Beranda HIGHLIGHT Klaim Warga Wisata Bukit Mas Dipatahkan Dengan 29 Alat Bukti

Klaim Warga Wisata Bukit Mas Dipatahkan Dengan 29 Alat Bukti

184
0
Kuasa hukum PT Binamaju Mitera Sejahtera (BMS).

SIAGAINDONESIA.COM PT Binamaju Mitera Sejati (BMS) selaku developer yang digugat class action oleh penghuni perumahan Wisata Bukit Mas, mengajukan 29 alat bukti pada majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (27/2/2019).

Hal ini sekaligus mematahkan klaim adanya tarif Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) Rp 2 juta rupiah yang didalilkan penggugat.

“Tidak ada IPL yang nominalnya Rp 2 juta per warga, tapi variatif antara Rp 400 ribu hingga 800 ribu,” ujar Kuasa hukum PT Binamaju Mitera Sejati Wellem Mintarja dikutip siagaindonesia.com di persidangan dengan agenda pembuktian.

Menurut Wellem, alat bukti dari pihak pengembang semakin memperjelas dan membuktikan bahwa mayoritas warga Perumahan Wisata Bukit Mas tidak keberatan dengan tarif IPL. Sebab semua telah disepakati penghuni semenjak menandatangi PPJB, BAST dan TATIB.

“Semuanya sudah jelas di awal penandatanganan PPJB dan dan BAST (Berita Acara Serah Terima) yang merupakan satu kesatuan, bahwa penghuni telah sepakat dengan tarif IPL,” terangnya.

Pantauan di persidangan, dari pihak penggugat diwakili kuasa hukumnya Adi Cipta Nugraha mengajukan 12 alat bukti dimana 9 diantaranya merupakan bukti copy. Hal ini kemudian mendasari majelis hakim mempertanyakan keaslian alat bukti pada penggugat.

“Mana aslinya, ini bukti dari copy ke copy ya,” tanya salah satu hakim anggota Syifa’urosidin pada kuasa hukum penggugat.

Seperti diberitakan sebelumnya, gugatan class action warga Perumahan Wisata Bukit Mas dilakukan oleh 5 orang yang mengaku menjadi perwakilan dari 351 penghuni perumahan Wisata Bukit Mas, Lidah Wetan, Surabaya.

Mereka keberatan kenaikan tarif IPL yang ditentukan pihak developer. Sedangkan untuk jumlah total penghuni perumahan mencapai 1.490 orang.

Namun, dari total penghuni tersebut mayoritas tidak mempermasalahkan kenaikan IPL. Mereka hanya sepakat dan telah membayar IPL secara rutin pada pihak pengelola perumahan.

Sebaliknya penghuni yang menunggak pembayaran IPL, pihak developer telah mengajukan gugatan balik karena dinilai telah ingkar janji dari kesepakatan.

Selama ini pihak developer berpatokan pada tarif IPL karena mengacu pasal 89 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, bahwa pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.nya