Plt Walikota Blitar,Santoso

SIAGAINDONESIA.COM Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Tipikor Surabaya, namun proses hukum masih berlanjut. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding, dengan putusan yang diberikan Pengadilan Tipikor pada Samanhudi, yakni lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta, pada Kamis (24/01).‎

Proses hukum Samanhudi inipun masih berlanjut ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Proses banding ini juga akan memakan waktu, untuk itu puncak pimpinan di Pemerintah Kota Blitar akan diambil alih oleh Wakil Walikota Blitar, Santoso.

Apalagi, surat pemberhentian Samanhudi Anwar sebagai Walikota juga sudah ditandatangi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Status saya resmi sebagai pelaksana tugas Wali Kota Blitar yang ditandatangi Gubernur Jawa Timur, Soekarwo pada 12 Februri lalu,” ungkap Santoso di Stadion Supriyadi, Kota Blitar usai mengadiri sepakbola antara insan pers dan formpinda, Jumat (14/02).

Santoso menjelaskan, bahwa Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar tengah mengurus surat pengunduran diri. Karena itu, untuk penetapan Wali Kota Blitar, Ia tidak harus menunggu keputusan pengadilan atau putusan MA secara inkrah pada Samanhudi Anwar.

Ia menegaskan, jika surat pengunduran diri Walikota dua periode ini segera turun, maka pihaknya segera mengusulkan ke Gubernur Jawa Timur untuk Wali Kota Blitar secara Difinitif.

Adanya walikota secara difinitif, menurut Santoso, roda Pemerintahan di Kota Blitar dapat segera berjalan dengan normal. Ia mencontohkan, ada beberapa pejabat yang sudah waktunya naik promosi, namun masih terhalang, karena belum ada walikota difinitif.

Samanhudi Anwar terbukti menerima suap dari pengusana kontraktor di Kota Blitar untuk pembangunan sekolah menengah pertama di Kota Blitar. Ia diduga menerima suap sebesar Rp 1,5 milliar dari Susilo Prabowo.rob‎