Beranda Headline PT Maspion Kalah, Lahan Jalan Pemuda Resmi Milik Pemkot Surabaya

PT Maspion Kalah, Lahan Jalan Pemuda Resmi Milik Pemkot Surabaya

87
0
Sidang Gugatan Lahan Jalan Pemuda Surabaya Diajukan Pemkot Surabaya, (foto: Ad)

SIAGAINDONESIA.COM Gugatan perdata yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap PT Maspion terkait objek sengketa tanah di Jalan Pemuda 17 Surabaya akhirnya dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (14/3/2019).

Sidang perdata yang digelar di ruang Sari 2 PN Surabaya beragendakan putusan itu dibacakan langsung oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh R. Anton Widyopriyono.

“Mengadili, menolak eksepsi tergugat, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan penggugat adalah pemenang sah atas lahan yang terletak di Jalan Pemuda no. 17 Surabaya yang merupakan bagian dari hak Nomor 2, Kelurahan Embong Kaliasin gambar situasi nomor 2216 tahun 1994 dan telah tercatat dalam daftar sistem informasi manajemen barang milik daerah pemerintah kota Surabaya dengan Nomor Register 12345678-1994-20230-1,” ucap Hakim Anton saat membacakan amar putusannya di ruang sidang dari 2, PN Surabaya, Kamis (14/3).

Disampaikan dalam putusan tersebut, majelis hakim juga memerintahkan PT Maspion agar segera menyerahkan lahan dalam keadaan kosong ke Pemkot Surabaya sebagai pemilik.

“Menyatakan tergugat telah melanggar hukum,” sambung Hakim R Anton Widyopriyono.

Terpisah, Humas PN Surabaya Sigit Sutriono mengatakan, Gugatan Pemkot Surabaya hanya dikabulkan sebagian saja.

“Dari beberapa permintaan yang dikabulkan hanya sebagian. Pada pokoknya, PT Maspion harus mengembalikan tanah itu ke Pemkot Surabaya,” terang Sigit.

Tim Pengacara Pemkot Surabaya Usai Sidang Di PN Surabaya, (foto: Ad)

Yugo Wicaksono, selaku pengacara Pemkot Surabaya menjelaskan meski telah memenangkan gugatan atas obyek tanah di Jalan Pemuda 17 Surabaya terhadap PT Maspion, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum mengambil sikap tegas terhadap lahan tersebut.

“Yang jelas kita akan menunggu selama 14 hari apakah lawan akan mengajukan upaya hukum apa tidak dalam hal ini upaya banding,” kata Yudo usai sidang, Kamis (14/3).

Bila batasan waktu upaya banding tersebut telah terlewati, namun pihak PT Maspion masih mempertahankan obyek tanah seluas 2143 meter persegi itu, maka Pemkot Surabaya akan melakukan upaya hukum yang sudah ditetapkan.

“Yang jelas sesuai aturan hukum acaranya kita lakukan persuasif. Kita minta secara baik-baik sesuai dengan putusan PN Surabaya. Tapi kalau tidak bisa diminta secara baik-baik, ya kita akan melakukan hukum acara perdata yakni eksekusi,” pungkasnya.

Sementara terkait adanya permohonan Pemkot Surabaya agar PT Maspion pembayaran ganti rugi materil sebesar Rp. 2.181.070.395,- dan inmateriil sebesar Rp 100.000.000.000,- tidak dikabulkan majelis hakim.

Untuk diketahui, Gugatan itu berawal saat Pemkot Surabaya yang memiliki Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 2/Kel. Embong Kaliasin melakukan perjanjian atau hubungan hukum dengan PT Maspion.

Namun sayangnya PT Maspion tidak memanfaatkan tanah tersebut padahal sudah mengantongi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 612/Kel. Embong Kaliasin sehingga Pemkot Surabaya meminta kembali tanah itu untuk digunakan sebagai fasilitas umum (fasum). Ady