingga titik terendah, kelurahan, desa, bahkan RT dan RW juga harus dibekali.

Berkaca di beberapa daerah tanggap bencana, para aparat malah menghilang.  Dengan alasan mencari anggota keluarganya  yang menjadi korban. Di Palu malah, walikotanya sempat menghilang beberapa saat.

Prens juga meminta pihak terkait agar transparan terkait. Berulang kali BMKG menjelaskan hilang atau rusaknya buoy, tapi terkendala dengan anggaran. Tapi tidak pernah hal itu disuarakan sebelum terjadi bencana. Jika memang seperti itu, BMKG harusnya bercerita ke publik untuk dicarikan solusi bersama.

Pun soal hilangnya buoy, bisa dilengkapi dengan gps untuk mengetahui ke mana buoy, alakah dicuri atau terbawa arus. Penyu yang jadi korban tsumani Selat Sunda saja bisa ditemukan setelah terombang-ambing di lautan.

*) Penulis adalah Ketua Harian Perkumpulan Relawan Nusantara (PREN)