Beranda Arena KONI Surabaya Tolak Terbitkan Rekom Pengurus PBSI Versi Edwin

KONI Surabaya Tolak Terbitkan Rekom Pengurus PBSI Versi Edwin

202
0
Ketua Umum KONI Kota Surabaya, Hoslih Abdullah (Foto: Dok KONI Surabaya)

SIAGAINDONESIA.COM – KONI Kota Surabaya tidak menyetujui terbitnya rekomendasi kepengurusan PBSI versi Edwin, lantaran muncul dugaan adanya dualisme kepemimpinan di tubuh cabang olah raga tersebut.

Sebelumnya, santer kabar beredar susunan pengurus Pengkot PBSI Surabaya di bawah kendali Edwin Tri Tjahjono akan dikukuhkan Pengprov PBSI Jatim, April 2019, mendatang. Anehnya, kepengurusan hasil musyawarah kota luar biasa (Muskotlub), hingga saat ini belum mengantongi rekomendasi dari KONI Kota Surabaya. Sementara, ketua umum terpilih Edwin Tri Tjahjono membenarkan jika dirinya sudah mengirimkan surat pengajuan rekomendasi ke KONI Kota Surabaya.

“Soal pelantikan tunggu saja. Kita masih menunggu surat rekomendasi dari KONI Kota Surabaya, masih dalam proses. Maaf, nomor suratnya saya nggak ingat, maaf ini lagi di jalan Mas,” ujar Edwin, lewat WhatsApp, Selasa (12/3/2019).

Janggalnya, dalam surat pengajuan rekomendasi yang ditujukan ke KONI Kota Surabaya, ketua terpilih (Edwin) sudah memakai kop surat Pengkot PBSI Surabaya serta tanda tangannya atas nama Ketua Umum Pengkot PBSI Surabaya. Padahal, kepengurusan hasil Muskotlub di Hotel Narita, 6 Februari 2019, lalu itu belum dilantik.

Informasi yang berkembang termasuk di Sekretariat KONI Kota Surabaya
membenarkan jika Pengkot PBSI Kota Surabaya sudah mengirim surat pengajuan rekomendasi. Namun, KONI Kota Surabaya menyarankan agar tidak memakai kop surat PBSI Pengkot Surabaya serta tanda tangan dengan posisi ketua terpilih atau ketua umum, karena belum ada pelantikan.

“Tapi, entah kenapa saran itu tidak digubris,” terang sumber di KONI Kota Surabaya.

Sementara, Ketua Umum KONI Kota Surabaya, Hoslih Abdullah menegaskan, meski sudah menerima surat pengajuan rekomendasi dari ketua terpilih, tetapi KONI belum bisa memberikan rekom. Alasannya, karena masih ada saling klaim antara ketua yang sah atas nama Bayu Wira dengan ketua baru Edwin Tri Tjahjono.

“Soal itu (dualisme) akan kita diskusikan dulu dengan bidang organisasi dan bidang hukum. Tujuannya, mencari solusi terbaik. Selama masih ada polemik KONI belum bisa memberikan rekomendasi,” terang Hoslih Abdullah.

Hoslih Abdullah atau yang akrab dengan sapaan Cak Dul menambahkan, rekomendasi dari KONI sebagai induk semua cabang olah raga (cabor) di Surabaya perannya cukup penting. Termasuk menyangkut pencairan anggaran dari APBD Pemkot Surabaya melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Cak Dul menegaskan, hanya cabor-cabor yang mendapat rekomendasi KONI yang berhak mendapat anggaran pembinaan. Dan, untuk komelut itu pihaknya (KONI Surabaya) mengaku berada di posisi tengah.

“Terkait polemik itu (PBSI Surabaya), KONI berdiri di tengah dan tidak memihak,” tegasnya.

Ketua Umum Pengkot PBSI Surabaya yang lama, Bayu Wira, yang belum mengakui hasil Muskotlub, lantaran dinilai cacat hukum. Dia mengatakan, selain melanggar AD/ART, dirinya juga mengaku kaget dengan keberanian Edwin yang telah memakai kop surat Pengkot PBSI Surabaya dan mencantumkan namanya, ketua umum. Menurut Bayu, itu menyalahi ketentuan yang ada.

“Itu menyalahi aturan, SK pelantikan saja belum ada tetapi sudah berani melanggar kode etik,” katanya, sambil menyebut persoalan itu akan dilaporkan ke Pengurus Pusat (PP) PBSI.

“Dalam Minggu ini saya akan ke PP PBSI untuk melaporkan hasil Muskotlub yang cacat hukum, juga kasus penggunaan kop Pengkot PBSI.Tji